ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Wacana memperluas wilayah administrasi Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi mendapat penolakan dari Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali. Mawardi Ali malah menawarkan Banda Aceh untuk bergabung ke wilayah Aceh Besar bila dirasakan wilayahnya kian sempit.
Sebaliknya, penolakan itu menuai kritik dan sorotan dari masyarakat, khususnya yang tinggal berdekatan dengan wilayah Kota Banda Aceh. Dalam hal ini, dinilai ada perbedaan cara pandang yang signifikan antara Bupati Aceh Besar dengan rakyat yang dipimpinnya.
“Penolakan bupati tersebut menurut hemat kami terlalu arogan dalam menyikapi aspirasi masyarakat. Seharusnya bupati menjawab reaksi tersebut dengan berbagai kebijakan dan program pro-rakyat, bukan menyoroti obsesi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menyejahterakan rakyat. Ini agak aneh. Bukannya tawaran program yang digulirkan, malah menyerang program pimpinan tetangga,” kata dosen Universitas Abulyatama Aceh Besar, Usman Lamreung, yang putra asli Aceh Besar ini melalui keterangan tertulis, Sabtu (15/12/2019).
Usman mengatakan, kebijakan dan program yang selama ini menjadi keluh kesah masyarakat Aceh Besar pinggiran adalah pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, administrasi publik), persoalan sampah, air bersih, kondisi jalan, penerangan jalan, saluran air, banjir, akses ke ibu kota kabupaten, dan berbagai masalah lainnya.
BACAAN LAINNYA
“Kondisi pelayanan yang buruk di wilayah pinggiran Aceh Besar sudah berlangsung puluhan tahun, seperti tak ada obatnya lagi selain diamputasi. Apalagi di Pulo Aceh, camat dan dokter puskesmas saja tak mau tinggal di sana. Jalan di sana banyak yang masih tanah, armada transportasi publik tak ada. Lucunya, bupati dan pejabat daerah seperti tak merasa berdosa menelantarkan Pulo Aceh. Kalau merasa jadi beban, ya lepaskan saja biar diurus Pemko Banda Aceh,” ujar Usman yang mantan aktivis rehab-rekon di BRR NAD-Nias tersebut.
Usman menambahkan, masalah penting tersebut seharusnya menjadi fokus Pemkab Aceh Besar agar kesenjangan yang dirasakan masyarakat Aceh Besar yang berbatasan dengan Kota Banda Aceh terobati. Ironisnya dari tahun ke tahun pembangunan sangat lambat, mengakibatkan terjadi kesenjangan sosial dengan wilayah Kota Banda Aceh.
“Masyarakat Aceh Besar di pinggiran Kota Banda Aceh sangat kecewa atas ketidakmerataan pembangunan oleh pemkab. Ditambah lagi pelayanan publik saja kita sudah kalah jauh dengan Kota Banda Aceh. Seharusnya Pemkab Aceh Besar peka terhadap berbagai persoalan di wilayahnya, khususnya yang berdekatan dengan Kota Banda Aceh, supaya ketimpangan pembangunan dan pelayanan tidak tajam,” kata Usman, seraya menawarkan referendum lokal sebagai solusi masa depan untuk warga pinggiran Aceh Besar, terutama di Pulo Aceh.
“Janji Mawardi Ali saat pilkada adalah pembenahan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di pesisir. Namun apa yang dijanjikan tidak ditepati dan direalisasikan biar pun sudah dua tahun menjabat sebagai bupati. Bupati malah bertikai dengan wakilnya di depan publik. Jadi, kekecewaan masyarakat pesisir sah saja, sudah sangat sabar warga pesisir yang jauh dari ibu kota Jantho kecewa pada pemerintah Aceh Besar, maka sangat wajar bila wilayah pesisir yaitu Pulo Aceh, Krueng Barona Jaya, Peukan Bada, Lampeunurut, Baitussalam, Ingin Jaya, Darul Imaran, Darussalam dan lain-lain berkeinginan bergabung ke Kota Banda Aceh,” kata Usman.
Usman meminta agar Bupati Aceh Besar harus lebih mengedepankan kepentingan rakyat, berbagai masalah seharusnya diselesaikan agar pembangunan dan kesenjangan di wilayah pesisir terselesaikan.
“Hemat kami, penggabungan wilayah pesisir Aceh Besar ke wilayah Banda Aceh akan berdampak positif dalam pengembangan kawasan dan pusat pusat ekonomi, membuka lapangan kerja tidak hanya warga Banda Aceh tetapi juga warga Aceh Besar. Ini juga bagian dari pengentasan kemiskinan dan membuka lapangan kerja. Kami berharap juga pada bupati agar membuka diri dan mau bekerja sama dengan pemerintah Kota Banda Aceh mencetuskan program bersama, pembicaraan perluasan ibu kota provinsi, dan juga sektor pariwisata,” harap Usman.[]
Editor : Ihan Nurdin
