YARA Undang KPK Investigasi Realisasi APBA

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengundang KPK untuk melakukan investigasi hukum terhadap realisasi keuangan dan kinerja dalam APBA tahun 2019 sejumlah Rp17,104 triliun. Undangan itu terkait rendahnya dan munculnya permasalahan sebagaimana hasil Pansus DPRA 2019 yang dilampirkan YARa dalam surat yang ditujukan kepada KPK.

“Kami mohon kepada KPK agar melakukan investigasi hukum terhadap realisasi APBA tahun 2019, investigasi raalisasi keuangan dan kinerja ini perlu di lakukan oleh KPK untuk melihat apakah ada permainan dalam realisasi APBA sehingga serapannya sangat rendah,” kata Ketua YARA, Safaruddin, melalui siaran pers, Kamis (14/11/2019).

Laporan itu berdasarkan analisis YARA terhadap realisasi APBA di website https://p2k-apba.acehprov.go.id/views/tv.html pada Senin, 11 November 2019, di mana realisasi sampai 8 November 2019 terhadap keuangan sebesar 57,4% dan fisik sebesar 65,0%.

Rendahnya serapan APBA ini menimbulkan kerugian yang luas bagi masyarakat Aceh. Oleh karena itu, YARA menyurati KPK agar melakukan investigasi hukum terhadap kinerja dan keuangan dalam realisasi APBA tahun 2019 untuk mengetahui penyebab lambannya serapan APBA yang berdampak dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat Aceh.

“Pantauan kami di website P2K pada 11 November realisasinya masih di bawah 70%, dan ini berdampak pada infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Aceh seperti jalan, jembatan, rumah layak huni, dan bangunan layanan publik juga pada kegiatan yang terkait dengan peningkatan perekonomian masyarakat tidak terpenuhi sehingga seluruh kegiatan masyarakat Aceh yang membutuhkan dukungan infrastruktur menjadi terhalang dan menimbulkan kerugian oprasional bagi masyarakat Aceh,” terang Safar.

Dalam surat yang diantarkan langsung ke KPK oleh Humas YARA, Muhammad Dahlan dan Basri ke Kantor KPK di Jakarta hari ini, YARA juga meminta kepada KPK agar memonitoring khusus tender pembangunan gedung Onkologi Rumah Sakit Umum Zainal Abidin yang saat ini juga menjadi sorotan publik dalam proses tendernya dan penganggarannya.

“Selain investigasi hukum terhadap realisasi APBA 2019, kami juga menyampaikan agar KPK melakukan monitoring khusus dalam tender pembangunan gedung onkologi RSUZA karena telah menjadi perhatian publik di Aceh saat ini,” kata Safar.

Surat itu juga ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menpan RB, Ketua DPRA dan Wali Nanggroe.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK