Tantangan PTS di Aceh Menghasilkan Lulusan Bermutu di Era 4.0

Usman

Oleh Usman*

Salah satu kemajuan daerah bisa dilihat dari sektor pendidikannya karena pendidikanlah yang melahirkan sumber daya manusia yang mumpuni. Sumber daya manusia harus mampu dan siap berkompetisi dalam berbagai bidang, dalam menentukan keberlanjutan pembangunan dan penguatan sosial ekonomi. Salah satu lembaga yang melahirkan SDM mumpuni adalah perguruan tinggi swasta (PTS).

Di Aceh terdapat 100 lebih PTS di bawah koordinasi Lembaga Layanan Direktorat Pendidikan Tinggi. Begitu banyak jumlahnya, sudah cukup banyak pula mencetak dan meluluskan sumber daya manusia. Sekarang ini lulusannya sudah bekerja di berbagai sektor, baik sebagai PNS, politisi, tentara, polisi, pengusaha, dokter, perawat, bidan, guru, dan lainnya.

Biarpun begitu banyak sudah melahirkan SDM, PTS di Aceh masih sangat minim, malah luput dari bantuan pemerintah daerah baik provinsi atau kabupaten/kota. Pemerintah daerah hanya fokus membantu baik fisik dan nonfisik yang berkutat pada perguruan tinggi negeri yaitu Unsyiah, UIN, dan Unimal. Padahal PTS sangat butuh sentuhan kebijakan pemerintah daerah untuk khususnya terkait pengembangan SDM dalam rangka memperkuat lulusan PTS yang siap bersaing dan mencetak SDM yang mumpuni.

Dosen PTS perlu juga sentuhan dari pemerintah daerah khusus pengembangan SDM dengan memberikan bantuan beasiswa melanjutkan studi program doktor. PTS sama kedudukan dengan PTN, sama-sama melahirkan dan mencetak SDM daerah yang siap berkompetisi dan bersaing dengan lulusan daerah lain. Maka juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas dosen PTS, agar hasil lulusan PTS berkualitas. Maka perlu program-program pemerintah daerah agar SDM PTS mampu melahirkan lulusan terbaik.

PTS Harus Berbenah

Perguruan tinggi swasta di Aceh juga dituntut agar mutu lulusannya benar-benar siap bersaing. Salah satunya adalah kebijakan Ristek Dikti, terkait pengelolaan PTS siap bersaing di era Revolusi Industri 4.0 dan mutu (internal dan eksternal) yang berbasis digital.

Inilah substansi persoalan PTS di Aceh. Menanggapi kebijakan Ristek Dikti tersebut, PTS harus menyiapkan prasarana dan sarana yaitu pelayanan berbasis digital, dari pengisian KRS, nilai, hasil penelitian, pelaporan, harus disiapkan dengan sistem informasi berbasis digital, yang membutuhkan finansial besar. Ditambah lagi dengan penguatan SDM dan sistem kurikulum nasional tentu akan menambah pengeluaran finansial lebih besar.

Selanjutnya, PTS harus memperkuat mutu internal dengan baik, dari mulai pelayanan, proses dan sarana pembelajaran, kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan (pengguna), manajemen dan tata kelola institusi, prestasi akademik dan nonakademik, serta produk penelitian (jurnal nasional, internasional), pengabdian masyarakat, prasarana dan sarana, serta SDM berkualitas.

PTS di Aceh juga harus siap dengan audit eksternal yaitu Akreditasi Prodi dan Institusi. Ini harus benar-benar siap, apalagi dengan sistem borang baru 3.0 yang berbasis output dan outcame, tentu PTS harus benar-benar mengubah paradigma berpikir bila ingin perguruan tinggi tetap eksis dan tidak mati.

Paradigama berpikir yang harus diubah adalah manajemen, tata kelola instutusi, kurikulum sesuai dengan permintaan pengguna, prasarana dan sarana harus benar ada dan sesuai standar kebutuhan. Begitu juga dosen yang kreatif dengan dialokasikan dana penelitian sebagai pengembangan ilmu.

Ini yang belum sepenuhnya berjalan PTS di Aceh, belum ada perubahan yang mendasar sesuai kebijakan standar Ristek Dikti dan yang pemerintah inginkan, maka menjadi PR besar bagi LLDIKTI 13 Aceh dalam memonitor dan mengevaluasi dalam menjaga standar PTS agar benar-benar bermutu. LLDIKTI 13 Aceh harus terus mengevaluasi dan memonitoring PTS agar konsisten melakukan perubahan perubahan agar lulusan PTS ke depan siap bersaing dan bermutu, dan berdampak pada pembangunan daerah lebih baik.[]

*Kandidat Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Merdeka Malang. Dosen Universitas Abulyatama

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK