Pemerintah Aceh Gelar Economic Summit untuk Menyamakan Persepsi Arah Pembangunan

@aceHTrend/Ihan Nurdin

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Untuk mempercepat pembangunan Aceh, Pemerintah Aceh melakukan konsolidasi dengan seluruh pemangku kebijakan di Aceh, khususnya di bidang ekonomi yang dikemas melalui kegiatan Aceh Economic Summit 2019 yang berlangsung di Hotel Hermes Palace Banda Aceh. Kegiatan ini dibuka oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, yang diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh, Teuku Ahmad Dadek, Senin (2/12/2019).

Nova Iriansyah dalam sambutan yang dibacakan Teuku Ahmad Dadek mengatakan, perlunya melakukan perencanaan ekonomi Aceh tahun 2021 yang sinergis dan terintegrasi. Forum ini katanya penting untuk menyamakan persepsi dan kesepahaman dalam mencari solusi di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, serta intervensi strategis dalam penyelesaian berbagai kendala dan hambatan, untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Aceh yang dilandasi pada evidence based planning (bukti).

“Kondisi pembangunan ekonomi Aceh relatif rendah jika dibandingkan dengan beberapa provinsi di Sumatera dan nasional. Ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif masih rendah, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi, serta minimnya investasi dan peran swasta dalam pembangunan Aceh,” ujarnya.

Dadek menjabarkan, di tahun 2019, perekonomian Aceh dan beberapa indikator sosial ekonomi Aceh mulai tumbuh secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi Aceh didukung oleh kontribusi sektor nonmigas, sehingga kebijakan pembangunan diarahkan pada pengembangan keunggulan daerah melalui Growth Pole Centres (pusat pertumbuhan) seperti KEK Arun, KEK Barsela, KSK DTGA, dan Kawasan Strategis Dataran Tinggi Gayo Alas, dan KIA Ladong, sekaligus mereduksi ketimpangan pembangunan antardaerah.

Pengembangan kawasan diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sebagai solusi dalam mengatasi berbagai persoalan sosial ekonomi Aceh.

“Perekonomian Aceh masih didominasi sektor pertanian, sehingga agroindustri bisa menjadi model pengelolaan dalam meningkatkan nilai tambah. Kolaborasi perencanaan fokus pada terciptanya program dan kegiatan nyata dalam menungkung terintegrasinya kegiatan ekonomi dengan mengedepankan potensi kawasan dan memperhatikan berbagai regulasi seperti dokumen RPJP, RPJM, renstra, renja, dan RTRW,” katanya.

Oleh karena itu kata Dadek, perlu adanya rumusan kebijakan pembangunan agroindustri yang mengarah pada peningkatan nilai tambah produk pertanian dengan pemanfaatan teknologi 4.0 sejak hulu hingga hilir.

“Tantangan ini sudah menjadi keharusan untuk dijadikan peluang melalui kerja sama dan keterlibatan berbagai stakeholder dalam menggerakkan dan meningkatkan sumber daya secara optimal dalam pembangunan,” katanya.

Aceh Economic Summit dibuat untuk melahirkan kesepahaman mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat Aceh di bidang ketenagakerjaan, sekaligus mencoba untuk menyepakati langkah atau intervensi strategis guna menyelesaikan permasalahan itu dalam kerangka meningkatkan kualitas perencanana pembangunan Aceh.[]

KOMENTAR FACEBOOK