Negara, Demokrasi dan Manusia L-300

Muhajir Al-Fairuzy.

Oleh Muhajir Al-Fairusy

Sudah tak terhitung ratusan carik tiket saya bayar untuk melintasi beberapa daerah (baca; kabupaten/kota) di Aceh menggunakan mobil penumpang (mopen) jenis Mitsubishi-L-300 (Aceh; el lhe reutoh). Kawasan paling jauh dan sering saya tempuh adalah lintas Barat-Selatan Aceh menuju Kabupaten Singkil sebagai kawasan perbatasan dengan Sumatera Utara, yang membutuhkan waktu hingga lima belas jam perjalanan darat dengan kecepatan tempuh 80 s/d 100 KM perjam.

Jarak tempuh yang tertera di google map dari Banda Aceh-Singkil adalah 666,5 Km, sebuah ukuran jarak yang melampaui Jakarta-Pacitan Jawa Timur yang hanya 638, 6 Km. Bahkan, melebihi jarak Perancis ke Belgia jika menggunakan ukuran daratan Benua Eropa, yang berjarak 657,7 Km, dan memang lebih menang 9 Km atas jarak tempuh ke perbatasan Aceh.

Artinya, Aceh memang salah satu provinsi rasa lintas-provinsi dan negara di Indonesia jika dilihat dari geografi. Dapat dibayangkan, lima belas jam perjalanan dengan satu-satunya jenis transportasi darat paling dominan dengan kepulan asap rokok supir sebagai jimat melawan kantuk. Dengkuran penumpang yang tertidur pulas menjelang tengah malam. Sekali-kali merebak bau busuk asap yang keluar dari knalpot saat jalan menanjak. Hanya ada deru mesin mobil yang memecah gelap dan hening selama lima belas jam tersebut.

Negara ini telah lama merdeka, dan manfaat kemerdekaan itu dirasakan langsung oleh manusia L-300 di atas jalan beraspal dengan jarak ribuan kilo yang semakin mulus dan dibangun dengan pajak rakyat berpuluh tahun. Pun seperti lamanya kehadiran mopen L-300 melayani kebutuhan transportasi di Aceh. Bahkan, otoritas mopen ini sudah seperti kekuasaan yang despot hingga menggeser wacana kehadiran transportasi lintas darat lain seperti Kereta Api, yang dipandang sebagai intruders (penyusup) oleh manusia L-300 jika ia hadir. Tentu, laju Kereta Api yang cepat dan murah akan membunuh otoritas mopen L-300 jika ia sempat lahir, bahkan lebih tragis akan bernasib seperti “Labi-labi” (sebutan untuk jenis angkot di Aceh) yang kini mulai punah sejak kehadiran sepeda motor dan “digeprek” oleh Trans Kuta Radja, kian menambah duka bagi pengusaha angkot yang pernah jaya di era 90-an tersebut.

Dalam konteks jenis transportasi darat di Aceh, demokrasi memang tak pernah berjalan seperti jalannya manusia L-300 saban waktu (sehari-semalam). Sudah lama mereka menguasai jagad jasa transportasi di Aceh tanpa pengganti. Berpuluh tahun mungkin, seperti Soeharto pernah mengendalikan negara ini selama 32 tahun sejak Orde Lama ditenggelamkan. Jikapun ada transportasi penyeimbang seperti bus besar Aceh, itu-pun hanya melayani trayek tertentu terutama jalur Timur Aceh. Adapun lintas Barat-Selatan dan Tengah, kekuasaan jasa transportasi mutlak di tangan manusia L-300 tanpa pengganti dan berani digugat. Suka tak suka, senang tak senang, penumpang tak ada pilihan lain, secarik tiket melintasi Gurutee tetap harus dipesan di pusat kekuasaan loket-terminal.

Bernegara-bangsa ala Manusia L-300

Menurut Budiardjo, Demokrasi yang sukses adalah yang tingkat pertumbuhannya tinggi, adanya kelas menengah yang luas dan relatif sejahtera, kelompok-kelompok yang otonom, rule of law, dan budaya politik yang toleran, bersedia berdialog dan berkompromi. Ini sering dinamakan sebagai demokrasi kuat (strong democracy) (Miriam Budiardjo dalam Taufik Ismail, dkk).

Meskipun terkesan tak ada pilihan jenis transportasi dalam dunia jasa perjalanan di Aceh (nyaris tanpa nilai demokrasi ala politik), seperti memilih partai politik yang dianggap membawa perubahan dan kenyamanan. Namun, dunia manusia L-300 memberi warna demokrasi tersendiri pada penumpang saat melayani perjalanan merujuk pada konsep strong democracy. Bagaimanapun, kondisi negara dan demokrasi bagi manusia L-300 ibarat dongeng tidur dan jimat melawan kantuk mereka. Bagi mereka tak terlalu penting siapa yang terpilih dan memimpin negeri ini, asal penumpang selalu memenuhi jok mobil mereka, dan aspal yang dilalui mulus tanpa teror lubang dan gundukan tak rata.

