Mendagri Minta DPRA Sinkronkan APBA dengan APBN

Hendra Budian @Serambi Indonesia

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Empat pimpinan DPR Aceh siang kemarin melakukan pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian. Dalam pertemuan itu Tito menyerahkan SK pimpinan DPRA definitif, Senin (11/11/2019).

Selain itu Tito juga meminta legislatif agar mampu merealisasikan APBA demi kesejahteraan rakyat Aceh.

“Sebenarnya kemarin adalah pertemuan untuk penyerahan Surat Keputusan pimpinan DPRA defenitif oleh Kemendagri. Mendagri ingin penyerahan SK itu secara langsung agar terjalin silaturrahmi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,” kata Hendra Budian, salah satu anggota DPRA yang turut dalam pertemuan itu saat dihubungi aceHTrend, Selasa (12/11/2019).

Dalam kesempatan tersebut kata Hendra, Mendagri menyarankan kepada DPRA agar realisasi anggaran bisa menyentuh kepentingan masyarakat. Selain itu juga bisa menciptakan kondisi yang aman di Aceh agar investasi bisa berjalan baik.

“Kemendagri memberikan amanah tentang APBA ini untuk masyarakat, selanjutnya bagaimana kita dapat menciptakan iklim keamanan yang kondusif, supaya proses investasi di Aceh bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

Mendagri juga meminta agar perumusan APBA bisa sinkron dengan APBN, agar pencapaian kemakmuran itu bisa terukur. Sementara untuk APBA yang telah disahkan itu katanya juga perlu dipelajari lagi, apakah sesuai dengan arahan Kemendagri.

“Namun pihak legislatif tentunya bisa mendorong realisasi APBA yang telah disahkan, sesuai harapan Mendagri, tentunya harus duduk lagi bersama eksekutif,” jelasnya.

Sedang untuk penyusunan APBA tahun mendatang, pastinya akan diselaraskan dengan APBN.

“Tentunya kita harus beritikad baik, bahwa APBA 2020 sudah sesuai dengan kebutuhan rakyat, karena penyusunannya juga atas dasar untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

“Untuk pimpinan DPRA definitif yang baru diberikan SK, juga akan segera dilantik pada minggu ini, memang rencana awal dijadwalkan pada Jumat mendatang, tapi kita juga belum rapat untuk memastikan jadwal pelantikan,” katanya.

Bila sudah dilantik, anggota DPRA bisa terus bekerja menyelesaikan tata terbit dan menyusun alat kelengkapan dewan.

“Habis itu kita bisa langsung kerja keras,” sebutnya.

Menurutnya, saat bertemu Mendagri kemarin, hanya membahas APBA saja, karena selain dari Aceh juga ada beberapa pejabat daerah lain dari Kalimantan Barat dan Maluku Utara yang bertemu Mendagri.

“Sementara, pembahasan terkait dana Otsus Aceh menjadi permanen, itu juga sudah diwacanakan. Namun Mendagri akan merencanakan waktu khusus untuk membahas itu, karena juga harus melibatkan pihak eksekutif. Dan nanti kita juga akan susun itu, mudah-mudahan kita bisa berusaha memperjuangkan otsus Aceh bisa permanen,” kata Hendra.

Kemarin, sambungnya, juga ada pertemuan dengan Forbes Aceh yang juga membahas tentang otsus, namun itu masih pada tingkat Forbes, belum sampai ke tingkat Kemendagri.

“Pertemuan Forbes kemarin juga untuk menyelaraskan antara DPR RI asal Aceh dengan Pemerintah Aceh, bukan karena selama ini kawan-kawan di Forbes tidak bekerja untuk Aceh, tapi tidak sinergis, DPR RI jalan sendiri, eksekutif jalan sendiri di Aceh, maka agenda Plt Gubernur Aceh kemarin patut diberi apresiasi dan kita dukung, agar semuanya bisa sinergi,” jelasnya.

Empat pimpinan yang bertemu dengan Mendagri yakni Ketua Dahlan Jamaluddin, Wakil Ketua I Dalimi, Wakil Ketua II Hendra Budian dan Wakil Ketua III Safaruddin, yang juga didampingi Kabag umum DPRA.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK