ACEHTREND.COM,Banda Aceh-Publik Aceh dikejutkan dengan beredarnya screenshoot dana APBA-P 2019 untuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Propinsi Aceh yang dipimpin oleh Makmur Budiman. Sejumlah kalangan merasa janggal dengan besaran hibah senilai Rp 2.784.430.000. Hibah dana tersebut dialokasikan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Aceh.
Wakil Ketua Umum Organisasi dan Kesekretariatan Kadin Aceh, Muhammad Iqbal, menjelaskan bahwa dana tersebut diperuntukkan untuk penguatan kelembagaan Kadin di seluruh Aceh dan juga penguatan pelaku usaha UMKM.
Sejumlah kalangan serta merta mengecam pengalokasian dana yang dinilai begitu besar untuk organisasi tempat berhimpunnya para pelaku industri dan dunia usaha lainnya tersebut. Pihak yang mengecam menilai bila organisasi yang dipimpin oleh Makmur Budiman tidaklah pantas mendapatkan dana yang besar, di tengah kondisi Aceh yang belum ideal.
Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian, dalam keterangan persnya, Rabu (13/11/2019) mengatakan pengalokasian anggaran untuk pengadaan kebutuhan KADIN Aceh dalam APBA P 2019 dengan angka sangat besar dinilai tidak rasional di tengah upaya Pemerintah Aceh mengejar ketertinggalan.
Lembaga nirlaba antikorupsi itu menilai pengadaan sejumlah item untuk Kadin Aceh seperti kenderaan oprasional hingga kulkas sebagai bentuk ketidakpekaan pemerintah dalam pengalokasian anggaran.
“Dalam beberapa sambutan yang disampaikan oleh Plt. Gubernur Aceh pasca pelantikan pengurus KADIN Aceh periode 2019-2024 adalah bagaimana organisasi ini dapat mendukung kerja-kerja Pemerintah Aceh. Titik tekan kepada Kadin terpilih yang pernah disampaikan Plt. Gubernur yaitu untuk mengembangkan dunia usaha, memperbaiki angka indikator makro ekonomi,menekan angka kemiskinan kemiskinan, inflasi dan lain-lain,” kata Alfian.
Namun faktanya, tambah Alfian, jika Kadin Aceh harus membebankan Anggaran daerah, tentu akan menjadi masalah baru dalam upaya mengejar ketertinggalan Aceh.
“Sejatinya, lembaga ini harus menjadi lembaga mandiri yang mampu membiayai operasional lembaganya sendiri. Bukan malah sebaliknya dan ini sangat memalukan di mana selama ini narasi yang dibangun di tingkatan publik “pemberdayaan” ternyata hanya menggerogoti APBA. bukan inovasi atau kreatif yang seharusnya mereka lahirkan,” kata Alfian.
Atas berbagai pertimbangan, MaTA mendesak Plt Gubernur Aceh untuk membatalkan pengalokasian APBA-P untuk Kadin Aceh.
Dalam siaran persnya yang diterima aceHTrend, Masyarakat Pengawal Otsus Aceh (MPO) melalui Koordinator Syakya Meirizal juga ikut mengecam pendanaan yang menurut mereka sangat besar untuk Kadin Aceh.
“Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh mengalokasikan APBA Perubahan untuk Kadin Aceh senilai 2.784.430.000. Sebelumnya dalam APBA murni juga sudah dianggarkan sebesar 71.000.000. Anggaran hibah bagi Kadin ini diperuntukkan untuk pengadaan berbagai jenis peralatan dan perlengkapan kantor Kadin Aceh,” kata Syakya.
Setelah melihat item-item yang disusun di dalam perencanaan, MPO Aceh mengecam keras kebijakan Pemerintah Aceh dan Disperindag Aceh terhadap pengalokasian anggaran hibah untuk Kadin tersebut. “Karena itu, kami menuntut pihak Disperindag Aceh untuk membatalkan eksekusi atas anggaran dimaksud, terutama dari sumber APBA-P,” kata Syakya Meirizal.
Dana Penguatan Kelembagaan dan UMKM
Sementara itu Ketua Kadin Aceh Makmur Budiman kepada aceHTrend mengatakan untuk menjawab berbagai polemik terkait dana hibah yang dialoksikan untuk lembaganya itu, dia meminta agar menghubungi Wakil Ketua Kadin Aceh Muhammad Iqbal.
“Adinda hubungi Wakil Ketua Kadin Aceh, Muhammad Iqbal saja. Nanti beliau yang akan menjelaskan,” kata Makmur Budiman.
Wakil Ketua umum Organisasi dan Kesekretariatan Kadin Aceh, Muhammad Iqbal, kepada aceHTrend mengatakan dana sebesar 2 miliar lebih tersebut diperuntukkan untuk penguatan kelembagaan Kadin dan UMKM.
