N219 dan Kibus Tentang Adek Kapai

Oleh Riski Aulia Ramadhan

Ketika masih kecil, ibu sering bilang bahwa Adik saya merupakan kiriman pesawat terbang yang melintas di atap rumah kala tengah malam. Maka disebut adek kapai. Ketika dewasa saya baru paham bila istilah adek kapai hanya kibus orang tua untuk anak-anak, agar segera menghentikan pertanyaan tentang proses kelahiran. Entah telah disepakati oleh orang dulu, istilah adek kapai menjadi konsensus bersama yang saya dengar di beberapa kabupaten di Aceh.

Tulisan ini tidaklah mengupas soal adek kapai. Karena pelan-pelan, seiring pesawat terbang yang semakin dekat dengan “langit” dan tak lagi bisa dinikmati deru suaranya sembari menyeruput kopi di beranda rumah, istilah tersebut semakin jarang digunakan. Apalagi kepada anak-anak sekarang, yang sejak lahir sudah bersentuhan dengan internet. Hegemoni generasi tua untuk mengibus generasi di bawahnya semakin sulit.

Saya tertarik tentang pemberitaan di aceHTrend tentang rencana Pemerintah Aceh yang hendak membeli empat unit pesawat perintis jenis N219. Banyak kalangan menolak. Dengan berbagai argumentasi, berbagai kalangan menilai rencana tersebut hanya sekadar menghabiskan uang Aceh, yang memang gagal diperuntukkan menyejahterakan rakyat Aceh.

Pemerintah Aceh dengan berbagai argumentasinya berupaya meyakinkan publik bila hadirnya pesawat tersebut akan berguna untuk memutus mata rantai gangguan transportasi daerah-daerah pedalaman, yang selama ini mengeluh soal akses jalan menuju kota-kota besar di Aceh, termasuk ke Kutaraja.

Alasan tersebut memang masuk akal. Tidak bisa dibantah. Bahkan sangat logis. Perihal konektivitas antar wilayah.

Saya melihat gelombang penolakan terhadap rencana pengadaan pesawat perintis melalui dana APBA, lebih kepada ketidakpercayaan publik pada kemampuan pemerintah mengelola pesawat. Ini soal integritas pemerintah yang telah jatuh di mata publik.

Selama ini pola penganggaran publik melalui APBA, sangat tidak ramah untuk rakyat Aceh yang notabenenya masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan. Ditambah lagi dengan berbagai item anggaran yang terlihat nyata berupa program bagi-bagi uang untuk kolega politik. Pemberian dana untuk Kadin Aceh di bawah kendali Makmur Budiman, yang diberikan secara tiba-tiba, merupakan salah satu bukti bahwa Pemerintah Aceh saat ini tidak memiliki sensitivitas terhadap penderitaan rakyat. Demikian juga rencana pengadaan mobil dinas untuk pejabat daerah.

Postur anggaran APBA termasuk dana otsus yang lebih tepat disebut uang takziah mayat korban konflik, selalu saja (diduga) diperuntukkan untuk menambah pundi korporasi sejawat, memperkaya kolega dan menyejahterakan lingkar kekuasaan dan para agen politik. Program-program berupa event cukup banyak digelar di Aceh yang ujung-ujungnya sebagai ajang unjuk diri para pemilik uang tanpa peng bicah. Sedangkan rakyat, ya sekedar raheung bak reudok. Kalaupun ada, hanya rumah dhuafa yang dibangun satu, dipublish di media, seakan-akan pemerintah sudah membangun seluruhnya dalam satu tahun anggaran.

Atas ketidakpercayaan publik, maka pantas bila muncul dugaan proyek N219 akan memberikan fee untuk siapa? Siapa lagi yang akan menikmati untung dari pengadaan tersebut? Tak mungkin tidak ada agen dalam pengadaan ini. Dalam politik, keagenan sudah semacam hukum alam yang tidak bisa dicegah. Apakah agennya bekas aktivis Simpang Lima, seperti yang disindir oleh Teuku Irwan Djohan di lama Facebook-nya?

***
Bila Pemerintah Aceh serius ingin menyelesaikan soal konektivitas antar wilayah, saya kira bermitra dengan perusahaan pesawat perintis yang selama ini melayani rute pedalaman, merupakan jawaban. Karena tentu lebih murah dan minim risiko. Hanya perlu membayar jasa mereka, tanpa harus menyediakan dana perawatan, biaya sewa hanggar serta potensi rugi besar, bila sewaktu-waktu jatuh. Ingat, sekelas Garuda Indonesia saja terus merugi, apalagi “Dhuafa Airlines” (meminjam istilah YARA) yang tidak jelas kelak akan dikelola oleh siapa.

Kami, generasi yang sudah terhubung dengan internet, dan merdeka memilih bacaan, tentu tidak akan mudah untuk dipaso lam ija kroeng oleh Pomerintah Aceh dan abang-abang yang duduk sebagai penasehat.

Saya kira, ini tantangan besar yang harus dihadapi oleh Pemerintah Aceh. Konon lagi, saya baca di media sosial, biaya perjalanan dinas SKPA di Aceh membengkak. Total belanja perjalanan Dinas SKPA dalam APBA 2019 mencapai Rp413 Miliar. Meningkat 92 M dari tahun 2018 lalu yang mencapai Rp 321 M.92 miliar.

Jangan lagi ulangi kekeliruan, bahwa bayi yang lahir karena pemberian kapai teureubang di tengah malam. Kami tak lagi percaya.

Penulis adalah mahasiswa studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah, Banda Aceh.

Sumber foto: PTDI

KOMENTAR FACEBOOK