PN Suka Makmue Tolak Gugatan Warga Pulo Kruet

ACEHTREND.COM,Suka Makmue- Majelis hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue menolak seluruh isi gugatan atau perlawanan (derden verzet) sepuluh warga Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur, Kebupaten Nagan Raya terhadap Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) selaku terlawan satu, PT Kalista Alam selaku terlawan dua dan Yayasan HAKA selaku terlawan intervensi, atas permohonan penundaan dan pembatalan eksekusi lahan milik PT Kalista Alam seluas seribu hektar.

Selain menolak seluruh isi gugatan tersebut, majelis hakim juga menghukum para pelawan untuk membayar denda sebesar 2,080 juta rupiah terhadap perlawanan tersebut.

Dalam sidang tersebut, ketua majelis Arizal Anwar yang membacakan isi putusan secara bergantian dengan hakim anggota Edo Juliansyah. Hakim berkesimpulan jika perlawann yang dilayangkan oleh pelawan selaku pihak ketiga dianggap prematur lantaran berdasarkan surat Pengadilan Negeri Meulaboh yang dilayangkan kepada Pengadilan Negeri Suka Makmue, tidak memohonkan untuk melakukan eksekusi lahan seluas 1000 hektar sebagaimana gugatan yang dilakukan oleh para pelawan dengan nomor perkara 01/pdt-bth/2019/pnskm.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim menolak gugatan tersebut yakni majelis hakim berkesimpulan, berdasarkan surat Pengadilan Negeri Meulaboh yang memohonkan bantuan delegasi yang dimohonkan dengan nomor 12/PDT.G/2012/PNMBO tanggal 8 Januari 2014 juncto nomor 50/PDT/2-14/PTBNA tanggal 15 Agustus 2014 juncto putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651 K/pdt/2015 28 Agustus 2015 juncto Mahkamah Agung RI nomor 1 PK/pdt/2017 tanggal 18 April 2017 tersebut Pengadilan Negeri Meulaboh memohon delegasi untuk dilakukan penjualan dimuka umum atau lelang lahan serta isinya berupa bangunan serta tanaman seluas 5,769 hektar.

Dalam hal ini, kata Arizal, majelis hakim berkesimpulan bahwa tidak ada perintah atau permohonan eksekusi pemulihan terhadap lahan 1000 hektar dalam surat bantuan delegasi yang dilayangkan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut.

“Terhadap lahan seribu hektar yang berada di Pulo Kruet berdasarkan surat izin Gubernur nomor 525/BP2T/2011 dengan luas lahan 1,605 hektar berbeda dengan gambar sertifikat Hak Guna Usaha nomor 27 dalam gambar situasi nomor 18 tahun 1998 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Aceh Barat yang saat itu disebut Nanggroe Aceh Darussalam, dengan luas 5,769 hektar yang dilakukan sita jaminan dan dimintakan bantuan delegasi yang memerintahkan Panitera PN Suka Makmue.

Jika tidak sempat diwakilkan wakilnya dengan dua saksi melakukan penjualan di muka umum atau lelang disaksikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang atau KPKNL Banda Aceh,” kata Arizal dalam amar putusan yang ia bacakan tersebut.

Selain itu, dalam putusan tersebut majelis hakim juga menjadikan pertimbangan atas esepsi tergugat satu dan tergugat intervensi yang bunyinya sama yakni gugatan yang diajukan oleh pelawan bentuk gugatannya dianggap cacat formal. Majelis hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang nemangani perkara a quo, gugatan juga dianggap kabur, para pelawan dalam gugatannya juga dianggap tidak memiliki legal standing dan gugatan dianggap error in persona.

Selain itu penolakan gugatan yang diajukan oleh warga tersebut, berdasarkan sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan 29 Juli 2019 lalu dianggap jika lahan warga tersebut berada di luar lahan konsesi milik PT Kalista Alam seluas 1000 hektar yang dinyatakan terbakar.

Selain itu pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim yakni perkara yang diputus di pengadilan Negeri Meulaboh tersebut merupakan sengketa lingkungan hidup bukan sengketa lahan.

“Terkait dengan putusan tersebut merupakan sengketa kerusakan lingkungan hidup atas lahan yang terbakar di lahan konsesi milik PT Kalista Alam yang merupakan perbuatan melawan hukum, dan pengakuan pelawan tidak ada lahan milik milik mereka yang terbakar,” ujar Arizal sesuai dengan isi putusan yang ia bacakan.

Atas dara berbagai pertimbangan tersebut pula majelis hakim menolak seluruh gugatan milik pelawan, dan menghukum pelawan dengan denda membayar biaya perkara sebesar 2,080 juta rupiah.

Sidang dihadiri oleh pengacara pelawan yakni Ibek Syarifuddin Rani, dari terlawan satu KLHK, Bagus Wijayadi, sedangkan terlawan dua Kalista Alam hadir pengacaranya Sri Yuni Hartati, Ridho dan Ayi Ramadhani sedangkan dari tergugat intervensi hadir kuasa hukumnya J Halim Bangun, Nurul Ikhsan, dan M Fahmi. Adapun ketua majelis hakim dipimpin Arizal Anwar, hakim anggota Edo Juliansyah dan Rosnainah.

Laporan Darmansyah.