15 Tahun Tsunami: Harapan untuk Mitigasi yang Lebih Baik

Arsyad, penyintas tsunami warga Gampong Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh @aceHTrend/Hendra Keumala

SIANG itu langit Banda Aceh diselimuti mendung. Udara yang tidak terlalu panas membuat perjalanan mengelilingi kota terasa asyik dan nyaman. Dengan mengendarai sepeda motor kami menuju ke escape building (gedung evakuasi bencana) di Dusun Beumai, Gampong Payatieng, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar, Kamis (19/12/2019).

Gedung berlantai empat dengan warna kuning telur menyolok itu berada persis di Jalan Prof Ibrahim Hasan yang menjadi lintasan antara Ulee Lheue-Simpang Rima. Selanjutnya kami bergerak menuju Gampong Gurah, berjarak sekitar 2 km dari escape building tersebut. Di sana terdapat sebuah kubah mesjid yang terpacak di tengah areal persawahan.

Kubah mesjid ini menjadi saksi bisu dahsyatnya tsunami Aceh pada Minggu, 26 Desember 2004. Tepat lima belas tahun lalu. Setidaknya keberadaan kubah ini menjadi salah satu alasan dibangunnya escape building atau gedung evakuasi sementara dalam wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar dan beberapa kabupaten lain di Aceh.

Kubah masjid yang menjadi saksi kedahsyatan tsunami Aceh pada Minggu, 26 Desember 2004 @aceHTrend/Hendra Keumala

Selain berkunjung ke Escape Building Payating, kami juga melihat kondisi terkini escape building di Gampong Lambung, Deah Gelumpang, dan Deah Teungoh. Ketiganya berada di Kecamatan Meuraxa Banda Aceh, salah satu kawasan pesisir di Kota Banda Aceh.

Bangunan–bangunan ini berdiri tegak dengan ketinggian mencapai 18 meter dan memiliki 4 lantai. Lantai satu dibiarkan kosong tanpa sekat-sekat untuk memudahkan lalu lintas air jika terjadi tsunami. Sementara di bagian atas tersedia helipad untuk pendaratan helikopter.

Gedung ini jarang digunakan warga kecuali untuk kegiatan-kegiatan simulasi kebencanaan maupun kegiatan sosial lainnya sesekali saja. Amatan aceHTrend, gedung-gedung itu terlihat seperti tidak terurus. Seperti halnya escape building di Payating, terlihat bola lampu yang sudah copot. Ada juga yang pintunya mulai rusak seperti di escape building Deah Geulumpang.

Mitigasi Bencana

Kasi Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Yudhie Satria, menyampaikan Aceh merupakan daerah paling rentan terjadi bencana di Indonesia. Oleh karena itu pihaknya terus melakukan berbagai upaya mitigasi bencana kepada masyarakat baik secara struktural dan nonstruktural.     

Yudhie menjelaskan, secara struktural kegiatan yang bersifat fisik seperti membuat escape building. Namun karena menelan biaya besar escape building ini hanya dibuat beberapa saja.

“Tapi ada juga dibuat escape hill di beberapa tempat supaya kalau terjadi tsunami misalnya masyarakat tau untuk lari ke mana, seperti di Aceh Barat ada pertokoan yang menjadi escape hill,” kata Yudhie saat dijumpai acehTrend di Kantor BPBA, Selasa (24/12/2019).

Namun kata dia untuk pengelolaan dan perawatan gedung–gedung ini wewenangnya ada di kabupaten/kota masing–masing. Provinsi hanya mendukung, memberikan arahan, membina, dan memfasilitasi.

Sebenarnya tambah Yudhie, tujuan utama dari escape building ini sebagai pusat kegiatan masyarakat sehingga keberadaan gedung menjadi lebih berfungsi. Entah itu untuk lokasi acara perkawinan, pertunjukan kesenian, dan untuk aktivitas lainnya sehingga masyarakat tidak asing dengan keberadaan gedung tersebut.

Namun ini tergantung juga kepada pemerintah setempat karena ini dikelola oleh kabupaten/kota. Sebagai contoh di Aceh Jaya dan Aceh Barat memanfaatkan gedung ini sebagai kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini bukan jadi masalah yang terpenting fungsi utama dari gedung tersebut untuk mengevakuasi saat terjadi bencana itu tetap dijaga.

“Cuma yang harus tetap kita jaga di mana masyarakat harus mengetahui fungsi dari gedung tersebut. Jika ada terjadi bencana harus lari ke tempat ini dan ini harus diingatkan setiap generasi. Jangan sampai anak generasi mendatang tidak mengetahui fungsi dari gedung ini,” jelasnya.

Sementara untuk kegiatan nonstruktural ada beberapa kegiatan seperti pembuatan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang sedang disusun tahun ini. Sebenarnya kata Yudhie, dokumen ini sudah disusun pada 2012 berlaku selama 5 tahun. Kemudian 2017 juga sudah selesai disusun tetapi karena satu dan lain hal dokumen ini tidak ditinjau kembali.

“Baru kemudian pada 2019 ini me-review dokumen tersebut yang sudah menjadi pergub. Sebenarnya Pegub tentang ini sudah ada mungkin revisi saja. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai,” ujarnya.

Dengan adanya RPB ini nanti Aceh memiliki dokumen rencana untuk melakukan penanggulangan bencana karena dalam penyusunan ini melibatkan semua stakeholder. Ia berharap dengan penyusunan secara bersama sama ini nantinya betul-betul mewakili apa yang dibutuhkan nanti. Dengan demikian kebijakan-kebijakannya nanti bisa diaplikasikan secara makro dan langsung untuk kegiatan kegiatan di lapangan.

Seharusnya Aceh sudah merumuskan RPB ini dari sejak dulu untuk dimasukkan dalam RPJMA. Meskipun dirasakan terlambat tetapi yang terpenting semangat untuk menjadikan penanggulangan bencana ini mainstream untuk memengaruhi kebijakan Pemerintah Aceh karena sampai sekarang masih berada dalam indeks resiko bencana yang cukup besar se-Indonesia.

Escape building di Gampong Deah Geulumpang, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh @aceHTrend

Pascagempa dan tsunami Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) saat itu membuat blue print atau cetak biru mengenai tata kelola permukiman. Tidak boleh ada bangunan atau kawasan permukiman yang jaraknya kurang dari 1 km dari garis pantai. Realitnya hal itu sulit diterapkan, bahkan BRR sendiri banyak membangun rumah-rumah bantuan yang tidak terlalu jauh dari bibir pantai.

Ditambah masyarakat pesisir yang enggan meninggalkan permukiman mereka sebelum tsunami menerjang Aceh.

“Kalau kembali ke blue print BRR dulu itu memang memang ada larangan tinggal di pinggir pantai, tapi kenyataan sekarang blue print tersebut tidak dipakai lagi, maka dibuatlah escape building itu,” kata Yudhie.

Menurut Yudhie, dalam hal ini BRR sendiri kemudian juga tidak memakai blue print tersebut karena memang banyak resistensi dari masyarakat, paling besar resistensinya adalah masyarakat nelayan, ketika ingin merelokasi masyarakat di pinggir pantai itu ada faktor psikologis dan sosiologisnya.

“Karena nelayan tidak bisa jauh dari tepi pantai. Memang kepatuhan terhadap blue print tersebut di kita tidak terlalu (disiplin) karena kita masyarakat maritim sangat susah untuk menjalankan ini. Namun demikian kami terus melakukan sosialisasi dengan menggalakkan penanaman tamanan bakau di dekat garis pantai. Tapi  ada beberapa pantai yang tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan ini,” ungkapnya.

Menurut Yudhie, Aceh yang rawan bencana memungkinkan terjadinya tsunami berulang. Hanya saja sekarang disiasati dengan memberikan sosialisasi dan memberikan pengertian kepada masyarakat dan itu menjadi tantangan tersendiri. Selain itu juga terus melakukan perawatan sirine tsunami dan uji berkala setiap tanggal 26 setiap bulan.

“Kami membuat program pada tanggal 26 setiap bulan sirene tersebut dihidupkan untuk melihat kesiapan sirine jangan sampai saat terjadi bencana sirinenya mati. Aktivasi sirine untuk saat ini boleh kami bilang tidak seprima saat waktu masih baru, seharusnya ini sudah di-up grade,” tutupnya.

Memilih Bertahan di Daerah Pesisir

Jembatan bekas terjangan tsunami di Gampong Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh @aceHTrend/Hendra Keumala

Adalah Arsyad Yahya (60), warga Lorong Pari, Gampong Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Ia berprofesi sebagai nelayan dan salah seorang saksi hidup saat air bah tsunami menghancurkan permukimannya.

Pagi Minggu, 26 Desember 2004 silam, Arsyad bersama beberapa warga lainya sedang membersihkan daging di tempat pesta perkawinan tidak jauh dari rumahnya. Tiba-tiba Arsyad dan warga lainnya merasakan guncangan yang sangat dahsyat, sesaat setelah kejadian tiba–tiba ada yang berteriak menyampaikan air naik dari arah laut. Saat itu ia belum percaya setelah melihat ada yang lari baru kemudian ikut lari.

“Tidak lama kemudian muncul gelombang besar, baru kami lari menyelamatkan diri, tapi saya sempat terbawa arus sampai ke Darussalam,” kata Arsyad sambil memperlihatkan bekas luka goresan di lengannya saat tsunami.

Dalam peristiwa tersebut kata Arsyad, kakak dan tiga anaknya meninggal dunia, ia baru bertemu dengan istri setelah seminggu kejadian.

Setahun setelah tsunami ia bersama istri dan beberapa warga lainnya kembali lagi ke Alue Naga untuk membangun kembali permukiman mereka. Memilih kembali karena faktor ekonomi, pada umumnya masyarakat Alue Naga bergantung hidup menjadi nelayan. Namun ada yang menarik setelah bencana dahsyat itu terjadi, saat ada gempa besar warga menjadi panik dan waswas.

Menurut Asyad, jika sebelum tsunami ketika gempa warga hanya keluar dari rumah menghindari reruntuhan. Namun sekarang orang langsung lari mencari tempat yang lebih tinggi.

