Ketua DPD RI: Dana Otsus Aceh Jangan Terkuras untuk Pagar Sekolah dan Paving Block

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, La Nyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan keberadaan dana Otonomi Khusus (Otsus) harus mampu mengubah wajah Aceh menjadi lebih baik di masa mendatang. Catatan Bank Dunia, sepanjang 2019, sekitar 54% kegiatan yang bersumber dari dana otsus habis untuk kegiatan kecil-kecil.

Hal tersebut disampaikan La Nyalla saat bersilaturahmi dengan Pemerintah Aceh dalam kunjungan kerja perdananya ke Aceh di Pendopo Gubernur, Kamis (02/01/2020) malam.

La Nyalla menjelaskan pada tahun 2027 diharapkan Aceh akan mampu melewati proses berakhirnya dana otsus, apabila dana tersebut benar benar berakhir. Kemudian yang terpenting adalah apakah selama ini dana otsus sudah mampu mengubah wajah Aceh?

“Ini pertanyaan yang harus dijawab bersama. Karena dengan melihat fakta empirik di lapangan, semua mengetahui Pasal 183 ayat 1 UU Pemerintah Aceh, dana otsus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan insfrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan sosial dan kesehatan,” ujarnya.

Akan tetapi di lapangan angka statistik masih menunjukkan ketertinggalan Aceh di segala sektor. Artinya masih berkutat dengan persoalan kemiskinan dan penganguran. Bahkan masalah bertambah dengan persoalan stunting generasi Aceh.

“Bank Dunia menyebutkan setidaknya 54 persen dari 5000 lebih kegiatan pada tahun 2019 yang bersumber dari dana otsus, masih tergolong berskala kecil. Beberapa di bawah angka 100 juta Rupiah yang oleh studi tersebut menilai kurang memiliki dampak pembangunan bagi Aceh,” ujar Nyalla.

Ia mencontohkan, dana otsus digunakan membangun pagar sekolah, paving block dan toilet.

Ia berharap ke depan hal tersebut menjadi perhatian bersama. Agar dana otsus Aceh bisa berdampak positif bagi kemajuan ekonomi yang ujungnya menjadikan Aceh gemilang.

Mewakili DPD RI, Nyalla berkomitmen akan memberian dukungan politik untuk terwujudnya pengelolaan dana otsus yang berpihak bagi rakyat banyak. Banyak solusi yang bisa ditawarkan dan bicarakan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. La Nyalla menyebutkan salah satu contoh, adanya pemisahan anggaran APBA murni dan otsus, sehingga peruntukan APBA dengan dana otsus bisa lebih jelas dan terarah. []

Editor: Muhajir

KOMENTAR FACEBOOK