Pembentukan Alat Kelengkapan DPRK Aceh Selatan Dinilai Cacat Hukum

Anggota DPRK Aceh Selatan dari Partai NasDem, Muntasir. @ist

ACEHTREND.COM, Tapaktuan – Anggota DPRK Aceh Selatan, Muntasir, menilai pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) dan fraksi di DPRK setempat cacat hukum. Pasalnya, dari hasil penetapan fraksi yang digelar pada Senin (11/11/2019), ada enam orang anggota DPRK tidak masuk ke dalam fraksi maupun komisi, mereka berasal dari NasDem 3 orang, dari PKPI 2 orang, dan dari Golkar 1 orang.

“Keputusan itu kami nilai cacat hukum karena ada beberapa partai tidak masuk dalam fraksi maupun komisi,” ungkap Muntasir lewat rilis yang diterima aceHTrend, Selasa (12/11/2019).

Ia menerangkan, dalam UU Pemerintah Aceh dan PP Nomor 12 tahun 2018 setiap anggota dewan wajib bergabung dalam fraksi gabungan, namun dalam pengumuman fraksi tidak tertera nama-nama anggota dewan dari partai Nasdem, PKPI, dan Golkar.

“Maka menurut kami pembentukan AKD tidak merujuk kepada UU yang berlaku, ini jelas-jelas sudah memaksakan kehendak, tanpa ada timbang rasa sesama instuisi anggota dewan. Maka dalam hal ini kami akan menyurati pimpinan dewan Aceh selatan, karena saat ini kita sedang sengketakan fraksi yang telah digugurkan oleh pimpinan dewan,” ujarnya.

Sepatutnya, sambung Muntasir, pimpinan harus menghormati upaya berbenturan fraksi yang telah digugurkan pada 10 November 2019.

“Kalau seperti ini kesannya pimpinan dewan tidak membaca aturan tentang pembentukan AKD. Maka sekali kami sampaikan bahwa ini jelas-jelas cacat hukum,” pungkas politisi NasDem tersebut.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK