Robin Hood, Haji Uma dan Politik Kita

Anggota DPD RI Sudirman @aceHTrend/Mulyadi Pasee

Oleh Boy Abdaz

Siapa yang tidak tahu Robin Hood? Nama ini begitu melegenda dan kisahnya telah diangkat ke layar lebar dalam berbagai versi yang dibuat oleh rumah produksi sejak 1913. Robin Hood diklaim berasal dari Hutan Sherwood di Nottingham. Tapi belakangan Carolyn Dalton, seorang Peneliti Galeri Seni Doncaster menyatakan Robin lebih kuat dikaitkan dengan Yorkshire berdasarkan referensi sastra abad ke-14 sebagaimana dilansir Daily Mail, 2014.

Tokoh legenda ini digambarkan sebagai pemimpin orang miskin yang melawan pemerintahan yang korup. Ia seorang penjarah yang merampok orang-orang kaya lalu hasilnya dibagikan kepada orang miskin. Ia kemudian menjadi pahlawan bagi rakyat kecil meskipun menurut pemerintah ia tetap seorang penjahat.

Namun ada fakta lain yang mengatakan bahwa nama Robin Hood sebenarnya merupakan sebutan bagi semua jenis penjahat yang tidak dikenal. Nama lain yang disematkan kepada pencuri, perampok atau pembunuh sekalipun yang namanya tidak dikenal. Robin sendiri berasal dari Robbing  yang berarti perampokan, sedangkan Hood, Hod atau Hoode berkonotasi dengan penyamaran atau kebohongan.

Terlepas dari simpang siurnya Robin Hood itu nyata atau tidak, faktanya kita bisa menikmati cerita legenda ini setidaknya dalam 6 atau 7 versi film sampai 2018. Artinya begitu kuatnya karakter tokoh ini yang mampu menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Dan satu hal yang harus diakui bahwa pencitraan Robin Hood dari waktu ke waktu dengan menggunakan media seperti film. Dan ketika bicara film, aktor seperti Taron Engerton di Robin Hood 2018 jelas ia hanya sebagai pemeran tokoh Robin Hood dan di dunia nyata ia hanya seorang aktris, seperti lainnya.

Lalu siapa yang tidak tahu Haji Uma? Nama ini juga familiar di dunia perfileman lokal di Aceh. Bedanya, Robin Hood dalam setiap versi film dibintangi oleh aktor yang berbeda. Sementara Haji Uma dalam setiap serial Eumpang Breuh diperankan oleh aktor yang sama. Bahkan dalam edisi Zakeut yang bekerjasama dengan Baitul Mal Aceh dan Bank Aceh, Haji Uma diperankan oleh tokoh yang sama. Film Basajan 2019, sebuah film komedi inisiasi DPRK Aceh Besar untuk promosi kesuksesan pembangunan Aceh Besar, tokoh Haji Uma juga diperankan oleh orang yang sama, Sudirman.

Sejak Eumpang Breuh digarap pada 2005, nama Haji Uma begitu melekat dalam benak orang Aceh karena ketokohan Haji Uma dalam film tersebut mewakili beberapa karakter nyata sebagian orang tua di Aceh masa lampau yang cenderung kaku dan menganggap remeh generasi di bawahnya.

Ketenaran nama Haji Uma membawa Sudirman ke kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Senayan, Jakarta, 2014. Kemudian menang lagi di 2019 dengan perolehan suara yang luar biasa, 960.033 suara. Bayangkan saja di kursi kedua hanya sejumlah 227.624 suara. Jika dibuat rata-rata, angka Haji Uma setara dengan 3 kursi.

Kesuksesannya juga dipengaruhi oleh kepeduliannya terhadap rakyat Aceh yang menghadapi masalah ketika ia menjabat sejak 2014. Membawa pulang jenazah warga Aceh yang meninggal di Malaysia, mengunjungi orang miskin dan menyantuni orang sakit dalam perawatan merupakan sisi humanis yang dilakoni dan mendapat simpati yang luar biasa.

