BPKS Lembaga Besar Dikelola Secara Amatir

Usman Lamreung

Oleh Usman Lamreung*

Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) merupakan lembaga besar yang dibentuk dengan undang-undang (UU). Akan tetapi, ia belum memberikan kontribusi bagi kemajuan perekonomian Aceh sesuai job desk-nya, yaitu mewujudkan kawasan free port dan free trade zone di Pulau Weh (Kota Sabang) dan Pulo Aceh (Kabupaten Aceh Besar).

Tidak terwujudnya kontribusi itu terkait dengan performa pengelola BPKS yang hampir tidak satu pun mempunyai kapasitas. Para pegawai BPKS umumnya hanya mencari pekerjaan dan pendapatan. Bahkan, ada pejabat tinggi yang pernah gagal dalam seleksi tetapi kemudian ditetapkan sebagai plt wakil kepala. Duh!

Tidak punya kapasitas, para pegawai BPKS tak tahu apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan free port Sabang. Mereka lebih banyak bolak-balik antarprovinsi dan antarnegara dengan menggunakan uang negara atau SPPD.

Terkait dengan kunjungan pejabat BPKS ke luar negeri baru-baru ini menuai kontroversi. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKS, Razuardi melalui media IndoJayaNews, menyatakan tidak tahu persis mengenai keberangkatan para pejabat BPKS ke luar negeri. Pimpinan utama BPKS itu mengaku harus ke kantor dulu supaya tidak salah merespons.

Dilihat kewenangan dalam sebuah organisasi yang berhak memberikan mandat tugas adalah kepala, kepada para pejabat dan staf, namun dalam hal ini menurut kami aneh, masak Plt Kepala BPKS tidak mengetahui anak buahnya bertugas kunjungan keluar negeri. Ini ada yang tidak beres di internal Badan Pelaksana BPKS, masa lembaga sekaliber BPKS, administrasi dan manajerial tidak berjalan semestinya.

Ketidaktahuan Plt Kepala BPKS mengenai keberangkatan para pejabat BPKS ke luar negeri, menurut hemat penulis menunjukkan bahwa lembaga ini dikelola secara amatiran. Lembaga sekaliber BPKS semestinya tidak ada miskomunikasi untuk level pimpinan.

Pernyataan plt kepala memperlihatkan bahwa pada lembaga tersebut ada terjadi missmanagement. Komunikasi perihal yang mendasar dalam konteks manajemen karena komunikasi merupakan penentu tindakan dan keberhasilan. Komunikasi yang baik akan melahirkan koordinasi yang baik, koordinasi yang baik akan melahirkan kerja sama yang baik, kerja sama yang baik akan menghasilkan hasil kerja yang baik. Mungkin merosotnya kinerja BPKS selama ini tidak terlepas dari komunikasi yang tidak baik di internal BPKS.

Ada dua hal pokok yang seharusnya menjadi program prioritas di akhir tahun ini. Pertama, Dewan Pengawas dan Plt Kepala BPKS seharusnya membatalkan jalan-jalan keluar negeri untuk membereskan masalah internal terkait penyerapan anggaran tahun 2019 dan manajerial internal.

Kedua, menyelesaikan pengusulan anggaran yang bertanda bintang/blokir, anggaran tahun 2020, untuk menyelesaikan perencanaan, agar rencana anggaran tahun 2020 diterima dan bisa diimplementasikan.

Kami kecewa kunjungan ke Serawak dan Singapura para pejabat BPKS pada waktu yang tidak tepat, karena berbagai masalah internal belum selesai, kalaupun dirasa sangat penting, utus saja dua staf untuk belajar layanan keuangan model Offshore Financial Centre (OFC) sebagai Pusat Keuangan Lepas Pantas seperti yang telah diterapkan di Wilayah Persekutuan Labuan, Malaysia.

Pada sisi lain, BPKS tidak mampu memanfaatkan alokasi APBN yang ada di BPKS secara maksimal. Ini ditandai rendahnya serapan anggaran 2019 (masih 70-an persen) dan turunnya jatah APBN 2020.

Manajemen BPKS juga tidak memanfaatkan keberadaan anggota DPR RI asal Aceh untuk melobi Jakarta. Anggota DPR RI yang dipimpin TA Khalid pada Kamis kemarin berkunjung ke Sabang, tetapi pejabat BPKS enggan menemui mereka. Plt Wakil Kepala BPKS bersama tujuh bawahannya justru memilih “tamasya” ke Labuan, Malaysia, dan Singapura. Duh!

Penulis adalah Dosen Universita Abulyatama (Unaya) Aceh Besar

KOMENTAR FACEBOOK