Mereka Berharap Irwandi Segera Bebas dan Kembali Pimpin Aceh

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo memasang tanda jabatan kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf saat prosesi pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur periode 2017-2022 di Ruang Paripurna DPRA, Banda Aceh, Rabu 5 Juli 2017.

ACEHTREND.COM, Banda Aceh- Luapan kerinduan kepada Irwandi Yusuf untuk kembali ke Aceh dan memimpin 5 juta rakyat Serambi Mekkah, pelan-pelan kembali menyeruak. Pemenang Pilkada Aceh 2019 itu diharap bebas dari segala tuntutan hukum dan pulang ke Aceh.

Salah satu pihak yang menginginkan Irwandi kembali adalah para relawan yang dulunya sudah berdarah-darah memperjuangkan agar paket Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah berhasil memenangkan kontestasi pilkada 2019.

Untuk meluahkan harapannya ke publik, pada Selasa (29/10/2019) para relawan menggelar Silaturahmi Luar Biasa (SLB) di Asrama Haji, Banda Aceh. Mereka menilai bahwa tanpa kehadiran Irwandi Yusuf di tengah-tengah rakyat, program Aceh Hebat seperti kehilangan ruh. Bahkan stagnan.

Ketua Umum Koordinator Relawan Irwandi- Nova, Muktaruddin Maop menyebutkan, demi menjaga kepentingan Aceh yang lebih besar, ia berharap Pemerintah Pusat segera memebaskan Irwandi Yusuf dari semua tuntutan hukum, yang menurut pihaknya penuh rekayasa, hanya demi kepentingan orang dekat KPK.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Forum Mahasiswa Pemuda Aceh (FPMA) Fahmi Nuzula. “Demi menjaga perdamaian dan kepentingan Aceh yang lebih besar, kami menuntut Pemerintah Pusat untuk membebaskan Irwandi dari tuduhan rekayasa hukum demi kepentingan orang dekat KPK,” kata Fahmi Nuzula dalam siaran persnya.

Lebih lanjut, Fahmi mengatakan,kasus tuduhan korupsi yang dialamatkan kepada Irwandi Yusuf terkesan janggal. “Irwandi Yusuf dijemput di Pendopo dan dibawa ke Polda Aceh dengan dalih OTT. Padahal tidak ada bukti transaksi apapun yang dilakukan dan tidak pula menerima uang dari siapapun ketika itu, karena faktanya memang sedang dalam posisi akan istirahat malam,” katanya.

Sementara itu, mantan ketua Komisi I DPRA, Azhari Cagee, meminta Pemerintah Pusat untuk membebaskan gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf yang kini mendekam di rutan KPK karena kasus korupsi yang menderanya.

“Selama ini saya secara politik memang berseberangan dengan Irwandi Yusuf. Tapi kalau untuk kebaikan Aceh dan kemaslahatan Aceh saya mendesak Pemerintah Pusat dan dalam hal ini memohon kepada Pak Presiden Jokowi untuk melihat kasus ini secara arif dan membebaskan Irwandi,” kata Azhari Cagee, seperti dikutip dari Serambi Indonesia, Rabu (30/10/2019).

Menurut Azhari, upaya hukum yang dilakukan Irwandi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sudah tepat.

“Saya mendukung upaya mencari keadilan yang seperti ini, semoga saja keadilan benar-benar bisa ditegakkan dan kita mengharapkan kepada pemerintah jeli melihat ini demi perdamaian abadi yang terjadi di Pemerintah Aceh,” katanya.

Politikus muda Sofyan Panton juga punya pendapat yang sama. Masyarakat Aceh sangat merindukan kehadiran Irwandi Yusuf di tengah-tengah mereka. Untuk melanjutkan Aceh Hebat yang menurut Sofyan sempat menghadirkan harapan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh secara menyeluruh.

“Saya berharap agar Mahkamah Agung bisa menegakkan hukum dengan setegak-tegaknya. Dari awal saya sudah melihat bila penangkapan Irwandi penuh kejanggalan. Sangat politis. Semoga BW bisa segera pulang untuk kembali bersama-sama dengan seluruh rakyat membangun Aceh tercinta,” harap Sofyan.

Sofyan Panton. Politikus muda Aceh. (Ist)

Penangkapan Irwandi Yusuf, menurut Sofyan merupakan bentuk kegamangan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Irwandi dibiarkan melakukan kesalahan, dan kemudian ditangkap. Dalam konteks ini, menurut Sofyan, bila pun benar Irwandi telah bersalah, maka KPK telah mengabaikan satu fungsinya yaitu pencegahan.