Sebagai politisi yang menjalankan fungsi politik, selaku publik figur dan senator yang dipilih oleh rakyat banyak, ada dua hal yang selama ini –setidaknya menurut hemat penulis- seharusnya menjadi perhatian kita semua. Pertama, begitu kuatnya ketokohan Haji Uma merasuki alam bawah sadar kita, sehingga kita mengabaikan bahwa tokoh itu pada prinsipnya fiktif, tokoh film, tidak asli. Sehingga dalam setiap kesempatan tampil di publik, yang dibayangkan adalah Haji Uma, bukan Sudirman.

Kedua, peran DPD sesuai yang diatur dalam tata tertib DPD RI adalah menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran. Secara lebih luas, tugas dan wewenangnya adalah melakukan pengajuan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU), pembahasan RUU, pertimbangan atas RUU dan pemilihan anggota BPK dan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.

Pemilih kritis harus melihat secara bijak fungsi dan wewenang anggota yang bernaung di bawah lembaga tinggi negara tersebut. Karena ia dipilih untuk menjalankan fungsi itu, membawa aspirasi daerahnya dan memberi masukan kepada DPR untuk pencapaian maksud tersebut demi kemajuan daerahnya.

Selama ini tokoh Haji Uma tampil dengan sempurna di ranah publik yang ‘hampir saja’ dianggap sebagai penyelamat warga miskin atau orang sakit. Nyatanya, beberapa kalangan sampai akademisi memberi apresiasi atas aksinya yang humanis. Bahkan aksi sosial ini telah menginspirasi beberapa anggota DPRK/DPRA untuk melakukan hal yang hampir sama dengan Haji Uma, memperbanyak kunjungan dan menunjukkan kepedualian terhadap warga yang sakit, dan tentu saja dilengkapi dengan dokumentasi yang baik.

Tapi mereka lupa bahwa itu tidak akan sama efeknya. Haji Uma mempunyai efeknya sendiri. Jauh sebelumnya beberapa orang juga melakukan hal yang sama, memfasilitasi orang sakit ke RS, membawa pulang jenazah, membawa pulang nelayan yang terdampar di negeri orang, dll, tapi efeknya tidak pernah sama. Aksi itu hanya muncul dalam berita sekilas dan orang-orang membacanya, tanpa pujian sekalipun.

Kunjungan Haji Uma selalu menjadi pembicaraan di media dan masyarakat, apresiatif dan mengisi kekosongan yang selama ini dianggap cenderung kurangnya interaksi antara konstituen dengan senator yang tekesan elitis. Haji Uma mengisi itu, dan masyarakat menyambutnya dengan terbuka, senang, merasa dihargai, tapi sepertinya yang mereka bayangkan adalah Haji Uma, bukan Sudirman. Karena sejatinya nama peran bukan nama alias, meskipun pada akhirnya bisa saja ditambalkan sebagai nama alias.

Tulisan ini harus dilihat dalam konteks yang benar dalam rangka pencapaian fungsi politik, sehingga tidak menimbulkan asumsi mengkerdilkan ketokohan Haji Uma dan Sudirman. Ini penting untuk menjaga kewarasan berpolitik, sehingga wacana politik terbebas dari peran tokoh imajinatif –siapapun penokohannya –yang tidak mungkin menyata dalam upaya mencapai perubahan dan kemakmuran.

Kita harus hati-hati mendorong Haji Uma untuk melakukan peran yang lebih besar, seperti mewacanakan posisi gubernur atau wakil gubernur di masa depan, misalnya. Kenapa? Karena jika yang dibayangkan adalah Haji Uma. Tapi jika Sudirman, ia mempunyai hak politik yang sama dengan warga lainnya untuk memilih jalan politiknya, dan kita semua juga bebas memberi dukungan yang sebesar-besarnya selama tidak menyalahi aturan yang ada.

Ini hanya sebuah pandangan yang tidak bermaksud menjegal langkah politik pihak-pihak tertentu. Pandangan ini bisa saja keliru tergantung dari aspek mana kita menilai permasalahan ini. Semoga ada benarnya.

*)Penulis menetap di Aceh Timur.

KOMENTAR FACEBOOK