Muhammad Gaussyah Sampaikan Paparan Dalam Rakornis Reskrim Polda Aceh

ACEHTREND.COM, Banda Aceh- Direktorat Reserse Kriminal Polda Aceh mengadakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Fungsi Reserse Kriminal Polda Aceh T.A 2019, yang dimulai pada 11-12 Desember 2019. Dilaksanakan di Aula Serba Guna Polda Aceh.

Kegiatan ini mengusung tema “Kita Mewujudkan Penyidik & Penyidik Pembantu Yang Promoter Untuk Penegakan Hukum Yang Berkeadilan”.

Rakornis tersebut dihadiri oleh para Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kanit Tipikor, Kanit Tipiter, Penyidik Sabhara, Penyidik Pol Air, dan Penyidik Lalu Lintas.

Wakil Direktur Umum Polda Aceh AKBP. Wahyu Kuncoro dalam sambutannya menuturkan, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana telah mengarahkan kesiapan para penyidik untuk menggunakan aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau yang disebut dengan aplikasi e-mp.

“Aplikasi ini digunakan oleh penyidik atau penyidik pembantu, berbasis website, sistem manajemen penyidikan ini adalah sarana pengendalian dan database perkara pidana yang kini dapat membantu proses penyidikan,” kata Wahyu Kuncoro.

“Karena itu kegiatan rakornis ini adalah upaya untuk mendukung penguatan kapasitas dalam mewujuskan penegakan hukum yang berkeadilan,” ujar Mantan Kapolres Aceh Timur itu.

Konsultan Kapolri Dr. Muhammad Gaussyah, S.H., M.H., yang hadir memberikan paparan mengatakan, penegakan hukum menciptakan keadilan, tidak hanya kepada terperiksa, hak mendapatkan keadilan itu juga diberikan kepada penyidik dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum.

Dalam proses penegakan hukum menurut Muhammad Gaussyah, aparat hukum juga bertindak atas nama negara dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. “Bagaimana kesiapan penyidik jika harus menyelesaikan kasus dengan prinsip restorative justice atau alternative dispute resolution sebagai upaya memberikan kepastian hukum,” ujar Muhammad Gaussyah.

Dalam setiap proses penyidikan, pertimbangan prinsip kemanfaatan bagi para pihak atau yang memberikan manfaat untuk negara merupakan nilai-nilai yang patut diperhatikan, karena itu ia terkandung menjadi tujuan hukum.

“Fungsi Reskrim melekat juga tugas pokok Polri secara Umum”. Kata Muhammad Gaussyah.

Tugas pokok itu menurut Muhammad Gaussyah, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam penegakan hukum perlu dijalankan secara proporsional, Muhammad Gaussyah mengatakan dalam penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional, setiap tindakan dilakukan secara teratur dan terukur, penyidik harus memahami adigium hukum, dan mempertimbangkan prinsip penggunaan kekuatan.

Dalam sesi tanya-jawab, AKP. Aditya Pratama, Kasat Reskrim Polres Aceh Utara menyinggung problema yang dihadapi ia untuk beberapa kasus.

“Dalam penyelesaian kasus kadang penyidik merujuk pada asas equality before the law, ada pula masalah yang diinginkan oleh masyarakat untuk diselesaikan dengan perdamaian, seperti terjadi pertentangan,” ujar Aditya Pratama.

Kewenangan diskresi menurut Muhammad Gaussyah diatur oleh UU Kepolisian, adapun alasan penerapan diskresi, pertama, pertimbangan kepentingan hukum. Kedua, karena kepentingan umum. “Jadi penilain diskresi itu terdapat pada penyidik, lihat case, jangan tebang pilih,” jawab Muhammad Gaussyah.

Selain itu, AKP. Indra Herlambang, Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe mengatakan, penyidik di Aceh dalam menyelesaikan beberapa kasus harus menggunakan qanun, dan itu secara teoritik dibenarkan. Tetapi pada saat pelaksanaan penerapan hukum terjadilah perbedaan pendapat, ia mencontohkan kasus pelecehan seksual yang melibatkan pimpinan pesantren.

“Kami dipertanyakan mengapa menggunakan qanun bukan undang-undang perlindungan anak, akhirnya setelah gelar perkara kami menggunakan qanun. Ini menyangkut kepastian hukum,” ungkap Indra Herlambang.

“Aceh memiliki local wisdom,” ujar Muhammad Gaussyah. Penerapan hukum qanun menjadi landasan dalam penegakan hukum. Polri juga diwajibkan melaksanakan aturan peraturan perundang-undangan yang hierarkhis.

Bila merujuk asas hukum lex superior derogat legi inferior, hukum yang tinggi mengenyampingkan hukum yang rendah, maka menurut Muhammad Gaussyah yang harus diterapkan berdasarkan prinsip itu adalah undang-undang yang menjadi aturan lebih tinggi. Di satu sisi ada hukum yang yang diterapkan secara khusus, asas hukum lex specialis derogat legi generalis, sebab itu qanun di pandang sebagai hukum yang spesialis.

Iptu Ferdian Candra, Kasat Narkoba Polres Lhokseumawe menyinggung tentang undang-undang narkotika, pengguna dan korban dapat direhabilitasi, juga terkait urin positif.

Muhammad Gaussyah mengatakan, UU 35 Tahun 2009 memberikan proses pemulihan bagi pengguna dan korban, tetapi penerapannya perlu diketahui, terkait tes urin hal itu merupakan salah satu cara mekanisme pembuktian.
[AMS]