Akai Peulandoek Gubernur Kita

Khairil Miswar.

Oleh Khairil Miswar

Sejak “tragedi” penangkapan yang menimpa Irwandi Yusuf pada 2018 lalu oleh KPK, kepemimpinan di Aceh beralih kepada Nova Iriansyah sebagai Plt Gubernur. Sebelumnya nama Nova tidak begitu tenar di Aceh, namun pasca dirinya berpasangan dengan Irwandi Yusuf pada Pilkada 2017, sosok Nova pun mulai menjadi buah bibir. Walaupun Nova pernah menjadi anggota DPR RI, namun popularitasnya baru meledak pasca dilantik sebagai wakil gubernur. Dan usai ditunjuk sebagai Plt Gubernur Aceh, ketenarannya pun semakin melonjak.

Tanpa menafikan faktor-faktor lain, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa popularitas seorang pemimpin kerap ditentukan oleh dua hal. Pertama, kecerdasan yang brilian sehingga ia mampu melahirkan kebijakan, program atau minimal gagasan-gagasan bermutu dan konkret. Pemimpin cerdas semisal ini akan terus dikenal ketika dia berkuasa dan dikenang ketika dia tiada. Dia akan dikenang sebagai legenda yang tak tergantikan. Kedua, ketololan yang mengakar sehingga tanpa sengaja ia justru melahirkan terobosan-terobosan abstrak yang absurd. Pemimpin tolol serupa ini juga akan dikenal dan dikenang sepanjang masa. Dia akan dikenal sebagai “badut” terburuk sepanjang sejarah.

Terlepas di posisi mana “Plt kita” berada, yang jelas sosoknya sudah cukup populer di mata publik. Seperti kita lihat, baca dan dengar, beberapa waktu lalu Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sempat digoyang dengan isu penundaan pembangunan rumah dhuafa yang kononnya berjumlah 1.100 unit. Kabar itu sempat mengundang diskusi panjang di media sosial. Lazimnya debat, tentu ada yang pro dan tidak sedikit pula yang kontra dengan kebijakan yang dianggap kurang berpihak pada kepentingan publik, khususnya rakyat miskin.

Tidak berhenti di sana, Plt juga sempat disorot terkait pengadaan 172 unit mobil dinas untuk 33 SKPA yang kononnya menyerap anggaran senilai 100 milyar. Pihak “gubernuran” sendiri mencoba melawan sorotan itu dengan dialektika apologia – bahwa kebijakan itu sudah sesuai dengan regulasi dan dimaksudkan sebagai penunjang kinerja SKPA, jawaban khas birokratis yang mesti diamini.

Bukan cuma itu, Plt Gubernur juga pernah mendapat “bullying sporadik” dari beberapa kalangan terkait kebijakan hibah mobil bekas untuk sejumlah dayah di Aceh. Saat itu beberapa kalangan menganggap bantuan mobil bekas justru akan membebani keuangan dayah yang menerima hibah. Saat itu, Nova sempat berdalih bahwa mobil yang akan diberikan itu masih layak pakai. Cuma anehnya kalau layak pakai, kenapa tidak dipakai saja oleh SKPA?

Terakhir, yang mulia Plt juga sempat dilanda kritik terkait rencana pembelian pesawat. Kononnya Pemerintah Aceh akan membeli empat unit pesawat terbang jenis N219 dari PT Dirgantara Indonesia. Pembelian pesawat tersebut kononnya menghabiskan dana senilai 300 milyar lebih. Awalnya saya sempat berpikir bahwa pembelian pesawat itu bertujuan untuk mengangkut kemiskinan ke luar Aceh, tapi ternyata bukan. Saat itu, Plt mengaku pengadaan pesawat sebagai upaya peningkatan konektivitas antarwilayah dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat.

Namun ternyata perbincangan terhadap Plt Gubernur Aceh belum juga habis. Belum selesai dan belum tuntas. Baru-baru ini, kita kembali dikejutkan dengan surat edaran yang ditandatangani Nova Iriansyah terkait pelarangan pengajian selain Ahlussunnah Waljama’ah di Aceh. Kononnya, larangan itu mengacu pada UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 11 tahun 2006, Qanun Aceh No. 2 tahun 2009, Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 dan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015.

Berbeda dengan beberapa kebijakan sebelumnya yang sempat menuai kontroversi karena dianggap tidak berpihak pada kepentingan publik, surat edaran yang terbit baru-baru ini justru terkesan menyambut keinginan “mayoritas” publik yang pada 2015 lalu sempat melakukan gerakan massa di Masjid Raya. Dalam hal ini, bukan tidak mungkin Nova akan dipersepsikan sebagai seorang pemimpin yang “gigih” mempertahankan keyakinan umat. Seorang pemimpin yang relijiyes. Seorang pemimpin yang pro pada “teologi dayahisme” yang menghegemonik.

Terbitnya surat edaran tersebut membuktikan betapa cerdasnya Plt Gubernur menguasai alam pikir orang Aceh. Soal agama adalah soal sensitif yang sedikit saja disentuh akan meledak. Bahkan di masa lalu, seorang Snouck pun tergoda untuk melakukan riset demi memahami alam pikir orang Aceh. Snouck sudah memberikan kata kunci untuk memahami Aceh sehingga bebas dipakai oleh siapa saja demi kepentingan “penaklukan.”

Cepat atau lambat, surat edaran yang dikeluarkan Plt Gubernur akan segera menjadi perbincangan publik di Aceh. Dalam hal ini, kepopuleran Nova pun bakal meledak-ledak sehingga isu-isu miring yang selama ini melayang dan mengusiknya akan reda dan redam dengan sendirinya. Karena itu, izinkan saya menyebut rangkaian peristiwa ini sebagai “Peulandoek Method.”

KOMENTAR FACEBOOK