Aliansi Aksi Pilar Tetap Kawal Ikrar Jantho terkait Penyelamatan Lingkungan di Lhoknga-Leupung

ACEHTREND.COM, Jantho – Seluruh elemen mahasiswa dan komponen masyarakat Aceh Besar yang tergabung dalam Aliansi Aksi Pilar yang konsisten dalam upaya penyelamatan lingkungan tetap mengawal proses politik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan DPRK Aceh Besar terhadap tuntutan Aliansi Aksi Pilar yang tertuang dalam Ikrar Jantho pada 27 November 2019 lalu. Aliansi ini beranggotakan elemen kampus, pegiat lingkungan, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, kelompok adat, dan advokat.

Koordinator Lapangan Aliansi Aksi Pilar, Muhammad Faidzal Rizki, mengatakan bahwa proses pengkajian dan pembahasan untuk penyelesaian masalah lingkungan khususnya yang terkait dengan PT Solusi Bangun Andalas (Semen Andalas) tidak mudah. Apalagi masalah ini sudah berlarut-larut selama 30 tahun sejak PT SBA hadir di Aceh Besar.

“Bahkan sampai saat sekarang kami tidak melihat itikad baik dari PT SBA dalam menyelesaikan masalah ini. Yang ada adalah respons-respons reaksioner untuk menutupi akar masalah sebenarnya dan upaya-upaya pengalihan isu, dari isu kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran laut menjadi isu-isu CSR,” ujar Muhammad Faidzal Rizki melalui keterangan tertulis yang diterima aceHTrend, Sabtu (28/12/2019).

Terkait CSR kata Muhammad, pihaknya mendesak pemerintah dan pansus untuk memeriksa penggunaan dana CSR yang dinilai tidak sesuai dengan MoU masyarakat Kecamatan Lhoknga dan Leupung. Terlebih karena status PT SBA sekarang adalah BUMN dan sudah sepatutnya dana CSR dibuka ke publik laporan penggunaanya.

“PT SBA adalah contoh buruk dari investasi BUMN, serapan tenaga kerja lokal kecil, berdampak buruk bagi lingkungan sekitar, PAD-nya kecil baik level kabupaten maupun provinsi, tapi itu bukan fokus kami,” kata Muhammad lagi.

Pada 27 November 2019 lalu Bupati Aceh Besar Mawardi Ali dan Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali menandatangani Ikrar Jantho yang berisikan delapan butir komitmen penyelamatan Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung dari kerusakan lingkungan hidup. Ke-8 butir tersebut, yaitu merekomendasikan wilayah Pucok Krueng Raba Kecamatan Lhoknga sebagai Kawasan Bentang Alam Karst sebagai sumber air yang harus dilindungi.

Kedua, tidak mengeluarkan rekomendasi dan izin untuk perluasan dan penambahan areal pertambangan PT SBA di dua kecamatan tersebut; mendesak PT SBA segera melakukan reklamasi di bekas area tambang untuk memulihkan dan melindungi lingkungan hidup.

Selanjutnya menjamin ketersediaan dan pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan masyarakat di Kecamatan Leupung. Meninjau ulang penggunaan sumber air di Kecamatan Leupung untuk kepentingan industri PT SBA. Mendesak perusahaan tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat terdampak akibat kerusakan ekosistem laut serta pesisir pantai akibat tumpahan batu bara.

Pihak eksekutif dan legislatif di Aceh Besar juga diminta untuk memastikan perusahaan agar beranggung jawab penuh dalam melakukan pemulihan ekosisten laut dan pesisir pantai yang disebabkan oleh tumpahan batu bara. Terakhir, DPRK Aceh Besar harus membentuk pansus untuk menyelesaikan sleuruh persoalan masyarakat yang berkaitan dengan keberadaan PT SBA.

Namun kata Muhammad, setelah Ikrar Jantho, yang dilakukan oleh PT SBA dinilai sangat kontraproduktif dan cenderung hanya sebagai upaya pencintraan.

“Sehingga kalau ada yang mengganggu SBA maka akan mengganggu kelompok yang segelintir itu. Polanya memberikan bantuan, melaksanakan kegiatan sosial dan kunjungan kerja. Fokus mereka adalah mendelegitimasi Gerakan Jantho. Tapi masyarakat cerdas memosisikan diri,” ujarnya.

Persoalan utama yang dialami masyarakat di dua kecamatan di sekitar pabrik tersebut yaitu aktivitas penambangan material pabril berupa peledakan 1-2 hari sekali telah merusak struktur bawah tanah. Hal ini berakibat pada rusaknya sumber air di Pucok Krueng dan akibat buruk lainnya.

“Sampai saat ini kami percaya penuh dengan mekanisme penyelesaian yang dilakukaan oleh Pemkab Aceh Besar dan Pansus DPRK Aceh Besar. Namun demikian kami mengimbau karena masalahnya semakin rumit maka butuh langkah konkret untuk percepatan penyelesaian point tuntutan yang tertuang dalam Ikar Janthoe.”[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK