Jatuh Bangun Farid Nyak Umar di Dunia Politik hingga Jadi Ketua DPRK

Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar @aceHTrend/Hendra Keumala

Adalah Farid Nyak Umar. Sosok muda mantan aktivis mahasiswa dengan segudang pengalaman di dunia organisasi itu kini dipercayakan untuk memimpin lembaga legislatif DPRK Banda Aceh selama lima tahun mendatang untuk periode 2019–2024. 

Farid merupakan salah seorang politisi muda yang dikenal merakyat dan bersahaja. Ia juga dikenal sebagai politisi yang bersih, santun, dan pekerja keras terutama dalam membela kepentingan masyarakat. Keberhasilan Farid juga tidak lepas dari tempaan dan dukungan keluarga besarnya yang peduli sesama.

Farid Nyak Umar lahir di Meunasah Barat Yaman, Bereunuen, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie pada 30 Juni 1978. Anak ketujuh dari sebelas bersaudara ini menempuh pendidikan dasar hingga SLTP di Beureunuen dan setelah itu hijrah ke Banda Aceh untuk melanjutkan pendidikan di SMA 3 Banda Aceh dan selesai pada 1996.

Tamat dari sana Farid lantas melanjutkan studi ke Fakultas Teknik Unsyiah Jurusan Teknik Sipil. Di sinilah awalnya Farid berteman dengan praktisi dan bersentuhan langsung dengan dunia politik hingga akhirnya ia terjun langsung ke politik praktis pada pemilu 2004, setahun setelah selesai kuliah pada 2003. Saat itu ia terpilih sebagai anggota dewan termuda pada usia 24 tahun sebagai anggota DPRK Banda Aceh.

Kakek dan orang tua Farid merupakan keluarga dermawan dan tokoh Pidie, H.Nyak Umar Hasan, yang lebih dikenal dengan panggilan Toke Uma Binda Usaha. Kala itu Toke Uma memiliki pabrik tegel Bina Usaha di Beureunuen pada era 1990-an.

Nyak Umar juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial di Kecamatan Mutiara, bahkan di Kabupaten Pidie. Ia juga tercatat sebagia bendahara di Panitia Hari Besar Islam (PHBI) di Masjid Baitul A’la Limujahidin (Mesjid Abu Bereueh) di Beureunuen.

Sementara dari garis ibu, kakeknya H Abdullah Ali yang dikenal dengan sebutan Toke Lah AA, merupakan pemilik kilang padi AA dan Toko Yaman di Jalan Diponegoro Banda Aceh. Didikan dari dua keluarga besarnya inilah yang membuat Farid tumbuh sebagai pribadi yang santun dan sederhana. Ayah dan ibunya H Nyak Umar Hasan dan Hj Johari Abdullah Ali menjadikan pendidikan dan hubungan sosial dalam posisi tertinggi dalam keluarga.

Di sekolahnya yang dijuluki SD boh itek itu Farid sering menjadi juara kelas. Begitu juga saat SLTP, ia juga jadi bintang kelas. Sebelum pindah ke SMA 3 Banda Aceh pada 1994, Farid sempat satu semester di SMA N Beureuenuen. Di ibu kota provinsi inilah perkenalan dengan dunia politik dimulai.

“Tentu saya bersyukur karena telah diberikan kesempatan untuk mengabdi kepada masyarakat, meskipun saya yakin bahwa semua apa yang sudah saya jalani sudah tertulis di lahhul mahfud, Allah telah tentukan jalan hidup saya,” kata Farid Nyak Umar mengawali pembicaraan dengan aceHTrend, Kamis (24/10/2019).

Ia mengaku bukan hal yang mudah untuk menjadi anggota DPRK, apalagi dapat menduduki kursi ketua. Kegagalan demi kegagalan kerap menghalangi perjuangan politik suami Santi Zuhra ini. Namun berkat kerja keras, pantang menyerah, dan penuh sabar hingga mengantarkan dirinya ke pucuk pimpinan dewan.

