Aceh, 1 Januari 2020, Buah-buahan Masih dari Sumut

Muhajir Juli. (Ist)

Oleh Muhajir Juli

Pukul 10.00 WIB, 1 Januari 2020. Di pinggiran Banda Aceh, kios-kios banyak yang tutup. Penjual kelontong, penjual sayur, penjual buah, penjual ikan, penjual baju, banyak yang tidak berjualan. Mereka sepertinya “cuti” dari pekerjaan yang sudah 360 hari digeluti dengan berbagai dinamika.

Penjual juice langganan kami, juga tidak buka. Gerobak yang dikelola oleh tiga pemuda energik, terlihat kosong. Hanya jeruk dan apel sisa malam tahun baru, terlihat rapi di rak kaca. Selebihnya, tidak ada siapapun di sana.


Saya pun berangkat menyusuri tepi sungai Aceh yang menyekat Darussalam dan “Aceh daratan”. Di ujung jalan saya singgah di penjual buah cincang. Dua lelaki berwajah khas Aceh pesisir sedang sibuk menyiapkan dagangan. Lelaki yang lebih muda, membuka bungkusan plastik yang di dalamnya berisi jambu (boh geulima-Aceh) yang dibalut koran bekas.

Di atas meja, berjejer nenas yang terlihat belum mengkal. Di samping nenas, dipajang pepaya yang sudah matang. Salak, dan beberapa buah lainnya, yang sudah diolah dalam bentuk aneka rujak, dipajang di etalase gerobak sederhana.

“Sehari mereka libur, seminggu kita kekurangan buah-buahan,” celetuk pedagang buah cincang, sembari menguliti jambu. Ia menggerutu setelah saya bertanya dari mana sumber buah-buahan yang ia jual.

“Biasa, Bang. Buah-buahan ini dikirim dari Medan–maksudnya Sumatera Utara. Hari ini di pasar pagi, stok buah-buahan tidak banyak. Pedagang dari Medan tidak melakukan pengiriman barang. Mereka libur tahun baru,” celetuknya lagi. Wajahnya terlihat lucu. Ia tampak kesal, tapi juga merasa geli dengan kondisi Aceh.

Saya tergelitik. Terhibur dengan pernyataan si pedagang yang bertubuh kurus tersebut. “Yang bukan produk Medan, yang mana, Bang?”

“Itu, pepaya. Lihatlah ukurannya. Sebesar pada ayam,” ujarnya sembari memonyongkan mulut ke arah pepaya. Itupun harganya mahal luar biasa. Lihat itu, nenas, masih belum mengkal. Masih cocok untuk orang sakit yang ingin ngerujak, tapi harganya 15 ribu Rupiah per buah. Tetap saya beli, untuk memeriahkan lapak saja,” katanya.

***
Sebelum 1 Januari 2020, saya seringkali berkeliling pasar. Bertanya kepada para pedagang tentang barang dagangan mereka. Bila saya tidak keliru mengambil kesimpulan, 80 % lebih barang kebutuhan rumah tangga di Aceh, dipasok dari Sumut. Termasuk buah-buahan, ikan asin dan sebagainya.

Dulu, untuk melawan dominasi Medan, orang Aceh kerap memberi nama tambahan untuk beberapa komoditi dari luar Aceh. Misal: tomat medan, kacang tanah medan, kacang ijo medan, dll. Harganya sedikit lebih murah ketimbang tomat gampong, kacang tanoh gampong. Tapi lambat laun, komoditi gampong hilang dari pasaran. Siapa sekarang bisa menemukan tomat gampong di pasar? Saya sudah beberapa kali mencoba, tidak dapat. Bilapun ketemu, terpaksa batal membeli, karena kualitasnya di bawah harapan.

Barang-barang yang dipasok dari Sumut, semuanya bisa dikembangkan di Aceh. Sesuatu yang remeh temeh. Tapi faktanya, yang remeh-temeh itu tidak ada di Aceh. Saya membayangkan, bila orang-orang di Sumut mengambil cuti tahun baru hingga lima hari, maka di Aceh akan kekosongan bahan kebutuhan dasar rakyat. Pasar yang ramai akan kosong, rantai ekonomi kelas bawah di pasar-pasar akan terhenti.

***
Aceh adalah daerah yang rentan. Rentan dalam segala hal. Di tengah keakuan yang begitu besar. Di tengah ceramah politik pejabat yang mengaku telah berhasil ini itu, Aceh tidak memiliki apa-apa. Aceh hanya memiliki uang besar yang bernama Dana Otsus Aceh, tapi uang -uang itu, hingga kini belum berhasil membangun sesuatu yang bisa menjadikan Aceh mandiri.

Keterhubungan kita dengan luar selama ini, hanyalah keterhubungan yang tidak imbang. Kita punya uang, tapi tidak punya komoditi. Mulai dari urusan material pembangunan, hingga urusan perut, semuanya sangat tergantung kepada luar. Semuanya bergantung pada Cina Medan.

Aceh hanya sukses pada pameran-pameran pembangunan yang dilakukan di internal. Pameran-pameran yang hanya menjual “cover keberhasilan” tanpa benar-benar mandiri seperti klaim pemerintah di flyer dan baliho capaian pembangunan.

Dana takziah ribuan mayat korban konflik di Aceh, saat ini seakan-akan tidak diberikan untuk menyejahterakan rakyat kecil. Tanpa menafikan ragam pembangunan fisik yang besar, otsus dan dana lainnya, tidak boleh kehilangan fungsi dasarnya, yaitu sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat–hingga rakyat kecil di pelosok dusun nun di atas bukit yang belum dialiri oleh daya PLN.

Kiranya selalu menyalahkan transisi sebagai jawaban atas tidak terbagunnya pembangunan ekonomi rakyat, merupakan sesuatu yang harus ditinggalkan. Apalagi yang harus ditransisikan? Jangan lagi jual nama rakyat sebagai penyebab kemiskinan. Rakyat Aceh malas, Aceh mabok, bukan lagi alasan. Kini yang harus ditanyakan, sejauhmana Pemerintah Aceh bersungguh-sungguh merancang program ekonomi yang berbasis kerakyatan? Sejauhmana Pemerintah Aceh bersungguh-sungguh mengawal program yang dirancanganya hingga sukses.

Perlawanan yang selama ini lahir di akar rumput, bukan karena mereka tidak menghormati pemimpin. Tapi mereka telah dirudung kecewa. Karena nyaris semua penguasa yang hadir, hanya bisa membawa janji manis, bukan bukti yang manis. Rakyat Aceh seperti penonton iklan es krim, mampu melihat visualiasi, tapi tidak bisa menggapai, apalagi merengkuh nikmatnya es krim tersebut.

Rakyat Aceh sedang membutuhkan pemimpin yang mau bekerja keras. Rakyat sedang menunggu pemimpin yang tidak suka menyalahkan orang lain, mengaku tidak anti kritik, tapi sangat lipeh keutupong terhadap kritik. Tak bisa diiingatkan. Bila diingatkan akan ngambek. Dan kemudian membabat semua pengkritik dengan hukuman politik ekonomi. []

Penulis adalah CEO aceHTrend.

KOMENTAR FACEBOOK