Dia mengatakan, di Aceh Kadin sudah vakum 15 tahun dan butuh pembenahan. Sehingga pihaknya mengajukan anggaran sebesar itu. “Jadi dana itu bukan untuk oknum pengurus Kadin Aceh. Tapi untuk penguatan kelembagaan Kadin di seluruh Aceh dan juga penguatan UMKM di seluruh Aceh.
Saat ini, pihak Kadin Aceh, bekerjasama dengan Kadin di kabupaten/kota sudah melakukan berbagai pelatihan untuk pengusaha kelas kecil dan menengah. Tiap kabupaten diminta perwakilan 20 orang pelaku UMKM. Total yang akan dilatih hingga Desember 2019 sebanyak 500 orang.
Terkait item-item yang dipermasalahkan oleh beberapa pihak,tambah Iqbal, karena mereka tidak mengetahui secara detail kebutuhan yang diperlukan untuk pelatihan dan penguatan kelembagaan. Sebut saja soal pengadaan kulkas dan lemari display. Menurut Iqbal kulkas tersebut dipergunakan untuk wadah display produk UMKM yang tidak tahan lama seperti ikan bandeng fresto dan sebagainya.
“Sebagai lembaga pembina untuk UMKM, Kadin membutuhkan alat display untuk menyimpan produk UMKM yang tidak tahan lama dan untuk produk lainnya yang dihasilkan UMKM di seluruh Aceh. Produk-produk itu disimpan di Kantor Kadin Aceh, agar memudahkan kita ketika datangnya mitra bisnis dan calon pendukung usahawan kecil di Aceh. Jadi bukan untuk kepentingan kami di kantor,” ujarnya.
Demikian juga untuk barang-barang lainnya seperti laptop, proyektor, mobil, komputer, printer, mobil dan sebagainya. Semua akan diperuntukkan untuk mendukung kerja-kerja Kadin Aceh dan Kadin kabupaten/kota dalam rangka membina pelaku UMKM.
“Khusus mobil, kan tidak mungkin pengurus Kadin Aceh menggunakan mobil pribadi untuk kepentingan organisasi. Apalagi dengan intensitas pelatihan yang begitu padat. Lagian, barang-barang itu tetap asetnya Pemerintah Aceh, tidak menjadi aset kami selaku pengurus. Suatu saat bila diperlukan bisa ditarik kembali,” katanya.
Terkait alokasi dana 100 juta Rupiah untuk ATK, ia menjelaskan bila itu diperuntukan untuk membeli kebutuhan pelatihan seperti buku tulis, pulpen dan lainnya. Bila tidak terserap semua, bisa ditarik kembali. “Termasuk untuk pelatihan pada Desember 2019, biaya ATK-nya kita ambil dari dana tersebut,” katanya.
Secara aturan, tambah Iqbal, tidak ada yang melanggar hukum. Sebagaimana organisasi lain, seperti KONI, KNPI dan Pramuka, yang keberadaan institusi tersebut diatur oleh UU, maka, Kadin yang kelembagaannya juga dibentuk berdasarkan UU, untuk wadah berkumpulnya para pengusaha, boleh mendapatkan alokasi dana pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM.
“Tidak ada yang keliru. Kami sudah merencanakannya sesuai kebutuhan. Kita sedang berusaha untuk menguatkan UMKM di seluruh Aceh agar bisa bersaing dan mampu melahirkan produk bermutu dan dibutuhkan oleh pasar. Dasar hukum kita
UU nomor 1 tahun 1987, yakni pembinaan pengusaha Indonesia,” imbuhnya. []
Berikut sejumlah item berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Pemerintah Aceh 2019, yang dialokasikan untuk penguatan kelembagaan Kadin Aceh:
1. Pengadaan tiga unit layar proyektor Rp6.000.000
2. Pengadaan proyektor Rp45.000.000
3. Pengadaan televisi Rp20.000.000
4. Pengadaan laptop Rp175.000.000
5. Pengadaan komputer (PC) Rp100.000.000
6. Pengadaan printer Rp32.430.000
7. Pengadaan printer portable Rp10.000.000
8. Pengadaan kamera Rp70.000.000
9. Pengadaan AC 2 PK Rp60.000.000
10. Pengadaan kulkas Rp20.000.000
11. Pengadaan UPS Rp12.500.000
12. Pengadaan kendaraan operasional Kadin dan dinas Rp914.000.000
13. Pengadaan kendaraan minibus Rp471.000.000
14. Pengadaan ATK Rp100.000.000
15. Pengadaan lemari display Rp190.000.000
16. Pengadaan CCTV Rp40.000.000
17. Pemasangan solar cell Rp113.950.000
18. Pengadaan sound system Rp474.550.000.
