ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Himpunan Mahasiswa Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry menggelar diskusi terkait wacana masa jabatan presiden tiga periode dan pemilihan presiden oleh MPR RI.
Diskusi bertema “Masa Jabatan Presiden Tiga Periode dan Pemilihan Presiden oleh MPR RI; Kepentingan Elite atau Kehendak Rakyat” ini dibahas dalam agenda diskusi publik Aceh Lawyers Club (ALC) di Aula Badan Kesbangpol Aceh, Banda Aceh, Sabtu (14/12/2019).
Ketua panitia ALC, Musrafiyan, menyampaikan diskusi ini menghadirkan beberapa narasumber di antaranya Ketua KIP Banda Aceh, anggota DPRK Banda Aceh, Kepala Kesbangpol Aceh, Direktur Aceh Institute, serta akademisi dari UIN Ar-Raniry dan Unsyiah.
Selain itu kata Musrafian, panita ALC juga mengundang presiden mahasiswa dari seluruh kampus di Banda Aceh dan Aceh Besar, akademisi dan peneliti, instansi pemerintah, dan media massa, yang bertindak sebagai panelis.
Dihadirkan pula para pegiat politik dan hukum lingkup regional dan nasional yang menjadi peserta diskusi pada kegiatan yang dipandu oleh moderator Iping Rahmat Saputra, alumnus S2 Peace and Conflict Resolution Universitas Gadjah Mada.
Musrafiyan menjelaskan, antusiasme peserta yang ingin hadir dan bergabung dalam ALC ini cukup luar biasa baik di kalangan mahasiswa dan akademisi.
“Untuk kuota peserta diskusi yang hadir sebanyak 80 orang, yang memenuhi semua tempat duduk di aula sejak berlangsungnya acara pukul 09.30 WIB hingga menjelang waktu zuhur,” katanya.
Wacana mengenai penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode muncul akhir-akhir ini seiring dengan usulan amandemen UUD 1945 yang saat ini sedang digodok oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).[]
Editor : Ihan Nurdin
