Setiap Gampong di Aceh Utara Diminta Punya Qanun Adat dan Reusam

ACEHTREND.COM, Lhoksukon – Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf, atay yang akrab disapa Sidom Peng meminta seluruh gampong di Aceh Utara memiliki qanun adat dan reusam.

Qanun itu menurutnya sangat penting mengingat saat ini sangat sedikit gampong di Aceh Utara yang memiliki qanun reusam. Dengana danya qanun reusam gampong nanti, setiap perkara hukum ringan atau konflik sosial yang terjadi dapat diselesaikan dengan acuan qanun tersebut.

Ia menambahkan, keberadaan qanun tersebut sangat urgen dan mendesak, mengingat kian seringnya terjadi kasus-kasus di tengah masyarakat, baik yang bersifat hukum maupun konflik sosial.

“Saya berharap agar gampong di Aceh Utara segera merealisasikan membuat qanun tentang adat dan reusam, sehingga perkara yang terjadi di gampong dapat diselesaikan dengan lebih arif dan bijak sesuai kearifan lokal yang telah diatur dalam qanun. Dan tidak melanggar aturan hukum dalam qanun syariat,” kata Fauzi Yusuf melalui keterangan tertulis yang diterima aceHTrend, Rabu (11/12/2019).

Ia menambahkan, usulan pembuatan qanun itu telah sering disampaikan di setiap pertemuan dengan forum masyarakat, pihaknya juga pernah menegaskan tentang pentingnya perihal tersebut. Selama ini kata dia, ketika terjadi suatu perkara hukum di gampong seringkali diselesaikan tanpa berdasarkan aturan tertulis milik gampong (qanun). Kondisi ini menurutnya sangat berisiko digugat kembali atau dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

“Sebab itu, setiap gampong perlu membuat qanun gampong sehingga kedudukan acuan hukum tersebut bisa menjadi pegangan bagi aparatur atau petua adat saat menyelesaikan perkara di gampong tersebut,” kata Fauzi lagi.

Ditambahkan, yang penting diingat saat menyusun qanun adat dan reusam tersebut bahwa isinya tidak melanggar dari qanun syariat yang berlaku menyeluruh di Aceh. Sanksi-sanksi yang diterapkan juga tidak boleh menyimpang dari aturan syariat.

Dengan demikian, fungsi qanun gampong ini nantinya akan menjadi semacam pageu gampong atau payung hukum demi kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat setempat. Lebih jauh Fauzi mengatakan, qanun gampong bukan hanya untuk kemaslahatan hukum dan sosial, akan tetapi juga dapat menyelamatkan generasi masa depan Aceh Utara. 

Untuk itu, qanun gampong hendaknya juga berfungsi untuk penegakan amar makruf nahi mungkar. Apalagi beberapa waktu yang lalu telah ditandatangani bersama deklarasi oleh Forkopimda Aceh Utara bersama para pimpinan ormas se-Aceh Utara.

Untuk membuat qanun gampong, lanjut Fauzi, pihak gampong bisa menggunakan anggaran desa. Anggaran ini dibutuhkan misalnya untuk rapat-rapat saat mengundang tim ahli atau saat public hearing jika diperlukan. “Juga misalnya untuk membayar honorarium tim penyusun qanun,” ujarnya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK