Anggota DPRA Iskandar Usman Sebut Anggaran untuk Kadin Ilegal

Anggota DPRA Iskandar Usman Al Farlaky

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akan segera memanggil Plt Gubernur Aceh beserta SKPA untuk meminta pertanggungjawaban atas pengalokasian anggaran yang dinilai tidak wajar untuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh yang diketuai Makmur Budiman.

Anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh, Iskandar Usman Al- Farlaky menyebutkan, nominal anggaran yang diplotkan untuk Kadin Aceh melalui Disperindag Aceh itu muncul tiba-tiba dan tidak pernah ada dalam pembahasan rapat Badan Anggaran DPRA.

“Yang pertama anggaran itu muncul tiba-tiba, kita di DPRA tidak pernah tahu, dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) juga tidak pernah membuka, baik saat rapat badan anggaran, untuk alokasi dana Kadin Aceh di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh,” kata Iskandar saat ditanyai aceHTrend, Kamis sore (14/11/2019).

Persoalan selanjutnya kata dia, plot anggaran tersebut apakah sudah sesuai mekanisme hibah atau tidak, karena TAPA selalu me-warning anggota DPR agar setiap usulan masyarakat harus memenuhi mekanisme hibah bantuan sosial, dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari TAPA.

“Logikanya, pelantikan Kadin Aceh yang terjadi beberapa waktu lalu, kemudian hal itu masuk belakangan, tentunya belum mendapatkan pertimbangan TAPA dan mekanisme hibah, bisa dikategorikan itu adalah ilegal,” jelas Iskandar.

Baca juga: Kadin Aceh Dapat nyaris 3 Miliar APBA-P 2019, Untuk Apa?

Untuk ini, sambungnya, secara kelembagaan DPRA harus bersikap, apakah memanggil gubernur bersama SKPA yang menampung dana untuk Kadin, untuk dipanggil dan diminta pertanggungjawaban di DPR.

“Hal ini juga akan menjadi persoalan baru, ketika lembaga lain yang seharusnya mendapatkan suntikan dana pemerintah dan layak dibantu, malah tidak mendapatkan dana. Sementara lembaga tempat bernaungnya pengusaha hebat, malah disuntik dana,” sebutnya.

Hal ini menurutnya perlu dibahas kembali, tidak hanya persoalan ini saja, ada banyak persoalan lain yang muncul belakangan, dan juga memiliki indikasi masalah. Oleh karena itu kata Iskandar, DPRA akan duduk untuk melakukan pembahasan dengan lintas fraksi, setelah pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) nanti.

“Apakah AKD nanti akan memanggil seluruh SKPA, menyisir pagu anggaran yang telah ditetapkan, mana yang dicurigai ilegal dan mana yang dibutuhkan oleh rakyat,” katanya.

Terkait tercapainya pembahasan yang ingin dilakukan tersebut, itu juga tergantung sikap pimpinan dewan dan terbentuknya alat kelengkapan dewan, untuk pembentukan AKD tersebut sebenarnya segera harus dibentuk setelah orientasi anggota DPR periode ini.

Baca juga: LSM Akan Galang Dana untuk “Bantu” Kadin Aceh

Untuk memastikan usulan dana bantuan Kadin Aceh tersebut, pihaknya akan membuka kembali dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tersebut, karena dugaan sementara, usulan itu muncul setelah pembahasan APBA Perubahan 2019, sementara saat pembahasan berlangsung tidak pernah disebutkan.

“Maka kita akan pastikan dengan melihat kembali dokumen RKA-nya melalui rapat bersama setelah terbentuknya AKD,” kata Iskandar.

Sebelumnya, banyak pihak mengkritik alokasi anggaran untuk Kadin Aceh melalui APBA Perubahan 2019 yang dianggap sangat tidak wajar, dari usulan awal hanya sekitar Rp71 juta lebih dalam APBA murni 2019, menjadi Rp2,8 miliar lebih dalam anggaran perubahan tersebut.[]

Editor : Ihan Nurdin