Serapan APBA Rendah, YARA minta DPRA Gunakan Hak Interpelasinya

Ketua YARA Safaruddin menyerahkan surat permintaan interpelasi kepada DPRA terhadap Plt Gubernur Aceh, Senin, 11 November 2019. @ist

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, meminta DPRA menggunakan hak interpelasinya kepada Pemerintah Aceh terkait rendahnya serapan APBA tahun 2019.

Safar menyerahkan langsung surat permintaan penggunaan hak interpelasi DPRA tersebut kepada anggota DPRA, Iskandar Usman Al Farlaky, bersama beberapa anggota DPRA lainnya beberapa saat menjelang sidang pembahasan tata tertib DPRA, Senin (11/11/2019).

Dalam surat tersebut YARA menyampaikan bahwa telah melakukan pantauan realisasi APBA di website https://p2k-apba.acehprov.go.id/views/tv.html pada hari ini, Senin, 11 November 2019, di mana realisasi sampai tanggal 8 November 2019 terhadap keuangan sebesar 57,4% dan fisik sebesar 65,0%.

“Kami telah melakukan pemantauan satu minggu terakhir terhadap serapan APBA oleh Pemerintah Aceh, dan menurut data dari website P2K, serapannya belum sampai 70%, padahal sisa waktu penyerapannya sudah sangat singkat, oleh karena itu kami mendesak kepada DPRA agar menggunakan hak interpelasi kepada Plt Gubernur untuk mempertanyakan alasan dan kendala rendahnya realisasi APBA 2019,” terang Safar melalui keterangan tertulis yang diterima aceHTrend.

Menurut YARA, hak interpelasi ini perlu digunakan karena kebijakan Pemerintah Aceh dalam serapan APBA sangat rendah dan berdampak luas bagi masyarakat Aceh.

“Rendahnya realisasi APBA ini tentu sangat berpengaruh pada pembangunan di Aceh terutama pada pembiayaan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Aceh seperti jalan, jembatan, rumah layak huni, dan bangunan layanan publik juga pada kegiatan yang terkait dengan peningkatan perekonomian masyarakat,” kata Safar.

Safar menyampaikan, DPRA sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Aceh perlu menggunakan hak interpelasi karena sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf (b) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lain; (c) melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional; dan pasal 25 ayat (1) a, DPRA mempunyai hak interpelasi,

“Kami meminta agar DPRA mengajukan hak interpelasi kepada Pemerintah Aceh terkait dengan rendahnya realisai APBA sehingga berdampak luas kepada seluruh masyarakat Aceh karena merupakan permasalahan serius yang berdampak luas kepada masyarakat Aceh,” kata Safar.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Presiden RI, Ketua Forbes DPR/DPD Aceh, Menteri Dalam Negeri, dan Wali Nanggroe.[]

KOMENTAR FACEBOOK