“OTT itu seperti kita ngeten maling. Kita menunggu sampai ia melakukan kesalahan. Tanpa berupaya mengingatkan. Tujuannya memang menunggu terjadinya kesalahan. Bila telah berbuat salah, sekecil apapun kesalahan itu, pasti akan ditangkap. Begitulah kerja KPK selama ini. Maka wajar bila pemberantasan korupsi terkesan tebang pilih dan tidak berjalan maksimal,” ujar Sofyan.

Ia berharap Mahkamah Agung (MA) mempertimbangkan aspek politik dalam menangangani Irwandi Yusuf. Lelaki yang kerap disapa BW tersebut adalah gubernur terpilih yang sedang menjalankan program besar untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyat Aceh.

“Pak Irwandi Yusuf adalah pemimpin rakyat Aceh. Rakyat masih menunggu dia untuk kembali untuk menjalankan program Aceh Hebat,” ujar Sofyan.

Zaidi Djalil: Rakyat Pantas Berharap yang Terbaik untuk Pemimpinnya

Praktisi hukum dan advokat Aceh H. Zaini Djalil, SH., ketika dimintai tanggapannya tentang harapan berbagai elemen di Aceh agar Irwandi segera kembali ke Aceh sebagai gubernur, menilai aspirasi tersebut merupakan sesuatu yang wajar.

Kepada aceHTrend, Kamis (31/10/2019) Zaini Djalil mengatakan dirinya juga ikut mendengar berbagai keluhan dari warga Aceh, tentang dugaan mereka bila Irwandi Yusuf ditangkap dengan cara tak lazim.

“Banyak yang mengatakan bila OTT terhadap Irwandi merupakan seuatu yang tidak lazim. Sehingga mereka menilai bila ini ada kaitannya dengan politik, bukan murni penegakan hukum,” ujar Zaini Djalil.

Zaini Djalil (kiri) dan Presiden Joko Widodo, ketika bertemu di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Jumat (14/12/2018)

Terkait OTT Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) senilai 500 juta Rupiah, tambah Zaini Djalil, yang turut melibatkan Bupati Bener Meriah Ahmadi dan ajudan Irwandi Yusuf, dari proses persidangan, tidak satupun saksi yang menyalahkan Irwandi. Juga, dalam proses penangkapan kala OTT, Irwandi ditangkap di Pendopo Gubernur Aceh, tanpa barang bukti di tangannya. Ia ditangkap atas pengakuan orang lain yang berada tidak bersamanya kala itu.

Tentang kasus dugaan grativikasi pembangunan Dermaga BPKS, Ayah Merin atau bernama asli Izil Azhar,yang merupakan salah satu saksi, hingga kini belum dihadirkan ke muka pengadilan. Tapi Irwandi justru divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

“Kejanggalan-kejanggalan itu membuat masyarakat resah. Mereka menilai Irwandi dijebak untuk membangun citra positif KPK. Saya juga menilai wajar bila rakyat berharap yang terbaik bagi pemimpinnya. Sebagai gubernur dua periode, membuktikan bila Irwandi diterima oleh rakyat Aceh,” kata Zaini Djalil.

Untuk itu, dia berharap di tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) Irwandi mendapatkan keadilan dan MA dapat memeriksa perkara Irwandi secara benar, sehingga yang bersangkutan mendapatkan keadilan.

“Intinya saya setuju dengan harapan masyarakat. Sangat setuju Irwandi Yusuf dibebaskan dari tuntutan hukum, dengan berbagai pertimbangan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menjadi 8 tahun penjara ditambah denda sebesar Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima suap sebesar Rp1,05 miliar dan gratifikasi sejumlah Rp8,717 miliar.

“Menyatakan terdakwa Irwandi Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima suap bersama-sama-secara berlanjut dan Korupsi menerima gratifikasi beberapa kali sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua; menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” demikian disebutkan dalam laman putusan Mahkamah Agung yang diakses Rabu (14/8/2019).

Atas putusan tersebut, Irwandi Yusuf menyatakan menempuh kasasi ke Mahkamah Agung. Yusril Ihza Mahendra dipercaya oleh mantan juru propaganda GAM itu sebagai kuasa hukumnya. []