Ragukan Surat Kuasa Irwandi Yusuf, Tim Kuasa Hukum Tiong Cs Surati KPK

Askalani (ist)

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Tim kuasa hukum Samsul Bahri alias Tiyong, Miswar Fuadi, dan Irwansyah sebagai pihak tergugat meragukan surat kuasa Irwandi Yusuf selaku penggugat dalam sengketa kisruh kepengurusan Partai Nanggroe Aceh (PNA).

Atas dasar itu, tim kuasa hukum tergugat menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan klarifikasi dan mempertanyakan keabsahan surat kuasa yang ditandatangani penggugat kepada kuasa hukumnya.

Hal tersebut disampaikan Askhalani, SHI, salah seorang tim kuasa hukum tergugat, Selasa malam di Banda Aceh (29/10/2019).

Menurutnya surat yang ditandatangani oleh Irwandi Yusuf sebagai penggugat terhadap Samsul bahari alias Tiyong, Miswar Fuadi, dan Irwansyah diragukan keabsahannya.

Askhalani mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kuasa hukum para tergugat yaitu tidak mungkin surat yang ditandatangani begitu mudah dilakukan sementara penggugat saat ini ditahan di Rutan KPK.

“Maka merujuk pada hal tersebut, tim hukum melayangkan surat klarifikasi tertulis kepada KPK untuk mempertanyakan apakah benar pada tanggal sebagaimana dalam lampiran surat tersebut ada pihak-pihak yang ketemu dengan saudara penggugat,” kata Askhalani.

Askhalani menilai ada kejanggalan dalam penerbitan surat-surat dimaksud karena begitu mudahnya Irwandi Yusuf untuk menandatangani surat-surat tersebut di atas, meskipun sedang dalam tahanan KPK.

Dalam pemahamannya penerbitan surat itu haruslah disiapkan oleh pihak lain, selanjutnya dibawa ke tahanan KPK untuk ditandatangani Irwandi Yusuf.

“Melalui surat ini, kami ingin mengklarifikasi dan memohon informasi kepada pimpinan KPK apakah pada tanggal surat sebagaimana tersebut Irwandi Yusuf ada dikunjungi oleh orang tertentu, dengan membawa surat ber kop DPP PNA untuk ditandatangani oleh Irwandi Yusuf,” ujar Askhalani.

Adapun surat-surat yang diragukan keabsahannya oleh tim kuasa hukum tergugat adalah surat Nomor 001/15/SK/DPP/VⅢ/2019 perihal Pemberhentian Samsul Bahri dah Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh yang ditujukan kepada Samsul Bahri bertanggal 5 Agustus 2019.

Surat Nomor 002/15/SK/DPP/VⅢ/2O19 Perihal Pemberhentian Miswar Fuady dari Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh yang ditujukan kepada Miswar Fuady bertanggal 5 Agustus 2O19.

Surat Pemberitahuan Surat Keputusan Pergantian Ketua Harian DPP PNA yang ditujukan kepada Samsul Bahri bertanggal 5 Agustus 2O19.

Surat Pemberitahuan Surat Keputusan Pergantian Sekretaris Jenderal DPP PNA yang ditujukan kepada Miswar Fuady bertanggal 5 Agustus 2019.

Surat Permohonan untuk penyelesaian mengenai Penafsiran terhadap AD/ART yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Partai Nanggroe Aceh bertanggal 20 Agustus 2019.

Surat Pemberitahuan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Ketua I DPP PNA yang ditujukan kepada Tarmizi bertanggal 3 September 2019.

Surat Pemberitahuan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Ketua Harian DPP PNA yang ditujukan kepada M Rizal Falevi Kirani bertanggal 3 September 2019.

Surat Permohonan untuk memeriksa dan memutuskan penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran AD/ART PNA yang dilakukan oleh Irwansyah sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai dan Keabsahan mengenai pemberhentian Ketua Harian dan Sekretaris Jenderal yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Partai Nanggroe Aceh bertanggal 6 September 2019.

Surat Kuasa dari Ketua Umum untuk Pimpinan Rapat Harian DPP PNA yang ditujukan kepada KIP Aceh bertanggal 20 September 2019.

Surat Keputusan Nomor OO6/15/SK/DPP/IⅩ/2O19 tentang Pemberhentian Samsul Bahri bin Amiren sebagai Anggota Partai Nanggroe Aceh yang ditujukan kepada Samsul Bahri bertanggal 25 September 2O 19.

Surat Keputusan Nomor 007/15/SK/DPP/IⅩ/2019 tentang Pemberhentian M Rizal Falevi Kirani sebagai Anggota Partai Nanggroe Aceh yang ditujukan kepada M Rizal Falevi Kirani bertanggal 25 September 2019.

Surat Nomor 017/SP/DPP/IⅩ/2O19perihal Pemberitahuan Pemberhentian Samsul Bahri bin Amiren dan M Rizal Falevi Kirani Sebagai anggota Partai Nanggroe Aceh yang ditujukan kepada KIP Aceh bertanggal 25 September 2O19.

Surat Kuasa Khusus Kepada Isfanuddin Amir, Husni Bahri TOP, Haspan Yusuf Ritonga, Andi Lesmana, Mohd. Jully Fuadi, Yahya, dan Muhammad Qodrat Husni Putra untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Samsul Bahri, Miswar Fuady, dan Irwansyah bertanggal 3 Oktober 2019.

Surat Nomor 018/SP/DPP/Ⅹ/2019perihal penyampaian dokumen Pendukung Rapat Harian DPP PNA terkait pemberhentian anggota PNA Samsul Bahri bin Amiren dan M Rizal Falevi Kirani yang ditujukan kepada KIP Aceh bertanggal 04 Oktober 2019.

Surat Nomor 016/SK/DPP-PNA/X/2019 perihal kepengurusan PNA yang sah yang ditujukan kepada Ketua DPRK Kabupaten/Kota se-Aceh bertanggal 15 Oktober 2O19.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK