ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Masyarakat sipil Aceh melakukan konsolidasi sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal proses revisi Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013 – 2033. Kegiatan ini diinisiasi oleh WALHI Aceh yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat sipil dari 18 kabupaten/kota di Aceh dan berlangsung di Banda Aceh, Senin (23/12/2019).
Direktur WALHI Muhammad Nur mengatakan, konsolidasi ini merupakan kegiatan lanjutan dari serangkaian agenda advokasi masyarakat sipil Aceh dalam mendorong revisi qanun RTRWA, di mana qanun tersebut dianggap bermasalah baik secara prosedural maupun substansi.
“Selain melakukan advokasi litigasi pada tahun 2014, berbagai pemikiran positif pun telah disampaikan kepada Pemerintah Aceh dalam lima tahun terakhir. Sehingga pada dalam rentan waktu 2018-2019 qanun tersebut dilakukan Peninjauan Kembali (PK) oleh Pemerintah Aceh, dengan rekomendasi akhir qanun RTRWA dinyatakan harus direvisi dan Pemerintah Aceh juga telah membentuk tim revisi,” kata Muhammad Nur kepada aceHTrend melalui siaran pers.
WALHI Aceh merupakan salah satu unsur masyarakat sipil yang dimasukkan dalam tim PK dan tim revisi menginisiasi kegiatan konsolisasi masyarakat sipil untuk mendapatkan masukan-masukan sekaligus bagian dari pengawalan proses revisi.
Dalam kegiatan ini WALHI Aceh mengundang empat narasumber dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Dinas PUPR Aceh, Akademisi, dan Kanwil BPN Aceh.
Sekretaris Tim Revisi, Muhammad Iksan, menyampaikan bahwa tahapan revisi baru pada pembentukan tim dan pengumpulan data awal. Ditargetkan tahun 2020 sudah masuk pada tahapan substansi karena pada tahun tersebut juga harus dilakukan sinkronisasi dengan 19 kabupaten/kota yang juga melakukan revisi qanun tata ruang di tingkat daerah.
Sementara Issana M Burhan selaku akademisi memberikan beberapa catatan penting seperti revisi qanun RTRWA harus mampu mengakomodir dan memastikan kebutuhan RTRW kabupaten/kota yang saat ini sedangkan dalam tahap PK menjadi bagian yang terintegrasi dengan RTRW provinsi.
“Rencana struktur ruang, pola ruang, hingga pemanfaatan dan pengendalian ruang harus mencerminkan tujuan dan maksud penyelenggaran RTRWA, dan revisi qanun harus berorientasi dan berwawasan lingkungan,” kata Issana.
Selain itu kata dia, proses revisi harus dilakukan secara partisipatif, tetapi pertanyaannya kemudian melalui apa partisipasi itu dapat dilakukan oleh masyarakat?
Sedangkan Kasie Bina Kota dan Perkotaan Wilayah Sumatera Kementeria AGR, Fahmi, menyampaikan proses revisi qanun tata ruang bukanlah kegiatan “pemutihan”, tetapi harus disinkronkan dengan RPJP karena dua dokumen tersebut harus terintegrasi.
“Harus dipastikan seluruh rencana strategis termuat dalam usulan dan yang terpenting setiap usulan baru harus evidence based bukan sebatas opini,” katanya.
Yang terpenting dalam Revisi Qanun RTRWA dinilai perlunya mengakomodir hak atas tanah yang telah diterbitkan selama ini.
Masyarakat sipil Aceh sepakat untuk mengawal proses revisi qanun tata ruang baik secara prosedural maupun muatan substansi pengaturan. Untuk itu, diharapkan kepada Pemerintah Aceh untuk transparan dan terbuka kepada masyarakat sipil setiap proses revisi yang dilakukan, sehingga apa yang terjadi pada tahun 2013 tidak terulang kembali dalam proses revisi ini.[]
Editor : Ihan Nurdin
