ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Dua akademisi Universitas Abulyatama (Unaya), Usman dan Wiratmadinata merilis buku berjudul Dinamika Politik Aceh Pasca Perdamaian. Buku setebal 118 halaman itu diterbitkan oleh Engineering Press dan dalam waktu dekat bisa didapatkan di toko buku Gramedia.
Salah seorang penulis, Usman, kepada aceHTrend mengatakan, buku ini merupakan hasil survei yang dilakukan pada Mei-Juni 2016 di wilayah timur dan tengah Aceh yang didukung oleh Kesbangpol dan Linmas Aceh. Ia dan rekannya Wiratmadinata merupakan peneliti dalam survei tersebut yang ingin mengkaji sejauh mana fenomena-fenomana dinamika politik di Aceh, yang begitu dinamis menjelang pilkada 2017.
“Yang menarik dalam buku ini adalah konflik politik yang telah terjadi, baik konflik elite antarmantan GAM, konflik sipil, ketegangan Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat, konflik antarpartai politik, elite hingga dengan kelompok masyarakat,” kata Usman, Minggu (17/11/2019).
Konflik politik ini kata Usman, terjadi karena berbagai kebijakan kontroversi di tengah masyarakat yaitu penetapan Qanun Wali Nanggroe dan Qanun Bendera, Lambang, dan Himne Aceh, yang menyebabkan sebagian daerah dan kelompok masyarakat menolak malah berimbas pada isu pemekaran provinsi ALA (Aceh Lauser Antara) dan ABAS (Aceh Barat selatan).
Polimik pembentukan provinsi ALA dan ABAS merupakan isu pemekaran yang begitu santer saat pilkada dan pileg sehingga berdampak pada kebijakan di tingkat Pemerintah Aceh, khususnya dalam mempertahankan wilayah teritorial dan menjaga perdamaian di Aceh pasca MoU Helsinki.
“Secara general, Aceh merupakan provinsi multietnis (memiliki banyak suku). Aspirasi pemekaran ini dilatarbelakangi oleh kebijakan Pemerintah Aceh yang dianggap belum menyentuh substansi masalah daerah tengah dan pesisir barat selatan di bidang ekonomi yang mengalami ketertinggalan pembangunan,” kata Usman.
Kondisi itu ditambah dengan regulasi Qanun Wali Nanggroe dan Qanun Bendera, Lambang dan Himne yang dianggap bukan keterwakilan dari wilayah tersebut, perbedaan etnisitas, dan ideologi yang pro-GAM dan anti-GAM antardaerah di ALA dan ABAS yang non basis GAM, dengan basis GAM seperti di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Bireuen, dan Pidie di Pantai Timur.
“Buku ini juga menjelaskan dinamika elite dalam pertarungan politik dalam memperebutkan kursi kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif melalui pemilihan kepala daerah yaitu gubernur, bupati, dan wali kota,” katanya.
Dinamika politik itu terkait dengan persaingan antarpartai politik lokal di Aceh, di mana kontestasi kandidat di dalam tubuh Partai Aceh (PA) yang merupakan manifestasi politik GAM pasca-Perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005. Persaingan antarkandidat tersebut juga berdampak pada kekompakan pendukung akar rumput dan terpecahnya kekuatan PA.
Satu pihak mendukung duet Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, yang didukung oleh PA, dan pihak lain mendukung Irwandi Yusuf yang memilih jalur independen karena tidak mendapat dukungan dari PA. Konflik antarmantan kombatan ini sering memunculkan kekerasan sebagai bentuk ekspresifnya, misalnya penembakan dan pelemparan granat. Bentuk kekerasan seperti ini tidak ditemukan pada pemilukada di daerah lain.
Persaingan politik pada tahun 2017 didominasi oleh tokoh-tokoh GAM yang dulunya bersama kini bertransfrormasi untuk mendapatkan simpati rakyat menuju Aceh satu, empat dari lima kandidiat calon gubernur 2017 merupakan petinggi GAM dan juga petinggi Partai Aceh. Perpecahan mulai terjadi pada tahun 2012 saat Irwandi maju sebagai cagub lewat jalur independen. Terus berlanjut pada pemilu 2014 dengan tambahan satu partai lokal Partai Nasional Aceh (PNA) yang didirikan oleh Irwandi.
“Mendekati 2017, atmosfer politik di Aceh semakin panas. Berbagai realita politik yang kami temukan selama penelitian itu rasanya sayang kalau tidak dikemas menjadi buku sehingga bisa dikonsumsi luas oleh publik. Kami berharap kehadiran buku ini bisa menambah khazanah dalam dunia literasi di Aceh,” ujar dosen di FKIP PPKn tersebut.[]
Komentar