Pahit getir kariernya di dunia politik telah dimulai sejak pertama kali ia bergelut pada tahun 2004 silam. Saat itu ia terpilih menjadi anggota DPRK Banda Aceh periode 2004-2009. Usai periode pertama ia mencoba kembali maju, tetapi gagal walaupun akhirnya menjadi staf ahli Fraksi Partai Keadilan Sejahtera selama lima tahun. Dari situlah Farid kembali belajar bagaimana berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat.

“Memperbaiki komunikasi dan sebagainya serta mempersiapkan diri lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat,” ujar mantan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) ini.

Menurut mantan kader Ikatan Siswa Kader Dakwah (ISKADA) itu, kedekatannya dengan kegiatan–kegiatan masyarakat sudah dijalani sebelum menjadi anggota DPRK. Misalnya kata dia sering mengisi pengajian, menjadi khatib Jumat sejak tahun 2002, saat masih menjadi mahasiswa.

“Artinya aktivitas sosial di masyarakat bukan ketika menjelang pemilu saja, makanya ketika mengikuti Pemilu 2014 saya tidak mengeluarkan modal yang banyak. Alhamdulillah kemudian menjadi anggota dewan pada 2014 dan terpilih menjadi ketua Komisi D,” ujar ayah dua anak ini.

Namun, setelah terpilih kembali menjadi anggota DPRK pada 2014, dua tahun kemudian tepatnya pada 2016 Farid mendapat perintah penugasan dari partai untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah Kota Banda Aceh, mendampingi Illiza Saa’duddin Djamal. Namun seperti diketahui, pasangan ini gagal melenggang sebagai orang nomor satu dan dua di Kota Banda Aceh.

“Ketika 2016 saya mundur, 2017 saya ikut pilkada kemudian tidak terpilih, saat itu saya kembali mengingat tahun 2009 ketika tidak terpilih, kemudian saya belajar kembali, berinteraksi dengan masyarakat kembali. Artinya, menemui masyarakat dan ini sudah menjadi aktivitas keseharian saya seperti itu,” tutur Farid.

Buah dari kedekatannya dengan masyarakat, membuatnya banyak menerima sumbangan saat mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Pada Pemilu 2019, Farid hanya memiliki modal sendiri Rp30 juta itupun sumbangan dari keluarga, selebihnya adalah hasil meuripe dari kawan-kawannya.

“Ada yang menyumbang spanduk, brosur, dan cetak kartu nama, jadi praktis saya Rp30 juta itu bukan uang pribadi saya, tapi sumbangan masyarakat, dan saya tidak membentuk timses. Namun mereka sebagai relawan,” tutur pria yang memiliki moto hidup sekali layar berkembang pantang kita bersurut.

Para penyumbang tersebut adalah orang-orang yang selama ini berinteraksi dengannya, di samping secara kepartaian punya struktur, punya pengurus DPD, DPC, kader-kader PKS setiap harinya melakukan door to door kepada warga.

Di samping juga memiliki program-program pribadi untuk mengunjungi masyarakat. Setelah gagal di Pilkada 2017 dan melakukan evaluasi, hasil pada Pemilu 2019 akhirnya kembali berbuah manis.

“Artinya saya pernah tiga kali sukses, tapi juga pernah tiga kali gagal, sukses yang pertama adalah 2004, jadi anggota dewan, kemudian gagal yang pertama 2009, kemudian sukses yang kedua tahun 2014, gagal yang kedua 2017, dan sukses yang ketiga 2019. Kemudian oleh partai ditugaskan untuk menjadi pimpinan di lembaga DPRK,” ujar Farid.

Manurut Farid kegagalan adalah takdir yang juga harus dijalani dengan penuh kesabaran. Namun kegagalan itu harus segera dilupakan dan memulai lembaran baru walaupun dalam aktivitas yang berbeda.

“Karena bagi saya ini adalah pengalaman hidup, gagal, berhasil adalah sebuah proses, dengan kegagalan itu kita dapat mengevaluasi diri, apa yang menjadi kegagalan kita, karena laut yang tenang tidak akan melahirkan pelaut yang tangguh,” tutur Farid menamsilkan.

Ia pun mengulang kisah awalnya berkenalan dengan dunia politik pada tahun 1999 silam. Saat itu ia menjadi pengurus PKS tingkat ranting di Gampong Lingke, kecamatan Syiah Kuala. Menurutnya berpolitik merupakan bagian dari melayani masyarakat dan bila dilakukan sepenuh hati akan bernilai ibadah. Itupula yang membuatnya memilih perahu bernama PKS yang sebelumnya bernama Partai Keadilan atau PK. Jauh sebelumnya, Farid juga sudah terbiasa aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan sehingga ketika bertemu dengan kader-kader PKS merasa klik.

Ia kemudian naik tingkat menjadi pengurus tingkat kecamatan, pengurus DPD, menduduki posisi wakil ketua DPD, dan saat ini menjadi Ketua MPD PKS Kota Banda Aceh dan terlibat di Majelis Pertimbangan Wilayah DPW PKS Aceh.

Sebelum terjun ke dalam politik praktis, Farid aktif di unit kegiatan mahasiswa di kampusnya. Dari sana jiwa kepemimpinannya mulai tumbuh dan terasah. Ia pernah memimpin beberapa UKM baik di level mahasiswa maupun universitas, hingga di luar kampus seperti menjadi pengurus KAMMI.

Mitra Strategis Pemerintah

Seperti yang telah diceritakan sebelumnya, pada Pilkada 2017 Aminullah-Zainal Arifin merupakan rival Farid. Namun bagi Farid, persaingan dalam dunia politik itu biasa. Kini ia merupakan mitra strategis pemerintah dan harus saling bersinergi untuk mewujudkan Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah.

Sebagai lembaga legislatif kata dia, tupoksinya jelas yaitu menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan pengawasan, sejauh program Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat tentu pihaknya siap mendukung.

“Karena yang namanya pemerintahan itu adalah Pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK Banda Aceh. Tidak mungkin sebuah kota menjadi maju, atau kegemilangan akan tercapai kalau eksekutif dan legislatifnya tidak harmonis,” kata Farid.

Ia menilai perlunya hubungan harmonis antara dua lembaga ini, saling menghormati, mendukung program-program yang baik. Bila terdapat kekurangan harus disampaikan sebagai sebuah masukan konstruktif, bukan untuk mencari-cari kesalahan. Di tataran pemerintah kota, menurutnya tak ada konsep oposisi. Sebagai kota bersama, membangun Banda Aceh juga harus saling bergandengan tangan agar terus bergerak maju.

“Saya tekankan bahwa kegemilangan Banda Aceh tentu kita dukung dengan syarat semua pihak eksekutif, legislatif dan semua komponen memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan itu semua,” ujarnya.

Ia juga berkomitmen untuk menjadikan lembaganya sebagai mata, telinga, dan mulut rakyat. Dalam hal ini harus jeli melihat berbagai persoalan di kota Banda Aceh, mendengar aspirasi masyarakat, dan menyuarakan aspirasi mereka melalui keterwakilan para anggota dewan.

“Karena kami ini wakil masyarakat, kita terima siapa saja yang ingin bersilaturahmi, maka ke depan akan memperbaiki lembaga ini baik internal dewan maupun internal sekretariat dewan, sehingga masyarakat merasa nyaman datang ke sekretariat DPRK Banda Aceh,” ucap Farid.

Dengan demikian kata Farid, masyarakat merasa terlayani karena semua keluhan mereka tertampung. Hal ini tentunya akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif yang dinilai kurang merespons keluhan masyarakat.

Sebagai etalase provinsi, Banda Aceh harus menjadi contoh bagi daerah lain di Aceh. Oleh karena itu segala inovasi di bidang pemerintahan, pelayanan publi, dan lainnya harus terus dimaksimalkan. Apalagi selama ini Banda Aceh dikenal sebagai kota jasa, perdagangan, pendidikan, sehingga perlu betul-betul menjadi tempat yang nyaman bagi siapa pun yang datang ke sini.

“Dengan begini harapan kita orang akan betah dan nyaman di Banda Aceh dan akan menjadi tujuan destinasi wisata bagi orang luar sehingga sebagaimana visi pemerintah ini maka kegemilangan itu betul-betul kita raih,” ujarnya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK