STAI Tgk Chik Pante Kulu Sosialisasikan Zakat untuk Tokoh Masyarakat

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tgk Chik Pante Kulu bekerja sama dengan Baitul Mal Aceh (BMA) menggelar sosialisasi ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) untuk tokoh masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar di aula kampus tersebut, Darussalam, Banda Aceh, Rabu (13/11/2019).

Ketua panitia, Dr Yusniar MM, dalam laporannya mengatakan kegiatan dengan tema “Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat” tersebut diikuti oleh 100 peserta yang terdiri atas tokoh masyarakat, imum menasah, dan mahasiswa.

“Sosialisasi ini bertujuan untuk membangkitkan semangat keinginan umat Islam untuk mengeluarkan zakatnya. Selain itu juga untuk memberikan edukasi tentang manfaat zakat dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat,” kata Yusniar.

Ketua STAI Tgk Chik Pante Kulu, Tgk Jamaluddin Thayeb, MA dalam sambutannya saat membuka acara mengatakan, zakat merupakan pondasi utama dalam perekonomian umat Islam. Oleh karena itu pemberdayaan zakat untuk penguatan ekonomi umat sangatlah diperlukan.

“Sosialisasi ini juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat dan menyetorkannya melalui lembaga resmi Baitul Mal. Di mana potensi zakat yang sangat besar itu jika bisa dimaksimalkan akan membantu peningkatan ekonomi umat Islam dan akan terbebas dari kemiskinan,” kata Tgk Jamaluddin.

Tgk Jamaluddin menambahkan, pemerintah dan lembaga pendidikan memiliki peranan penting dalam menyosialisasikan kewajiban berzakat kepada masyarakat luas. Hal tersebut agar masyarakat semakin paham akan pentingnya berzakat. Dan ke depannya diharapkan agar zakat yang diproduktifkan dapat ditingkatkan lagi cakupannya, sehingga perekonomian umat Islam pun akan meningkat pula.

Sosialisasi tersebut diisi oleh empat pemateri yaitu anggota DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc, Direktur Utama LKMS Teuku Hanansyah, SE MSi AK, Dosen STAI Tgk Chik Pante Kulu Mursali Basyah, Lc MA, dan Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan BMA, Darmawan, S.AP.

Anggota DPD RI M Fadhil Rahmi dalam pembahasannya menjelaskan, saat ini perwakilan daerah sedang menggodok UU khusus pengelolaan zakat, apalagi Aceh juga memiliki otonomi khusus. Namun hal ini menjadi permasalahan disebabkan daerah lain juga menginginkan perlakuan yang sama dan memerlukan waktu untuk penyelesaiannya.

“Oleh karena itu pihak legislatif bekerja sama dengan pemerintah Aceh dan juga berbagai pihak agar terwujudnya UU zakat yang komprehensif di Aceh,” kata Fadhil.

Pemateri kedua Direktur LKMS Teuku Hanansyah mengatakan, dikarenakan zakat berkaitan dengan ekonomi, harusnya pengelola zakat bersinergi dengan lembaga keuangan agar zakat tersalur secara produktif. Dia menyarankan perlu adanya sosialisasi zakat kepada masyarakat yang berpenghasilan tinggi untuk menyalurkan zakatnya, guna mengurangi ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin demi mempercepat pertumbuhan ekonomi umat.

Adapun Mursalin Basyah menjelaskan tentang pengelolaan zakat baik pengumpulan maupun pendistribusian secara fikih klasik dan fikih kontemporer sehingga mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat.

Sedangkan Darmawan, menyampaikan bahwa pengelolaan zakat dan wakaf dikelola secara independen dan tidak ada campur tangan pemerintah. Dalam UUPA Nomor 11  tahun 2006 pasal 191, disebutkan bahwa zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikelola oleh Baitul Mal dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Qanun tersendiri.[]

KOMENTAR FACEBOOK