Qanun Kurikulum Pendidikan Kebencanaan Mendesak untuk Aceh

Ilustrasi

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Kesadaran akan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan secara sistematik dan membutuhkan pemahaman serta komitmen dari semua pihak, terutama para pembuat keputusan di Aceh.

Upaya tersebut telah dilakukan oleh mahasiswa dan alumni Program Magister Ilmu Kebencanaan Universitas Syiah Kuala bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Aceh, serta Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dalam mengedukasi masyarakat terkait risiko kebencanaan.

Ketua Prodi Magister Ilmu Kebencanaan Unsyiah, Nazli Ismail mengatakan untuk memberi pemahaman itu pihaknya sudah membuat suatu draf atau Rancangan Qanun Kurikulum Pendidikan Kebencanaan yang dilengkapi dengan naskah akademik. Namun hingga saat ini belum disahkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh.

“Awalnya kita lakukan rancangan qanun tersebut di tahun 2017, kemudian di tahun selanjutnya kita serahkan ke BPBA, setelah mendapat persetujuan diserahkan ke DPRA untuk disahkan. Namun hingga saat ini belum disahkan, mungkin dikarenakan ada pergantian anggota DPRA saat pemilu kemarin,” kata Nazli saat diwawancarai aceHTrend pada Selasa (3/12/2019).

Menurut Nazli, keberadaan qanun tersebut sangat penting dan mendesak untuk memberikan pemahaman kepada siswa terkait risiko kebencanaan sejak dini kepada peserta didik.

Selama ini kata Nazli, ketika dibuat simulasi pengurangan risiko bencana masyarakat berbondong-bondong mengikuti seremonial itu. Padahal katanya bukan seperti itu yang diinginkan, tetapi bagaimana pemerintah dalam hal ini legislatif bisa memberikan perhatian lebih untuk mengesahkan kurikulum bencana untuk sekolah formal dan nonformal.

“Jika ini selesai, tentu sangat mudah memberi pemahaman tentang pengurangan risiko bencana kepada masyarakat, terutama kepada siswa-siswi di tingkat SD hingga SMA. Ketika mereka sudah memahami kebencanaan jadi sangat mudah memberi pemahaman kepada mereka dari sekarang,” ujar Nazli.

Oleh karena itu Nazli berharap, DPRA bisa memprioritaskan agar Rancangan Qanun Kurikulum Pendidikan Kebencanaan tersebut sehingga bisa menjadi acuan resmi dalam melakukan praktik edukasi kebencanaan bagi masyarakat.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK