ACEHTREND.COM,Jakarta – Kehadiran lembaga sosial masyarakat (civil society) di dalam demokrasi Indonesia, berguna sebagai penyeimbang, agar tidak lahirnya pengelolaan negara yang otoriter. Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D., Senin (25/11/2019) pada acara Penganugerahan Ormas Award Tahun 2019. Acara dilaksanakan di Hotel Kartika Chandra, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18-20, Jakarta Selatan.
Selain itu, kehadiran ormas di dalam negera demokrasi seperti Indonesia, sebagai upaya hadirnya pendorong sistem check and balance dalam pelaksanaan pemerintahan.
Tito menyebutkan, adanya kebebasan di dalam demokrasi bukan semata sebagai bentuk menyampaikan pendapat, tetapi juga untuk berserikat dan berkumpul.
“Freedom dalam konteks ini satu peran penting daripada civil society di mana ormas adalah salah satu wujudnya sebagai penyeimbang, agar negara tidak semau-maunya, mulai dari planning, eksekusi sampai dengan evaluasi. Ini akan menghindari sistem yang otoriter ke arah sistem yang lebih demokratis. Peran penting selain sebagai penyeimbang juga untuk mendorong sistem check and balance percepatan untuk lahirnya negara dan bangsa itu,” ujarnya.
BACAAN LAINNYA
![Rektor Universitas Syiah Kuala Prof. Dr. Samsul Rizal, M. Eng/FOTO:Teuku Hendra/aceHTrend. Kemala/aceHTrend]](https://www.acehtrend.com/wp-content/uploads/2020/07/rektor-Unsyiah.jpg)
Batasan yang Harus Dijaga
Sentralnya peranan ormas termasuk dalam kedudukannya dalam berserikat dan berkumpul, perlu dijamin dan dilindungi haknya dengan sejumlah batasan. Mendagri menjabarkan terdapat empat batasan yang penting dalam menjalankan peran tersebut.
“Tapi dalam perjalanannya, kita tentu tahu bahwa kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum atau kebebasan untuk berserikat dan berkumpul itu tidak bersifat absolute atau mutlak. Paling tidak ada empat batasan penting: yang pertama adalah harus hargai hak-hak asasi orang lain; yang kedua harus menjaga ketertiban umum atau ketertiban publik; yang ketiga harus mengindahkan etika dan moral; yang keempat harus menjaga dalam Bahasa ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) yaitu menjaga national security (keamanan nasional), tapi dalam UU Nomor 9 Tahun 98 dari menjaga kesatuan dan persatuan bangsa,” terangnya.
Delapan LSM Mendapatkan Penghargaan
Dalam kesempatan yang sama , Menteri Dalam Negeri Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D., juga mengapresiasi ormas yang berkesempatan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan penilaian objektif di lapangan.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir di acara ini, yang diselenggarakan oleh Kemendagri dalam rangka untuk penganugerahan ormas, dan saya juga turut mengucapkan selamat kepada Bapak/Ibu yang ormasnya mendapatkan penghargaan. Saya sekali lagi meyakini bahwa ormas yang diberikan penghargaan ini benar-benar objektif yang betul-betul kerja di lapangan,” kata Mendagri.
Mendagri menilai, pemberian penghargaan ini amat penting mengingat posisi ormas yang juga dipandang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun penerima penghargaan adalah sebagai berikut:
Pertama, bidang fokus Aktivis (8 kategori), yaitu:
1. Bidang Pendidikan (Selamat Pagi Indonesia)
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan (Perkumpulan Kapal Perempuan)
3. Bidang Tata Kelola Pemerintahan (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi)
4. Bidang Penanggulangan Bencana (Yayasan IDEP)
5. Bidang Kebudayaan (Yayasan Kebudayaan Rancage)
6. Bidang kesehatan (Yayasan Thalassemia Indonesia)
7. Bidang Lingkungan Hidup (Yayasan Pendidikan Konservasi Alam)
8. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra)
Kedua, Pemerintah Daerah sebagai Pembina Ormas terbaik, yaitu:
1. Tingkat Provinsi (Provinsi Jawa Timur)
2. Tingkat Kabupaten (Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)
3. Tingkat Kota (Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan)
Ketiga, penghargaan khusus, Bakti Sepanjang Masa untuk Indonesia, yaitu:
1. Mathlaul Anwar
2. Aisiyah
3. Muslimat Nadhatul Ulama
4. Kongres Wanita Indonesia
Penghargaan diberikan Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum sebagai bentuk apresiasi untuk ormas yang telah membaktikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara.
Komentar