Workshop Penilaian Manajemen dan Tata Kelola TIK

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Guna mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh menggelar Workshop Penilaian Manajemen dan Tata Kelola TIK Kabupaten Kota Melalui Pendampingan.

Kadiskominfo Marwan Nusuf menyampaikan, penerapan SPBE merupakan keniscayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tuntutan zaman mengisyaratkan bahwa sistem pemerintahan sekarang dituntut mengikuti perkembangan era terutama di zaman digital.

SPBE ini, lanjut Marwan, selaras dengan visi Pemerintah Aceh yaitu terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani.

“SPBE juga mewujudkan salah satu misi Pemerintah Aceh yaitu revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan,” sebutnya.

Marwan mengungkap, guna mendukung pelaksanaan SPBE, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 tahun 2019 tentang Pengelolaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi. Dalam peraturan ini, setiap aplikasi yang dibuat di lingkungan Pemerintah Aceh harus mendapat rekomendasi dari Diskominsa Aceh serta bisa berbagi pakai dan terintegrasi.

“Jika tidak ada rekomendasi, Tim Anggaran Pemerintah Aceh berhak menolak kalau ada pengadaan aplikasi di dinas-dinas pada tahun anggaran mendatang,” ujarnya.

Ia berharap, Pemerintah Kabupaten dan Kota juga bisa mengeluarkan kebijakan senada sehingga SPBE bisa terintegrasi mulai dari Pemerintah Gampong sampai ke Pusat.

Siapkan 99 Aplikasi

Bidang E-Goverment Diskominfo Aceh sampai tahun 2019 telah menyiapkan 99 aplikasi/sistem informasi dengan 62 diantaranya untuk sektor publik dan 37 di wilayah privat. Ke-99 aplikasi itu terbagi ke beberapa unit Satuan Kerja Perangkat Aceh yaitu 56 aplikasi untuk Dinas, 36 aplikasi untuk Badan, 3 aplikasi untuk Lembaga Daerah, 2 aplikasi untuk Sekretariat, 1 aplikasi untuk UPT dan 1 aplikasi untuk Lembaga Lainnya. Rincian aplikasi ini bisa diakses di layanan.acehprov.go.id.

Aplikasi ini dibuat untuk mendukung kerja sama Governments to Government (G2G), Government to Citizens (G2C), Government to Employees (G2E) dan Government to Businesses (G2B). (G2C) adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat. Layanan G2C ini antara lain sistem pajak online, informasi lowongan pekerjaan, pengurusan jaminan sosial, serta dokumen kependudukan seperti akte kelahiran, paspor, dan sebagainya. Kelebihan dari layanan E-Gov G2C ini salah satunya dapat diakses kapan dan di mana saja. Dengan sistem online masyarakat semakin mudah dalam menggunakan layanan pemerintah seperti pengurusan dokumen penting dan lainnya.

G2B merupakan layanan transaksi elektronik antara pemerintah dan pelaku bisnis. Dalam layanan E-Gov G2B tersedia berbagai layanan & informasi yang dibutuhkan kalangan untuk bertransaksi dengan pemerintah misalnya kegiatan penjualan produk dan jasa pemerintah melalui aplikasi e-Procurement online, pembayaran pajak perseroan, serta pengurusan izin usaha secara online.

G2G ialah layanan pertukaran informasi atau data secara online antar sesama institusi pemerintahan dalam suatu daerah melalui basis data yang saling terintegrasi. Layanan yang dilakukan adalah layanan eksport & impor data, informasi kependudukan, tenaga kerja, informasi masyarakat miskin dan sebagainya.

G2E adalah berupa tipe hubungan yang ditujukan untuk para pegawai pemerintahan atau pegawai negeri untuk neningkatkan kinerja dan juga untuk kesejahteraan para pegawai yang bekerja di salah satu institusi pemerintah.[](adv)

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK