Kenalkan Musliadi, Tuha Lapan Termuda di Abdya

Musliadi @ist

Musliadi, anak muda kelahiran 14 Oktober 1997 itu tidak banyak berbicara. Hanya sesekali menatap ke arah aceHTrend saat bincang terkait pengangkatannya sebagai Tuha Lapan di Gampong Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Selasa (29/10/2019).

Pengukuhannya sebagai Tuha Lapan tersebut tertera dalam Surat Keputusan Camat Kuala Batee, Nomor: 141/22/2019 tentang Pengangkatan Tuha Lapan Gampong Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Abdya periode 2019-2024.

Baginya, di usia 23 tahun menjabat sebagai Tuha Lapan bukanlah hal yang mudah. Sebab, menduduki posisi sebagai orang yang dituakan di gampong tersebut harus memiliki kematangan berpikir dan kedewasaan.

“Tentu ini adalah amanah yang sangat berat bagi saya. Apalagi dengan usia yang masih tergolong sangat muda. Namun demikian, saya akan mencoba untuk menjalankan amanah yang sudah diberikan ini dengan baik dan semampu saya. Tentunya dukungan masyarakat gampong adalah modal utama bagi saya dalam bekerja,” ungkap Musliadi yang kini juga masih aktif sebagai mahasiswa semester tujuh di Kampus STIT Muhammadiyah Abdya.

Sebagai perangkat untuk wadah partisipasi masyarakat dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, Tuha Lapan juga sebagai mitra kerja geuchik gampong.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Tuha Lapan juga bertanggung jawab kepada Tuha Peut melalui geuchik gampong, yang kemudian bertugas dalam perencanaan pembangunan, berupa menginventarisir potensi gampong berupa sumber daya alam (SDA) yang dapat dimanfaatkan baik sebagai subjek maupun sebagai objek pembangunan masyarakat gampong.

“Dari tugas-tugas itu, kita sebagai Tuha Lapan dalam perencanaan pembangunan, juga menyusun program jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjang sesuai dengan potensi gampong dan kebutuhan masyarakat. Dan kita bersama geuchik juga menyusun program kerja tahunan pemerintah gampong, APBG serta Daftar Isian Kegiatan (DIK). Dan masih banyak tugas-tugas lain yang harus kita lakukan untuk masyarakat Lama Tuha,” ujar anak kedua dari empat bersaudara itu.

Sementara kewajiban, sambungnya, tuha lapan juga harus melakukan koordinasi, sinkronisasi serta kerja sama dengan pemerintah gampong dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Selain itu, juga menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan manfaat pembangunan, dan membuat, menyampaikan laporan pertanggungjawaban minimal setiap enam bulan sekali kepada tuha peuet melalui geuchik.

Musliadi juga menerangkan, kehadiran tuha lapan sebagai badan kelengkapan mukim yang terdiri atas unsur pemerintah, agama, pemimpin adat, pemuka masyarakat, cerdik pandai, pemuda/wanita, dan kolompok masyarakat, secara umum juga memiliki tugas dan wewenang menetapkan hukum dalam hal penyelesaian sengketa atau perkara.

Selain itu, lanjutnya, juga mengusulkan rencana pembangunan untuk wilayah mukim, memberikan nasihat dan pertimbangan kepada mukim, melakukan pengawasan terhadap penegakan adat dalam wilayah mukim serta melakukan pengamanan atau sering disebut sebagai pageu gampong.

“Hal-hal itu yang harus kita lakukan demi berjalannya proses pelayanan kepada masyarakat gampong. Tentunya dengan usia yang sangat muda ini, saya juga sering meminta pandangan-pandangan serta nasihat-nasihat kepada orang–orang yang lebih tua demi menjalani tugas dan amanah yang sudah diberikan ini,” ujarnya.

***

Di awal abad ke-17, Kesultanan Aceh adalah wilayah terkaya, terkuat, dan termakmur di kawasan Selat Malaka, jika dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Aceh adalah wilayah yang sangat menjunjung tinggi nilai agama. Persentase penduduk muslimnya tertinggi di nusantara dan mereka hidup sesuai dengan syariat Islam. Aceh juga memiliki otonomi yang diatur tersendiri karena alasan sejarahnya.

Dalam sejarah Aceh, sejak zaman Sultan Iskandar Muda, Aceh telah memiliki struktur pemerintahan sendiri, mulai dari pemerintahan di tingkat gampong. Lembaga yang terdapat di dalam gampong setidaknya ada tiga, eksekutif yaitu geuchik dan perangkatnya, legislatif, yaitu tuha peut, dan lembaga pemerintahan bidang agama yaitu imum gampong. Ketiganya setara dalam peran yang berbeda.

Sistem kepemimpinan administrasi dalam gampong di Aceh, tidak terlepas dari latar belakang sejarah, dan perkembangan masyarakat yang bersumber dari hukum adat, yang dikenal dengan teori “adat ngon hukom, lagei zat ngon sifeut” yang artinya adalah “hukum saling terkait dan tidak terpisahkan dalam masyarakat Aceh”.

Tuha lapan, sebagai lembaga adat tingkat dan gampong yang berfungsi membantu geuchik. Tuha Lapan terdiri dari (1) Imuem meunasah, memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan agama Islam. (2) Keujrun blang, pemimpin adat yang membantu pimpinan mukim dan gampong dalam urusan irigasi untuk pertanian, (3) Panglima laot, pemimpin adat yang memimpin urusan bidang pengaturan penangkapan ikan di laut dan sengketa laut, (4) Peutua seuneubok, pemimpin adat yang mengatur ketentuan tentang pembukaan lahan, (5) Haria peukan, pemimpin adat yang mengatur ketertiban, kebersihan, dan pengutip retribusi pasar (6) Syahbandar, pemimpin adat yang mengatur perihal kapal atau perahu, lalu lintas angkutan laut dan danau.[]

Editor : Ihan Nurdin