Peran BPBA Membangunkan Kesadaran Tanggap Bencana

Furqan Wahyudi.

Oleh Furqan Wahyudi*

Bicara soal bencana adalah hal yang penting buat seluruh masyarakat, baik itu masyarakat dataran rendah maupun dataran tinggi. karena bencana bisa datang kapan dan di mana saja tanpa adanya info atau peringatan yang pasti. Juga, bencana menimpa seseorang tanpa memandang bulu seorang tersebut.

Pada kali ini kita akan mengingat kembali bagaimana gempa dan tsunami menimpa Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Tak terasa tahun akan segera berganti. Kisah lama telah menjadi kenangan dan yang baru akan menjadi sebuah rancangan. Dari bencana tersebut tak sedikit yang menjadi korban. Selain hilangnya nyawa, kerugian yang besar juga terjadi di sarana dan prasarana sehingga butuh biaya yang amat besar untuk rekonstruksi dan rehabilitasi fasilitas yang terdampak bencana.

Badan Penanggulanan Bencana Aceh (BPBA) mencatat sejak Januari hingga November 2019, Aceh mengalami 754 kali gempa. Letak geografis Indonesia yang merupakan pertemuan tiga lempeng besar dunia yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng pasifik yang membuat gempa bumi hampir setiap saat terjadi, baik dari yang ber-magnitudo rendah maupun tinggi.

Kita tahu bahwasanya manusia memang tak pernah bisa lepas dari bencana, akan tetapi manusia bisa menimalisir dampak dari suatu bencana. Dalam pengurangan resiko bencana perlu dilakukan berbagai upaya, baik yang dilakukan sebelum bencana (pra bencana), saat bencana (tanggap darurat), dan setelah bencana (pasca bencana). Namun yang harus yang lebih dipentingkan adalah upaya yang dilakukan sebelum bencana.

Apakah di Aceh sudah dilakukan yang demikian? Dalam halnya penangganan bencana di Aceh lebih ditekankan ke arah saat bencana terjadi dan setelah bencana, daripada peningkatan pendidikan soal kebencanaan sebelum terjadi. Hal itu membuat masyarakat bingung dan kurang responsive ketika bencana kembali datang. Maka kesalahan yang sama dalam mengatasi bencana akan kembali terulang dan ketidaksiapsiagaan malah memperpanjang masalah dan menimbulkan kerugian yang makin besar

Masyarakat di sini bisa berperan ke dalam dua hal yaitu korban (objek) dan pelaku (subjek). Dikatakan korban karena masyarakat adalah pihak yang pertama langsung berhadapan dengan bencana. Maka dari itu kesiapan masyarakat yang menanggung besar atau kecilnya dampak dari suatu bencana yang terjadi pada masyarakat itu sendiri.

Sementara itu, masyarakat juga dikatakan sebagai pelaku karena masyarakat yang berperan aktif dalam mengatasi dan membangun kembali kehidupannya sendiri yang sudah terkena bencana. Meskipun terkena bencana, masyarakat masih memiliki kemampuan dan kekuatan dalam upaya rehabilitasi dan konstruksi pembangunan wilayah yang terdampak bencana. Khususnya yang paling penting adalah rumah sakit atau unit kesehatan lainnya, karena yang paling dibutuhkan setelah bencana terjadi adalah keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Semua itu akan terjadi apabila masyarakat sadar dan paham akan upaya dalam mengatasi bencana apabila datang kembali. Bagaimana kalau masyarakat belum sadar akan hal seperti itu? Perlu diingat bahwa membangun dan mendidik masyarakat sadar akan bencana adalah tanggung jawab semua pihak, bukan hanya pemerintah saja. Jadi hal itu adalah tugas bagi kita semua yang ikut serta dalam membangun masyarakat Aceh khususnya yang sadar bencana, sehingga akan menciptakan Aceh yang tangguh bencana.

Di sini penulis lebih menekankan kepada pihak BPBA agar lebih mengantisipasi dan berpartisipasi dalam penanggulanan bencana, karena secara konsep BPBA adalah resep dari pakar kebencanaan. Sebagai masyarakat millennial, kita dituntut berpikir rasional dan objektif. Berdasarkan data ilmiah peran BPBA ini merupakan hasil pengamatan yang dilakukan oleh pakar kebencanaan dan bukan mencegah terjadinya bencana alam.

Perlu digarisbawahi sesungguhnya BPBA adalah upaya para pakar kebencanaan yang berusaha meminimalisir kerusakan maupun korban akibat bencana alam maupun non alam. Dan juga merupakan produk rasional terhadap respon kebencanaan yang terus didorong untuk membangun masyarakat dalam rangka merespon kejadian bencana secara komphensif.

Lantas, mengapa masyarakat menganggap remeh terhadap penanggulanan bencana di Aceh sedangkan BPBA nyata adanya? Kata remeh di sini cenderung relevan karena isu kebencanaan tidak mendapatkan tempat yang layak di tengah masyarakat. Mereka tidak begitu peduli, walaupun pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 yang menekankan perubahan paradigma penangganan bencana dari tahap tanggap bencana kepada mitigasi bencana yang bermuara pada kesiapsiagaan, kewaspadaan bencana, dan pengurangan resiko bencana (PRB).

Maka oleh karena itu, kepada pihak BPBA diharapkan agar senantiasa memberikan pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi tentang kebencanaan dan juga simulasinya. Tidak lupa pula bersosialisasi kepada pihak atau lembaga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh agar membangun bangunan yang aman akan bencana.

*)Mahasiswa Prodi Kesejahteraan Sosial,Fakultas Dakwah & Komunikasi, UIN Ar-Raniry.

KOMENTAR FACEBOOK