ACEHTREND.COM, Jakarta – Dialog Aceh Meusapat II yang membahas mengenai pembangunan pariwisata Aceh melahirkan sembilan rekomendasi yang harus segera diimplementasikan oleh pemangku kebijakan di Aceh. Pertemuan itu berlangsung di Aula Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2019).
Implementasi tersebut terfokus pada berbagai kebutuhan kepariwisataan Aceh baik itu jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
“Diketahui, Dialog Pembangunan Pariwisata Aceh adalah kegiatan Forum Silaturahmi Aceh Meusapat Kedua yang diselenggarakan Pemerintah Aceh di Jakarta. Kegiatan ini diharapkan mempercepat pengembangan kepariwisataan di Aceh,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.
Nova menjelaskan, adapun sembilan rekomendasi tersebut yakni, sinergisitas seluruh stakeholder, pembinaan UMKM, memperkuat pengalaman, pengembangan desa wisata, perlunya komitmen dari bupati/wali kota untuk membangun pariwisata sebagai leading sector unggulan, serta pemanfaatan dan penguatan teknologi informasi demi memberikan kemudahan bagi wisatawan.
Adapun poin lainnya, kata Nova, perlu adanya perbaikan dan peningkatan konektivitas, aksebilitas, dan amenitas dengan tujuan meningkatkan kualitas promosi dan publikasi atraksi pariwisata.
“Sedangkan dua rekomendasi lainnya yakni, penyiapan destinasi wisata unggulan di setiap daerah yang berbasis desa wisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan penguatan kemitraan dengan pelaku pariwisata di era revolusi industri 4.0,” jelasnya.
Sembilan rekomendasi tersebut diharapkan segera dapat direalisasikan di setiap daerah yang ada di Aceh. Rekomendasi ini tak lain untuk melihat sejauh mana kesanggupan dan keseriusan setiap daerah untuk mengembangkan destinasi wisata di daerahnya masing-masing.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Jamaluddin mengatakan pihaknya siap untuk menjalankan amanah rekomendasi Forum Diskusi Aceh Meusapat II.
“Insyaallah, sesuai dengan visi Pemerintah Aceh untuk menjadikan Aceh bermartabat, sejahtera, berkeadilan sesuai Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), kita akan menjalankan prioritas pembangunan pariwisata Aceh,” jelasnya.
Sebagai salah satu perpanjang tangan Pemerintah Aceh di bidang kebudayaan dan pariwisata, pihaknya mengakui selama ini Disbudpar Aceh konsen terhadap pengembangan wisata Aceh. Hal itu terbukti dengan meningkatnya kunjungan wisatawan baik lokal maupun internasional.
Sementara itu, salah satu travel agen yang selama ini serius menjual paket wisata Aceh di Jakarta, Aldo S mengatakan pariwisata Aceh punya potensi besar untuk berkembang, objek wisata (alam dan buatan) ditambah kuliner yang sangat beragam, membuat destinasi ini dilirik banyak pengunjung.
Namun, kata Aldo, Pemerintah Aceh harus serius menjadikan pariwisata tersebut sebagai sektor unggulan. Agar terlaksana sesuai dengan harapan, dia menyarankan agar pemerintah Aceh melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Selain itu, Pemerintah Aceh juga perlu merangkul UMKM serta memberikan pelatihan kepada hotel dan penyelenggara travel agar SDM dua bidang ini paham dengan aturan kepariwisataan,” jelasnya.[]
Editor : Ihan Nurdin
