ACEHTREND.COM, Lhoksukon – Panitia Legislasi (Panleg) DPRK Aceh Utara akan memprioritaskan dua rancangan qanun usulan masyarakat dalam pembahasan rapat paripurna 2020. Kedua raqan tersebut yaitu Raqan BUMG yang diusulkan oleh masyarakat dan Raqan One Nurse One Villege (Satu Desa Satu Perawat) diusulkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Aceh Utara.
“Kedua raqan tersebut dari usulan masyarakat dan lembaga menjadi prioritas dalam pembahasan nantinya,” kata Wakil Badan Legislasi (Banleg) DPRK Aceh Utara, Zubir HT kepada aceHTrend, Jumat (6/12/2019).
Zubir mengatakan kedua draf qanun tersebut belum mulai dikaji, tetapi dari penjelasan sementara spesifik di bidang peningkatan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat. Sebelumnya dilakukan pembahasan kedua raqan itu lebih dulu dilakukan presentasi untuk dinilai berapa besar manfaat yang akan diterima masyarakat jika qanun itu disahkan.
Menurut Zubir, Raqan One Nurse One Villege sangat besar manfaat dirasakan masyarakat. Selain itu Raqan itu usulan dari PPNI Aceh Utara, mungkin dikarenakan termotivasi dari PPNI Pusat mendorong rancangan undang-undang satu perawat satu desa kepada Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
BACAAN LAINNYA
“Untuk diketahui peraturan daerah itu sudah dilaksanakan di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Selatan dan Pulau Jawa Kalau,” ujarnya.
Ia menjelaskan bila regulasi (qanun) ini rampung dibahas, maka pemerintah kabupaten bisa bersinergi dengan pemerintah gampong untuk menyediakan perawat setiap gampong satu orang yang bertugas 24 Jam.
Sementara sumber anggaran bisa diwajibkan melalui Dana Desa dan peran perawat berada di gampong bisa mengurangi beban pemerintah kabupaten, atau dalam hal teknis dinas kesehatan yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh aspek kesehatan di daerah setempat.
Selain itu, persoalan kualitas kesehatan di Aceh Utara sangat komplit, misalkan jarak tempuh dan keterbatasan tempat di rumah sakit, jadi bila qanun tersebut disahkan tingkat kesehatan di setiap gampong bisa dilaksanakan secara rutin dan perawat bisa juga bertindak sebagai mitra geuchik untuk memetakan persoalan kesehatan melalui perencanaan anggaran kesehatan bersumber dari dana desa.
“Saat ini ada 3.400 alumni kesehatan di Aceh Utara terutama perawat yang tidak memiliki tempat kerja, padahal kualitas kesehatan di daerah kita ini masih di bawah rata-rata. Apalagi pemerintah tidak membuka kuota CPNS untuk tenaga kesehatan, padahal di Aceh Utara memiliki SDM lebih dan juga masih minim tenaga kesehatan,” katanya.
Ia mengungkapkan panleg akan mengkaji lebih dulu terkait qanun tersebut ketika akan dilakukan pembahasan dan setelah selesai penyusunan naskah akademik, sehingga terlihat jelas apa dasar hukumnya.
“Maka itu kita meminta semua pihak untuk mendukung dan bersama sama dalam merumuskan sebagai kebijakan dan arah Aceh Utara ke depan,” pintanya.[]
Editor : Ihan Nurdin
Komentar