JAKARTA: Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong program pemerintah untuk melakukan program peremajaan kelapa sawit perkebunan rakyat.
Laporan dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menyebutkan bahwa perkebunan rakyat menyumbang 41 % dari total luas pengusahaan kebun sawit nasional.
Namun, sayangnya jumlah luasan yang luas itu tidak didukung oleh produktivitas yang tinggi, sehingga pada akhirnya kontribusi produksi sawit dari perkebunan rakyat menjadi tidak signifikan.
Peningkatan produktivitas sawit rakyat adalah hal yang mendesak dan menjadi prioritas utama, terutama dalam rangka memenuhi peningkatan kebutuhan minyak sawit dalam negeri terkait penerapan skema biodiesel 30 (skema B30).
BACAAN LAINNYA
![[Cerpen]: Berdampingan dengan Korona? Siapa Takut!](https://asset.acehtrend.com/media/uploads/2021/04/Zulma-Amalia-120x86.jpg)
“Strateginya adalah dengan melakukan pemerintah harus lebih giat mempromosikan program Peremajaan sawit (replanting) yang merupakan kunci dari untuk peningkatan produktivitas sawit rakyat,” ujar Anggota Komisi IV Fraksi Partai Demokrat, Muslim, pada Rapat Dengar Pendapat dari Kementerian Pertanian RI di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019).
Menurutnya, Data APKASINDO menyebutkan bahwa 50% dari perkebunan rakyat merupakan tanaman tua, rusak dan tidak lagi produktif.
Oleh karena itu, peremajaan (replanting) merupakan suatu keharusan, dalam rangka meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat.
Pemerintah, melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memiliki dana pengembangan kelapa sawit indonesia, yang salah satunya ditujukan untuk program replanting.
BPDPKS harus bijak & pro-aktif dalam optimalisasi penggunaan dana sawit sehingga dana pengembangan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Lebih lanjut, Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dana program peremajaan kelapa sawit ini harus gencar dilakukan.
Rendahnya pengajuan permohononan dana peremajaan kelapa sawit kepada BPDPKS adalah indikasi bahwa sosialisasi dan edukasi terkait program ini belum berjalan maksimal.
Menurutnya, bibit yang diberikan dalam program peremajaan ini haruslah bibit yang berkualitas, tersertifikasi dan terbukti mampu menghasilkan output di atas 10 ton/ha/tahun.
“Selain itu, ketersediaan bantuan pupuk dan pestisida, dukungan kemampuan teknis, sarana dan prasarana pertanian juga harus diperhatikan, agar target dan cita-cita penguatan dan peningkatan produktivitas sawit rakyat benar-benar bisa terwujud,” pungkasnya.