“Sekarang warga di sini sudah peka, jika gempa langsung lari mencari tempat aman, kalaupun kita bilang tidak apa-apa mereka tidak peduli, paling hanya ambil uang dan perhiasan lain ditinggal semua mereka tidak peduli, jika sudah aman baru kembali lagi,” kata Arsyad.

Saat ini Asyad berprofesi sebagai nelayan, setiap pagi setelah subuh ia pergi melaut untuk menghidupi keluarganya dengan menjaring ikan di laut. Dari itu ia bisa mengantongi dua sampai lima ratus ribu per hari.

Hal serupa juga disampaikan warga lainnya, Muhammad (59). Saat kejadian itu ia baru saja pulang melaut, gempa terjadi saat ia sedang mengikat perahu di dermaga, ketika itu ia berfirasat bakal ada bala yang akan terjadi, kemudian ia berbegas pulang ke rumah yang tidak jauh dari pantai.

“Saat sampai di rumah saya lihat rumah sudah retak–retak, sesaat kemudian sudah ada yang teriak air naik, kemudian lari lagi, baru lari beberapa meter dari rumah kami semua diseret arus,” ujar Muhammad.

Menurut muhammad ia berhasil selamat setelah mendapatkan balok kayu, sementara anak, istri, ibu dan keluarga lainnya tidak selamat. Saat ini ia berprofesi sebagai penjual ikan keliling. Ia memilih kembali ke Alue Naga karena mata pencahariannya di sana. Dikatakan Muhammad sulit meninggalkan daerah kelahirannya itu.

Penguatan Kapasitas Keluarga Tangguh Bencana

Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) Aceh, Nasir Nurdin menyampaikan dalam rangka memperingati 15 tahun tsunami Aceh menjadi momentum penguatan serta mendorong penguatan terhadap keluarga.

Dengan begitu tercipta keluarga tangguh bencana (katana) sesuai dengan Program Katana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Forum PRB Aceh akan fokus pada program sosialisasi kepada keluarga dengan memanfaatkan berbagai media bahwa ketangguhan terhadap bencana itu prinsipnya dimulainya dari keluarga.

“Jadi momentum 15 tsunami ini untuk penguatan kepada keluarga tentang bencana, dengan hal-hal sederhana di rumah dengan menyiapkan tas yang berisi peralatan untuk bertahan hidup ketika terjadi bencana,” kata Nasir Nurdin di Banda Aceh, Rabu (25/12/2019).

Artinya kata dia, melakukan sosialisasi agar menyiapkan tas yang berisi obat-obatan dasar P3K, makanan, alat komunikasi untuk disiagakan di rumah masing masing sebagai kelangkapan apabila sewaktu–waktu terjadi bencana dan tidak panik lagi.

Forum PRB merupakan mitra strategis BPBA dalam melakukan pengurangan resiko bencana, di mana program Forum PRB dititipkan pada BPBA untuk dieksekusi secara bersama-sama dalam melakukan berbagai upaya pengurangan risiko bencana.

Melakukan sosialisasi ke sekolah–sekolah juga menjadi perhatian Forum PRB untuk membangun kesadaran anak–anak bahwa mereka hidup di wilayah yang rawan terjadi bencana. Begitu juga memberikan pemahaman kepada para guru mereka agar memberikan pengetahuan kepada murid titik kumpul saat terjadi bencana.

“Karena ketika terjadi bencana orang tua murid tidak resah lagi, maka sekolah harus menjadi tempat yang nyaman ketika terjadi bencana, maka sekolah harus mampu menciptakan suasana yang aman bagi muridnya,” kata Nasir Nurdin.

Nasir menambahkan, Banda Aceh termasuk salah satu kota yang rawan bencana, yang menjadi permasalahan ketika ada evakuasi secara besar–besaran secara serentak, karena daya dukung jalan tidak sebanding dengan jumlah kendaraan.

Artinya kendaraan banyak sekali ini juga harus menjadi perhatian bersama, di mana jumlah kendaraan melaju pesat sementara luas jalan tidak bertambah, jadi ketika terjadi evakuasi dengan jumlah banyak dalam waktu bersamaan ini paling berisiko di jalan.    

Di samping itu kata Nasir Nurdin, padatnya pemukiman di wilayah pesisir ini juga sangat berisiko, dalam hal ini Forum PRB melakukan pembentukan desa tangguh bencana dengan melahirkan kader-kader di tingkat desa, kader-kader ini diharapkan mampu menyuarakan penanggulangan risiko bencana.

Kalaupun harus ada pemukiman di daerah pesisir, pemerintah harus menyuarakan kembali karena pertumbuhan pemukiman di daerah garis pantai sudah melebih dari sebelumnya. Jika memang tidak bisa dicegah atau direlokasi lagi Forum PRB mengimbau kepada pemerintah agar menyediakan akses jalan yang betul–betul memenuhi syarat untuk evakuasi.

“Kalau ini memang tidak bisa lagi direlokasi, maka pemerintah harus menyediakan akses jalan yang betul-betul memenuhi syarat untuk memperlancar akses evakuasi saat terjadi bencana,” ujarnya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK