ACEHTREND.COM,Banda Aceh-Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh, Muhammad Nur, SH., Kamis (2/1/2020) menyebutkan bila program pembangunan Aceh sepanjang 2019 tidak berpihak pada lingkungan hidup. Artinya, kebijakan dan langkah pembangunan yang dilakukan oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah belum pro lingkungan hidup.
Hal ini disampaikan oleh M. Nur, ketika menyampaikan catatan akhir tahun di kantor lembaga swadaya masyarakat tersebut di Banda Aceh.
Aktivis lingkungan hidup tersebut mengatakan setidaknya ada empat tolok ukur pihaknya berani menyebutkan bila Nova Iriansyah belum memiliki paradigma perlindungan lingkungan hidup di dalam menjalankan roda pemerintahan.
Pertama, terkait pembentukan tim penyelesaian sengketa PT. EMM yang dibentuk melalui SK Plt. Gubernur Aceh No.180/821/2019, tanggal 15 April 2019. Tim tersebut tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Sampai akhir 2019 tim tersebut tidak pernah turun ke lapangan dan tidak kunjung duduk diskusi dengan masyarakat Beutong Ateuh Banggalang.
![Dahlan Djamaluddin. {Ihan Nurdin/aceHTrend]](https://asset.acehtrend.com/media/uploads/2020/07/dahlan-Djamaluddin-1.jpg)
Kedua, upaya judisial review Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ke Mahkamah Agung. Upaya judicial review hanya sebatas untuk menyenangkan hati mahasiswa yang melakukan demonstrasi, karena upaya tersebut jauh hari sudah diprediksi dan disampaikan kepada ketua tim oleh pengacara/ WALHI Aceh, bahwa akan ditolak oleh Mahkamah Agung.
Ketiga, pembentukan tim revisi Qanun RTRWA melalui SK 600/1010/2019, tidak berjalan maksimal. Sampai akhir tahun 2019 tim tersebut belum juga membahas hal-hal yang substantif untuk menuju revisi RTRWA.
Keempat, pembatalan/penghentian kebijakan moratorium tambang dan moratorium izin penanaman modal perkebunan kelapa sawit menjadi tolok ukur Plt. Gubernur Aceh tidak pro terhadap lingkungan dan membuka perluas perkebunan jenis sawit dan tambang.
“Empat hal tersebut sudah cukup menjadi alasan bagi kami (WALHI) untuk menyebutkan bila Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah tidak pro terhadap lingkungan hidup di Aceh,” ujar M. Nur.
Sepanjang 2019, menurut catatan WALHI Aceh, masih banyak persoalan lingkungan hidup yang belum menjadi perhatian Pemerintah Aceh. Kegiatan perambahan hutan secara ilegal, tambang emas ilegal, galian C ilegal, pencemaran limbah, investasi berbasis kawasan hutan (tambang dan proyek energi), dan ekspansi perkebunan, masih sangat tinggi. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup yang berdampak pada bencana ekologis di Aceh.
Sampai saat ini, Pemerintah Aceh belum mampu menyelesaikan persoalan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Padahal rakyat Aceh sangat mengharapkan kehadiran pemerintahnya dalam rangka menghadirkan kepastian hukum dan perlindungan politik.
“Lihatlah, masyarakat yang berada di lingkungan industri batubara, semen, PLTU, dan pabrik kelapa sawit masih menyuarakan protes terkait persoalan pencemaran limbah. Di mana pemerintah? Ketika rakyat berteriak minta tolong, Pemerintah Aceh tak kunjung hadir,” kata M. Nur.[]
