20 Penyintas Konflik Kembali Bersaksi

@aceHTrend/Taufan Mustafa

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh siang tadi kembali mengggelar Rapat Dengar Kesaksian (RDK) bagi korban pelanggaran HAM. Sebanyak 20 penyintas konflik memberikan keterangannya terkait penghilangan paksa yang dialami semasa konflik Aceh. RDK berlangsng di Gedung Serba Guna DPRA, Rabu (20/11/2019).

“Hari ini RDK-nya tentang penghilangan orang, jadi seluruh korban yang mengalami kehilangan keluarga dari tahun 1976 sampai 2005 diwakili oleh 20 orang ini. Jadi belum seluruhnya sehingga masih ada banyak korban yang belum diminta keterangannya, baik secara tertutup maupun terbuka,” kata Ketua KKR Aceh, Afridal Darmi, yang turut didampingi komisioner lainnya, Evi Narti Zain, Fuadi Abdullah, dan Mastur Yahya dalam RDK tersebut.

Menurutnya, secara otomatis hasil RDK ini akan menjadi rekomendasi kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Ketika unsur pemerintah hadir dalam RDK ini, mereka bisa mendengar langsung kesaksian dan harapan para penyintas. Diharapkan pemerintah bisa langsung mencari solusinya.

“Kita beruntung ada beberapa unsur pemerintah yang hadir pada hari ini yang diwakili oleh Wali Kota Langsa, Wakil Bupati Aceh Jaya dan Aceh Barat Daya, jadi rekomendasinya tidak perlu lagi kita kirimkan bagi mereka yang hadir di sini, korban yang bersaksi mengatakan langsung apa harapannya, apa kebutuhannya untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah,” katanya.

Stelah RDK ini KKR Aceh akan mengirimkan langsung rekomendasinya kepada Pemerintah Aceh, sesuai harapan dan kebutuhan dalam kesaksian korban.

“Kita sudah mengambil pernyataan korban sebanyak .3040 orang, per 1 Oktober 2019 sehingga kemungkinan di bulan November akan ada penambahan lagi. Dari angka itu kita identifikasi sebanyak 192 orang merupakan kasus penghilangan orang, dan hari ini diwakili RDK-nya oleh 20 orang, sedangkan sisanya dari kasus-kasus lain, seperti penyiksaan, pembunuhan, dan seterusnya,” kata Afridal.

Komisioner KKR Aceh Fuadi Abdullah menambahkan, hingga hari ini ada sebanyak 244 orang yang baru diserahkan rekomendasi kepada Pemerintah Aceh, termasuk bukan korban langsung, melainkan kepada anak korban yang masih sekolah, hal itu untuk mendapatkan biaya pendidikan.

“Dari rekomendasi tersebut, saat ini Pemerintah Aceh sedang mempersiapkan rancangan peraturan gubernur, untuk pemulihan dan penetapan mereka sebagai korban, setelah ada SK penetapan tersebut, kemudian para korban akan didistribusikan kepada dinas terkait untuk penanganan pemulihannya,” kata Fuadi.

Dalam RDK ini KKR Aceh juga menghadirkan salah satu saksi ahli, yaitu psikolog dari Rumah Sakit Jiwa Aceh, Yulia Direzkia. Menurutnya setelah mendengarkan kesaksian korban dalam RDK yang berlangsung sejak kemarin, Selasa (19/11/2019), secara jelas korban memperlihatkan dan memperdengarkan bahwa ingatan traumatik itu masih sangat jelas tersimpan.

“Salah satu korban ini telah menjelaskan ketakutan akan masa depan, sekaligus harapan mereka, kita dapat melihat dengan jelas, betapa ingatan traumatik ini bisa menimbulkan gejala klinis, dari trauma atau disebut post-traumatic stress disorder (PTSD),” sebutnya.

Saking traumanya, sambung Yulia, kebanyakan para penyintas tidak mampu menjelaskan secara detail apa yang mereka alami semasa konflik, apa yang disaksikan, didengarkan, dan dilihat pada waktu itu. Ada kejadian-kejadian yang dialami oleh penyintas, dilompati saat diceritakan kembali kisahnya.

“Sebagaimana penuturan salah satu saksi yang anggota keluarganya dibunuh, saksi tidak menceritakan secara detail tentang apa yang terjadi terhadap kedua putrinya sebelum dibunuh, ketika berusaha mencari ayahnya yang hilang, yaitu kedua putrinya sempat diperkosa sebelumnya, itu juga salah satu bentuk reaksi penghindaran, karena ketika menceritakan bagian terpahit yang paling menyakitkan itu, otak kita tidak sanggup menerimanya,” kata Yulia.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK