Politisi PA Minta Proyek PLTMH Lawe Sikap dan Tambang Galian C di Agara Dievaluasi 

ACEHTRENDCOM, Kutacane – Terkait maraknya tambang ilegal di Aceh Tenggara, politisi Partai Aceh yang juga Anggota DPR Aceh Dapil 8 yang meliputi Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues, Yahdi Hasan kepada aceHTrend mengakui telah memanggil Kepala Dinas ESDM Aceh menyangkut penambangan galian C, dan proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) di Lawe Sikap. 

“Saya sudah bertemu dengan Kadis ESDM Aceh, Mahdi Nur beserta staf pada tanggal 2 Desember 2019 lalu. Kita meminta Dinas ESDM Aceh untuk segera memanggil seluruh penanggung jawab perusahaan yang  melakukan proyek PLTMH Lawe Sikap dan tambang galian C di Agara. Insya Allah dalam dua pekan ini mereka akan dipanggil pihak ESDM Aceh dan kita akan meminta laporan detil tentang keberadaan tambang tersebut,” Ujar Yahdi Hasan.

Yahdi Hasan mengatakan dari daftar tambang galian C yang beroperasi, terindikasi maraknya tambang ilegal. “Dari informasi yang disampaikan masyarakat Lawe Alas, di situ pernah beroperasi stone rusher (pemecah batu), kami selaku wakil rakyat mempertanyakan izin dan dokumen kelengkapan perizinan, tentu hal ini berdampak ke pemasukan daerah yang menjadi PAD. Sebab itu saya minta kepada Dinas ESDM Aceh untuk mengevaluasi izin tersebut,” ujar Yahdi Hasan saat dikonfirmasi oleh Media aceHTrend di Gedung DPR Aceh.

Menurut Yahdi Hasan, tambang galian C yang pernah terdaftar terindikasi belum melakukan perpanjangan izin. “Sejak tahun 2017 dan mulai tanggal 23 Januari tahun 2019 perlu dicek kembali masa berlaku izin operasi perusahaan tersebut. Kalau hanya beberapa nama perusahaan yang terdaftar, itu artinya ada perusahaan yang secara ilegal menjalankan kegiatan,” tegas Anggota Fraksi Partai Aceh ini.

Berdasarkan data izin tambang yang beroperasi di Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Aceh hanya ada beberapa perusahaan, di antaranya yaitu, CV Beru Dinem, PT GFM, PT Gala Fila Mandiri Kutacane, PT Nisara Karya Nusantara, UD Dua Lima, UD Mulia Indah, UD Putra Bintang, UD Nanda Group, UD Ilhamji, UD Harry, UD Brahmana, UD Agus Parja, M Mufty Desky, Adenan Selian (UD Tunas Baru), UD Khambung Tubung, Sapera Antoni, UD Kelawi Ikhcu. 

“Kita pahamlah kalau tambang ini tidak ramah terhadap lingkungan, tetapi perlu dipahami aturan perizinan itu, jadi jangan asal beroperasi.”Kata Yahdi Hasan.

Selain itu,Yahdi Hasan meminta Pemerintah Kabupaten Agara melalui dinas terkait dapat melakukan pengawasan atas kegiatan tambang galian C di Agara. Menurut Yahdi  beroperasinya galian C ilegal itu akibat pengawasan Pemkab yang lemah.

“Pengawasan lemah dari Pemkab dan dinas terkait membuat pihak-pihak tertentu dengan mudah melakukan pengorekan atau pengambilan material galian C di Agara,”katanya.

“Pemkab harus sudah menyiapkan langkah-langkah untuk menggali sumber PAD di kawasan tambang galian C yang memiliki potensi PAD dari sektor pertambangan atau galian C,”kata politisi senior Partai Aceh itu.

Karena itu, menurut Yahdi Hasan, dana otsus Aceh tidak lama lagi akan berakhir. Seyogyanya, pemkab yang memiliki potensi PAD dari sektor pertambangan harus menjemput sumber PAD guna mempersiapkan pendapatan yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di kabupaten/kota di Provinsi Aceh. []