ACEHTREND.COM,NAGAN RAYA- Pengadilan Negeri Suka Makmue kembali menggelar sidang gugatan masyarakat Gampong Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, atas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai terlawan atau tergugat satu, perusahaan perkebunan sawit PT Kalista Alam sebagai terlawan dua dan Yayasan HaKA sebagai terlawan intervensi.
Sidang gugatan atas permohonan pembatalan atau penundaan eksekusi lahan milik PT Kalista Alam oleh KLHK dengan nomor perkara 01/pdt-bth/2019/pnskm yang berlangsung Selasa, (12/11) sore sekira pukul 16.00 WIB tersebut dengan agenda pembacaan dan penyerahan kesimpulan para pihak.
Dalam sidang tersebut, para pihak tidak membacakan kesimpulannya, namun hanya menyerahkan kepada majelis hakim sebagai bahan pertimbangan untuk putusan atas gugatan atau perlawanan yang dilakukan sepuluh warga Pulo Kruet tersebut, yakni Teungku Ilyas Cs.
Dalam sidang tersebut ketua majelis hakim, Arizal Anwar, kembali menawarkan perdamaian antara pelawan dan terlawan atas perkara tersebut.
Menurut Arizal, sebelum putusan masih ada waktu bagi para pihak untuk berdamai, dan Pengadilan setempat siap memfasilitasi dan membuat akta perdamaian apabila para pihak bersedia berdamai.
Usai menawarkan perdamaian, majelis hakim kembali menunda persidangan hingga Selasa, (26/11) mendatang dengan agenda putusan.
Usai sidang, salah seorang kuasa hukum pelawan, Dede Kurniawan mengatakan adapun kesimpulan para pelawan menegaskan jika Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang memutuskan perkara tersebut.
“Ya kesimpulannya sama seperti gugatan kita pihak PN SKM tidak berwenang memutuskan perkara ini,” kata Kurniawan.
Sementara itu Bagus Wijayadi selaku tim kuasa KLHK, mengatakan kesimpulan mereka, jika para pelawan tidak berhak melakukan deden perzet, lantaran berdasarkan sidang pemeriksaan setempat, objek yang ditunjukkan para pelawan yang telah bersertifikat di luar area Izin Usaha Perkebunan (IUPb) yang akan dipulihkan dan telah ada kekuatan hukum tetap sesuai putusan Pengadilan Negeri Meulaboh atas perkara bernomor 12/Pdt.G/2012.
Menurutnya jika berdasarkan saksi ahli baik yang dihadirkan oleh pelawan maupun KLHK sebagai terlawan, jika deden perzet dapat dilakukan oleh pihak berkepentingan dan lahan mereka akan dieksekusi.
“Sedangkan ini berdasarkan fakta lapangan sidang pemerikaaan setempat jelas area yang dimaksud dan bersertifikat prona di luar yang akan di pulihkan,” kata Bagus.
Tidak berbeda dengan KLHK terlawan intervensi yakni Yayasan HaKA juga dalam kesimpulannya juga menyebutkan jika pelawan gagal membuktikan bahwa tanah yang dimiliki masuk ke dalam lahan 1000 ha yang akan dieksekusi.
“Berdasarkan pemeriksaan setempat, terbukti bahwa tanah milik para pelawan berada di luar lahan yang akan dieksekusi. Artinya para pelawan itu tidak punya hubungan apapun dengan proses eksekusi. Maka gugatan pelawan harus ditolak,” kata J Halim Bangun, selaku kuasa hukun Yayasan HaKA.
Sedangkan PT Kalista Alam selaku tergugat atau pelawan dua enggan memberikan penjelasan terkait dengan kesimpulan yang disampaikan pada majelis hakim.
“No comment. Pokoknya pantau saja yang mana yang benar dalam hal ini,” ucap Ridho singkat selaku kuasa hukum PT KA.
Hadir dalam sidang tersebut, kuasa hukum dari pelawan Dede Kurniawan, sedangkan dari terlawan satu Wijayadi Bagus, dan Saipuddin Akbar, dari terlawan dua Airin Ramadani dan Ridho dan terlawan intervensi J Halim Bangun dan Muhammad Fahmi.
Sedangkan untuk majelis hakim dalam sidang tersebut diketuai Arizal Anwar, dan Rosnainah serta Edo Juliansyah selaku hakim anggota.
