Nova Imbau Badan Publik Tidak Antikritik

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah memberikan piagam penghargaan kepada Wali Kota Banda Aceh sebagai satu-satunya Badan Publik yang memperoleh kategori Informatif @ist

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan, transparansi merupakan ruh utama dalam melakukan reformasi birokrasi. Dengan kata lain kata dia, tidak akan ada reformasi tanpa adanya transparansi. Selain karena amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ini juga menjadi dasar bagi Pemerintah Aceh dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.

Terkait hal ini kata Nova, Pemerintah Aceh telah menjalankan beberapa program dan membutuhkan sinergi agar sejalan dengan semangat yang dilakukan oleh Komisi Informasi Aceh dalam menggiatkan keterbukaan informasi publik, khususnya di instansi yang berperan penting dalam pembangunan bangsa.

Hal itu disampaikan Nova dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2019 yang dilakukan oleh Komisi Informasi Aceh di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh siang tadi, Selasa (3/12/2019).

“Dari semua program Pemerintah Aceh, poin bahwa Pemerintah Aceh membuka sikap kritis publik terkait keterbukaan adalah poin yang paling penting. Kita secara efektif, aplikatif, dan sungguh-sungguh sudah membuka diri terhadap kritik bahkan yang paling keras sekali pun. Dan jadikan ini sebagai acuan selanjutnya,” ujar Nova dalam kesempatan tersebut.

Nova menggarisbawahi bahwa kedaulatan pemerintah berada di tangah rakyat sesuai konstitusi dan undang-undang. Oleh karena itu, kritikan konstruktif menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintah.

“Semua lembaga saya imbau tidak alergi terhadap kritik, tidak antikritik, mengenai undang-undang pengelolaan keterbukaan informasi publik, ini menjadi payung hukum dalam menguatkan keterbukaan informasi publik di semua lini,” ujar Nova.

Pernyataan itu dilontarkan Nova menanggapi penjelasan Ketua KIA, Yusran, yang sebelumnya menyampaikan bahwa sangat sedikit badan publik yang mengembalikan lembar penilaian mandiri yang dikirimkan KIA kepada 159 badan publik dari tujuh kategori, yaitu SKPA, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, instansi vertikal, perguruan tinggi negeri, partai politik, dan organisasi nonpemerintahan. Bahkan, untuk lingkup SKPA, dari total 47 instansi hanya 25 instansi yang mengembalikannya.

“Walaupun hari ini saya merasa sebagai pesakitan karena sedikit SKPA yang mengembalikan lembaran tersebut, saya pasang badan untuk ini. Ke depan baik secara kuantitas/kualitas penilaian yang dilakukan akan direspons sebaik-baiknya, hari ini kwantitas pun tidak tercapai, apalagi kualitas,” ujar Nova.

Sebelumnya, Ketua KIA Yusran menjabarkan, sejak Agustus-November 2019 pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah badan publik sebagai upaya mendukung Pemerintah Aceh dalam mewujudkan agenda reformasi birokrasi. Harapannya agar tercapai pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

“Ini bagian penting dan strategis untuk memastikan pelaksanaan 15 program unggulan Pemerintah Aceh tahun 2017-2022 terutama program kedua yang dikenal dengan Aceh SIAT atau Sistem Informasi Aceh Terpadu,” ujarnya.

Namun, Yusran menyayangkan masih minimnya partisipasi badan publik dalam program evaluasi ini. Ini terbukti, dari total badan publik yang dikirimkan lembar jawaban mandiri di atas, hanya 64 yang mengembalikan dengan rincian 25 SKPA, 13 kabupaten/kota, 6 PTN, 9 instansi vertikal, 2 BUMN, 4 ornop, dan 5 partai politik.

“Dari 64 badan publik yang dilakukan verifikasi website, ternyata banyak badan publik yang tidak punya website sendiri seperti BUMN, parpol. Kedua badan publik ini khususnya masih merujuk pada website badan publik induk. Kalaupun ada websitenya tidak memuat informasi seperti yang diamanahkan undang-undang,” ujar Yusran.[]

KOMENTAR FACEBOOK