Sofyan Djalil Sebut Perekonomian Pengaruhi Keberlanjutan Perdamaian Aceh

Menteri Sofyan Djalil saat memaparkan materinya terkait penguatan perdamaian Aceh @ist

ACEHTREND.COM, Jakarta – Pemerintah Aceh melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Sinergisasi Penguatan Perdamaian Aceh dan Agenda Pembangunan Nasional” di Swisbell Hotel Jakarta, Senin (2/12/2019).

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan, SDM dan Kerjasama, Darmansyah mengatakan FGD ini bertujuan untuk membangun sinergi dan kaloborasi terkait implementasi UUPA dan kelangsungan perdamaian di Aceh.

Kemudian ia juga menjelaskan, penguatan perdamaian berkelanjutan termasuk salah satu isu strategis yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Aceh tahun 2017-2022.

“Hal tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Aceh sebagai perwakilan Pemerintah Pusat, siapa pun yang menjadi pemimpin pasti menjadikan perdamaian Aceh ini sebagai entry point bagi keberlanjutan pembangunan,” terangnya.

Sementara Ketua BRA, Tgk. Muhammad Yunus menjelaskan dalam sambutannya tentang sejarah terbentuknya BRA serta berbagai persoalan utama yang masih butuh perhatian bersama.

“BRA adalah badan yang dibentuk pascadamai antara Pemerintah Repuplik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, ditunjuk untuk melaksanakan program dan kegiatan reintegrasi dan usaha penguatan perdamaian Aceh,” kata Tgk Yunus melalui siaran pers yang diterima aceHTrend, Selasa (3/12/2019).

Yunus berharap semua pihak mempunyai persespsi yang sama untuk merawat damai Aceh dan berkolaborasi sehingga proses penguatan perdamaian Aceh bisa tercapai.

Hadir sebagai narasumber utama sekaligus membuka FGD ini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN), Dr. Sofyan Djalil. Selaku tokoh yang juga terlibat dalam proses MoU Helsinki, ia sangat mendukung upaya sinergisasi dan kolaborasi menyelesaikan program reintegrasi.

“Perdamaian akan terus berkelanjutan jika perekonomian meningkat dan masalah sosial dapat diselesaikan. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, persoalan penataan tata kelola dalam setiap pengambilan keputusan berkelanjutan, serta behaviour dalam sebuah komunitas harus ditingkatkan,” kata Sofyan.

Selain melibatkan tokoh-tokoh Aceh, jajaran SKPA terkait, dan anggota DPR-RI asal Aceh yaitu Nasir Jamil, Rafli, dan Illiza, hadir juga dua anggota DPD asal Aceh yaitu Fadhil Rahmi dan Abdullah Puteh, serta tokoh nasional asal Aceh Farhan Hamid.

FGD ini turut dihadiri oleh jajaran kementerian terkait yakni dari perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kemenlu, Watannas, Kemenkopolhukam, Kemenkoperekonomian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Keuangan, serta Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta.[]

Editor: Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK