ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Aceh memerlukan “Rumah Aman” yang dikelola oleh pemerintah sebagai tempat sementara untuk perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Di Rumah Aman ini, para perempuan atau anak yang mendapatkan kekerasan akan diberikan pendampingan untuk pemulihan baik secara fisik maupun psikis.
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh, Sri Hardina mengatakan kehadiran Rumah Aman di Aceh sudah sangat mendesak. Hal ini berdasarkan pertimbangan belum adanya rumah atau panti khusus bagi perempuan atau anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa panti yang ada saat ini yang dikelola oleh pemerintah peruntukannya dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan korban KDRT yang sangat kompleks.
“Rumah Aman ini punya standar-standar tertentu seperti faktor keamanan yang harus sangat terjamin sehingga harus ada satpam khusus yang ditempatkan di Rumah Aman ini,” ujar Sri Hardina dalam FGD Release Trend Kasus yang diselenggarakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Rabu (4/12/2019).
Selanjutnya kata Sri Hardina, Rumah Aman ini tidak boleh memiliki plang nama dan keberadaannya harus dirahasiakan sebagai upaya melindungi korban dari kehadiran pelaku atau kunjungan orang-orang yang tidak diharapkan kehadirannya.
“Selama di Rumah Aman ini korban akan mendapatkan layanan sepenuhnya mulai dari kebutuhan pangang, sandang, itu semua disiapkan, kamar yang dihuni oleh mereka juga harus aman dan memiliki jerjak. Dan yang paling penting lagi, pengasuh di Rumah Aman ini harus terlatih dan mengetahui dengan benar mengenai Konvensi Hak Anak,” ujarnya lagi.
Kebutuhan itu kata Sri Hardina, tak terlepas dari tingginya kasus kekerasaan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Aceh. Di mana trennya dari tahun ke tahun terus meningkat.
Sebelumnya, Ketua Pusat pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh, Amrina Habibie, memaparkan tren kekerasan perempuan dan anak di Aceh semakin meningkat. Salah satu faktornya kata dia, akibat kemiskinan sehingga banyak korban-korban kekerasan di dapatkan dari keluarga-keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan.
“Untuk mencegah ini dibutuhkan kesadaran kolektif kita bersama, salah satunya dengan menghidupkan kembali kepekaan sosial kita sebagai salah satu akar budaya masyarakat Aceh, sehingga ketika ditemukan adanya indikasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan sosial, tidak dibiarkan begitu saja,” ujar Amrina.
Dalam forum itu, Amrina juga meminta berbagai pihak saling bergandengan tangan dan semakin meningkatkan kepedulian sebagai makhluk komunal. Ia juga meminta khususnya Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagai “rumahnya” para ulama atau pemuka agama agar semakin memperbanyak ceramah-ceramah agama yang berbasis pada berbagai persoalan sosial, khususnya tentang kekerasan perempuan dan anak.
“Apa yang terjadi dan kita lihat ini sebenarnya hanya di permukaan saja, yang realnya di lapangan itu jauh lebih banyak lagi, ini merupakan fenomena gunung es,” ujarnya.
DPPPA sendiri saat ini terus melakukan langkah-langkah antisipatif dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak, di antaranya membuat program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. melalui program ini aktivis desa dilatih dan diberikan edukasi cara memberikan perlindungan, cara membuat pengaduan, harapannya semakin sedikit kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Aceh.[]
