ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS) dan tiga proyek strategis lainnya di Aceh masuk dalam prioritas reformasi dan revitalisasi Pemerintah Aceh. Revitalisasi BPKS penting dan mendesak karena selama ini manajemen BPKS dinilai lemah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Hal itu disampaikan oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam pertemuan dengan Deputi Perlindungan Tenaga Kerja Kemenaker RI, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh di Pendopo Wakil Gubernur Aceh, Selasa (3/12/2019).
Saat ini, lanjut Nova Iriansyah, sedang berlangsung proses revitalisasi BPKS, yaitu tahapan penyeleksian calon pimpinan (kepala dan wakil kepala, red).
Selain BPKS, terdapat tiga proyek strategis lainnya, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong di Aceh Besar, dan Blok B Migas di Aceh Utara.
“Target saya di awal tahun 2022 keempat proyek strategis itu sudah berjalan dan berfungsi dengan benar dan memberi dampak pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi Aceh. Kalau keempat proyek strategis berjalan seperti kita harapkan maka akan terserap tenaga kerja dalam jumlah banyak di Aceh,” kata Nova Iriansyah optimis.
Dalam kesempatan itu, Kepala Disnakermobduk Aceh, Iskandar Syukri, melaporkan hasil lawatannya ke Qatar beberapa waktu lalu.
“Pihak rumah sakit di Doha, Qatar, siap menampung berapa saja tenaga medis dari Aceh,” kata Iskandar, seraya mengatakan pihaknya akan merancang pelatihan bagi tenaga medis asal Aceh yang ingin bekerja di Qatar.[]
Editor : Ihan Nurdin