Dalam dunianya, manusia L-300 pun menampilkan gaya hidup dialog dan kompromi (demokrasi kuat). Mulai dari menggaet penumpang, kompromi soal ongkos dan sikap toleran mengantar penumpang satu persatu ke rumah mereka, meskipun menghabiskan waktu hampir seperempat jam perjalanan dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Bahkan, dalam kabin mobil selama perjalanan, diubah menjadi semi ruang publik. Perbincangan satir dan kritis menyangkut kondisi sosial dan politik kerap muncul dari penumpang dan supir dalam kabin satu setengah kali tiga meter luas mobil, yang hanya berisi delapan hingga dua belas manusia jika penuh. Perbincangan yang mengalir tanpa perlu kekhawatiran disadap dan direkam yang selanjutnya dijerat oleh UU IT adalah buah reformasi yang masih dapat dirasakan dalam perjalanan menggunakan Mopen L-300.

Adakalanya, kondisi politik negeri ini cerminan dari laju mopen L-300. Sikap politik Jokowi merangkul Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan mengingatkan saya pada gaya supir yang memutar setirnya di tikungan tajam, atau lebih ekstrem saat ia harus mengambil jalur kanan sebagai jalur terlarang untuk dilalui oleh pengendara di Aceh guna melewati mobil laju lamban yang menghadang kecepatan mereka. Tindakan berani tersebut tentu amat berisiko, namun penumpang merasa lega saat mobil yang ditumpangi berhasil meleset cepat tanpa bahaya. Tadinya penumpang merepet dan sebagian meneriaki nama Tuhan selama perjalanan-perjalanan tajam, mulai diam saat haluan berubah.

Kesalehan para manusia L-300 pun beragam, seperti layaknya “kesalehan” segelintir elit politik. Untuk memuaskan dahaga spiritual penumpang, mereka tetap memberhentikan mobil di mesjid sepanjang jalan jika waktu shalat telah tiba. Selanjutnya memilih menunggu di mobil dengan kondisi mesin diesel tersebut tetap hidup. Siapa yang paling mendapat rahmat Tuhan yang amat pengasih dan penyayang dari tindakan anomali tersebut, kita tidak tahu. Mereka yang menumpang melaksanakan ritual, atau supir yang bergadang semalaman membawa penumpang namun absen melaksanakan ritual. Kondisi ini telah menjadi konsensus yang dimaklumi bersama (penumpang shalat, supir menunggu).

Bagi manusia L-300, memenuhi hajat penumpang adalah tindakan keniscayaan untuk menjaga pangsa pasar jasa penumpang langganan. Tentu, kondisi ini mengingatkan kita pada kondisi politik yang dibalut identitas agama beberapa waktu silam, para “penumpang” bersorak dan berseru ingin dahaga spiritual dipuaskan, elit menyanggupinya asal pangsa pemilih bertambah. Dalam konteks ini, agama telah menjadi legitimasi etis bagi hubungan sosial (Lihat Yunus Rahawarin, 2012).

Pun demikian, dalam konteks toleransi dan multikultural, mungkin pola hidup manusia L-300 yang menghabiskan separuh usia mereka di jalanan dapat dikatakan paling memahami arti keragaman, jauh dari konsep-konsep yang diajarkan di perguruan tinggi. Bagaimanapun, jam perjalanan mereka yang saban hari melintasi titik-titik kabupaten/kota di Aceh telah membebaskan mereka dari kutukan primordialisme sesat, yang lazimnya dimiliki oleh sebagian manusia Aceh dengan menempeli identitas kampung usul mereka pada personalitas. Tak tanggung-tanggung, identitas tempelan ini pula yang melatenkan konsep “orang dalam” di beberapa instansi pemerintahan. Cara para supir memandang penumpang dari lintas-kabupaten kota adalah sikap menempatkan penumpang dalam lingkaran yang sama sebagai manusia.

Bagi supir, setiap penumpang punyak hak dan kewajiban yang sama, tempat duduk dan jadwal makan dan minum serta sembahyang yang ditentukan secara serentak, ini mungkin model toleransi dan kemanusiaan paling ideal.

Pun demikian, yang harus diperhatikan, tentu mengurus negara tidak sama dengan melayani penumpang ala manusia L-300. Meskipun, spirit manusia L-300 seperti kosmologi orang Bali yang memiliki semangat hidup (levending geest), brutal, rajin bekerja, dan sanggup bergadang semalaman melayani penumpang saban waktu. Seperti kata Max Weber, negara harus diurus oleh mereka yang terampil, ahli dan profesional di bidangnya masing-masing, karena mengurus rayat ratusan juta perlu seni. Namun, belajar berbangsa dari pola hidup manusia L-300 dapat menjadi studi kearifan lokal, sebelum mereka punah oleh laju teknologi dan perubahan sosial yang semakin pesat.

*)Peminat Studi Perbatasan Aceh & Pengajar Studi Sosial Humaniora pada STAIN Meulaboh.

KOMENTAR FACEBOOK