BPJS Kesehatan & Pelayanan Buruk Rumah Sakit

@tirto

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan sebuah badan yang menyediakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat. Badan ini merupakan penyelenggara program pemerintah untuk menjamin hak hidup sehat bagi seluruh warga Negara. Dengan demikian beban anggaran ada di pundak pemerintah untuk menjamin terwujudnya pelayanan melalui fasilitas kesehatan yang baik.

Apa yang terjadi dengan BPJS Kesehatan? Badan ini berpotensi merugi sampai 32 triliun di akhir tahun 2019 menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, sebagaimana dikutip Tempo [10/19]. Karena itu sebelumnya pemerintah telah menyatakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan sampai 100 persen dari usulan sebelumnya 200 persen dan efektif per September 2019 yang merupakan usulan Menteri Keuangan. Faktor kerugian antara lain karena adanya pembohongan data, jumlah layanan yang lebih banyak dari peserta dan sistem manajemen yang amburadul, seperti diungkapkan Mardani Ali Sera, Politisi PKS, Warta Ekonomi [11/19].

Ada beberapa dinamika yang terjadi di sekitar kita menyangkut pelayanan kesehatan atau berobat gratis yang saat ini dapat dinikmati oleh semua orang karena adanya BPJS Kesehatan. Antara lain membludaknya pasien di rumah sakit yang mengakibatkan kekurangan kamar rawat inap dan kekurangan dokter. Hal ini terjadi karena keterbatasan fasilitas rumah sakit sesuai tipe yang telah ditetapkan dan kurangnya dokter spesialis karena pasien mengalami masalah kesehatan yang beragam. Sejauh ini, permasalahan yang dihadapi rumah sakit dapat dipahami.

Namun beberapa kenyataan lain justru menyesakkan dada ketika kita mendapatkan ketimpangan-ketimpangan yang beragam yang terjadi di rumah sakit. Bahwa ada dokter yang tidak siaga, itu bukan hal baru. Dokter lebih memilih tinggal di kota dan RS di luar kota akan selalu mengalami keterlambatan ketibaan dokter di saat genting dan diperlukan.

Persoalan lainnya. Saya pernah melihat seorang pasien yang meronta dan membenturkan kepalanya ke dinding kamar rumah sakit karena rasa sakit yang dideritanya. Itu terjadi selama lebih dari tiga jam tanpa penanganan dokter. Alasannya dokter sedang sibuk di luar. Perawat tidak dapat melalukan tindakan apa-apa tanpa persetujuan dokter.

Pada jam ketiga, seorang perawat menghampiri dan memberitahukan dokter sudah datang namun harus ke ruangan direktur karena ada rapat. Itu tiga puluh menit menjelang jadwal pulang dinas. Saya hanya berpesan agar diberitahukan ke dokter dengan pasti karena kondisi pasien sangat mengkhawatirkan.

Setelah sekira empat puluh menit perawat datang lagi dan menyampaikan dokter buru-buru pulang, tanpa menjenguk pasien sama sekali. Sebuah resep dari dokter di tangannya setidaknya mampu membendung ledakan sore itu.

Dua hari kemudian seorang pejabat RS dengan senyum yang sangat manis masuk ke kamar rawat dan memperkenalkan pasien kepada seorang pejabat dari BPJS Kesehatan yang ikut bersamanya. “Ini pasien kita, Pak. Sudah tiga hari.” Kejadiannya di salah satu RS di Aceh Timur.

Lain macam lagi di Aceh Utara. Seorang warga Lhoksukon berobat ke sebuah RS di Aceh Utara. Dia seorang PNS yang tentu saja mempunyai Ansuransi Kesehatan (Askes) yang secara lazim dianggap sama dengan BPJS Kesehatan yang dipegang masyarakat biasa. Dia menjalani rawat inap selama lima hari, kemudian pulang karena merasa tidak banyak perubahan.

Seminggu di rumah, dia memutuskan berobat ke RS lain di Lhokseumawe. Ketika registrasi dan dia diminta menyerahkan kartu Askes, pihak RS mengatakan kartu Askesnya tidak bisa dipakai sementara karena masih dalam klaim RS sebelumnya di Aceh Utara sampai dua hari ke depan. Benar, sampai dua hari ke depan. Artinya ada klaim lima, tambah tujuh, tambah dua hari. Pihak RS di sana menginisiasi dengan BPJS Kesehatan umum.

Di waktu yang lain, seorang warga Madat, Aceh Timur membawa anaknya ke RS karena demam tinggi. Dua hari melihat anaknya yang masih usia lima bulanan tidak tampak perubahan berarti dan trenyuh setiap melihat suntik infus di tangan mungil anaknya, dia mengambil sikap untuk keluar dari sana. Namun pihak RS bersikeras tidak membolehkan dibawa pulang karena masa perawatan belum cukup. Teman ini memaksa cabut dan pihak RS mengizinkan dengan syarat dia bersedia menandatangani berkas rawat yang menyebutkan pasien dirawat selama lima hari.

Baru-baru ini, seorang warga Baktiya, Aceh Utara mengalami kanker dan masuk ke salah satu RS di Aceh Utara. Namun dengan alasan kamar penuh dia dirawat di kamar IGD bersama puluhan orang lainnya. Merasa tidak nyaman dengan pelayanan dan terlalu lama di IGD, dia mencoba menghubungi seorang kolega yang kebetulan seorang pejabat di Aceh Utara.

Teman pejabat menelpon pihak RS, karena mengetahui ada kejanggalan-kejanggalan di sana. Tidak lama kemudian, pasien ini mendapatkan kamar dengan pemisahan sekat kain. Ada dua ranjang di setiap sekat. Satu ranjang untuknya dan satunya justru masih kosong. Mirisnya ranjang kosong itu dipakai oleh penjaga orang sakit dari sekat sebelah. Di sana juga terungkap ada yang memberikan uang tipe untuk seorang karyawan di sana untuk mendapatkan kamar dengan cepat. Zalim!

Kita tidak ingin mengaitkan secara langsung antara kerugian BPJS Kesehatan dengan peristiwa-peristiwa semacam ini. Namun kita semua mengharapkan BPJS Kesehatan dan RS bersinergi dalam rangka membantu masyarakat dengan mewujudkan pelayanan kesehatan yang professional dan menjaga hak-hak pasien. Jangan hanya tertera di sebuah papan motto.

Di sisi lain kita juga berharap instansi yang membidangi kesehatan dan pemerintah daerah mengambil peran dengan bijaksana dan berdiri di belakang pasien. Pasien tentu saja orang sakit, dan orang sakit perlu semangat dan perawatan yang untuk sembuh. Karena bukan tidak mungkin, suatu saat orang sakit akan trauma ke RS karena dalam banyak kasus pasien tidak mendapatkan apa-apa di sana selain menambah deretan komplikasi karena gejala ketakutan dan sakit hati.

Semoga alokasi dana kesehatan yang selalu menjadi prioritas dengan persentase yang lebih tinggi dapat menjadikan masyarakat benar-benar terjamin haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan berlaku sejajar untuk setiap waga Negara.

KOMENTAR FACEBOOK