ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman mengatakan Pemko akan menerapkan reward and punishment dalam memberikan apresiasi kepada SKPK di jajaran Pemko Banda Aceh dan aparatur.
SKPK yang memiliki prestasi dan mampu mencapai target-target pembangunan akan mendapatkan penghargaan, sementara bagi SKPK yang dinilai gagal akan dikenai punishment serta evaluasi. Begitu juga untuk para PNS, yang berprestasi akan diberikan penghargaan, seperti reward berupa tambahan penghasilan.
Hal ini disampaikan Aminullah saat memimpin Apel Gabungan PNS Pemko Banda Aceh, Senin (6/1/2020) di halaman Balai Kota.
Menurut Aminullah, kebijakan ini ditempuh dalam rangka mendorong kinerja SKPK dan aparatur Kota Banda Aceh sehingga dapat mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
Pada apel gabungan ini, Wali Kota menyerahkan penghargaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh sebagai SKPK yang berhasil merealisasikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui target yang telah ditetapkan.
Aminullah menyerahkan hadiah sebesar Rp50 juta karena BPKK dinilai berhasil merealisasikan penerimaan PAD sebesar Rp99,7 miliar dari Rp95,2 miliar yang ditargetkan pada 2019 lalu.
BPKK menjadi SKPK Non BLUD di lingkungan Pemko Banda Aceh yang mendapatkan reward dari wali kota. SKPK lainnya yang juga menerima reward adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim), Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Dalam kesempatan ini, Aminullah juga menyampaikan apresiasi kepada 36 instansi dan sekolah yang telah mendapatkan sertifikat kelulusan pengelolaan sampah. Ke-36 instansi dan sekolah ini berhasil lulus dan dinilai efektif mengurangi sampah hingga 4,6 ton (data hingga Oktober 2019).
“Tentunya angka ini dapat membantu pencapai Adipura,” kata Aminullah.
Pada apel gabungan pertama di awal tahun 2020, Aminullah juga mengungkapkan capaian-capaian yang telah dilakukan di tahun 2019, di antaranya Pemko secara bertahap telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
“Angka kemiskinan tersisa 7,25 persen jauh dibawah nasional sekitar 10 persen. Kemudian pengangguran berhasil kita tekan hingga ke angka 7,29 persen,” ungkapnya.
Capaian lainnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banda Aceh tertinggi ketiga nasional setelah Yogyakarta dan Jakarta Selatan dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Investor juga dinilai terus berdatangan untuk bersama-sama membangun Banda Aceh.
Kepada ribuan PNS yang menghadiri apel ini, Aminullah mengajak terus berkarya dan bekerja keras agar kemajuan-kemajuan yang telah diraih dapat dipertahankan di masa akan datang. Sebagai apresiasi, Aminullah menyebutkan aparatur berhak mendapatkan apresiasi berupa peningkatan kesejahteraan.
“Mulai tahun ini kita akan terapkan e-kinerja versi 4.0 sebagai alat ukur kinerja PNS. Tujuannya menciptakan kompetisi kerja yang akuntabel, menumbuhkan kreativitas dan inovasi kerja serta meningkatkan kesejahteraan PNS. Dan ada kenaikan penghasilan yang signifikan, program ini juga menganut sistem reward and punishment,” ungkapnya.
“Mari kita masuki tahun 2020 ini dengan berbagai kegiatan dan pencapaian-pencapaian baru untuk memperkuat soliditas, sinergi dan inovasi untuk menjadi kunci agar roda kinerja kita bisa berjalan lebih cepat dan mencapai hasil yang gemilang,” ajaknya.
Pada kesempatan ini, Aminullah juga menyebut dalam rangka percepatan pembangunan dan percepatan terwujudnya visi Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariat, Aminullah juga meminta para kepala SKPK mampu merancang program yang gaungnya hingga ke level nasional dan sinergis dengan program pemerintah pusat.
Kepala SKPK, baik kepala badan, kadis atau pimpinan instansi lainnya diminta terus berinovasi dan membangun jaringan hingga ke pemerintah pusat.
“Sudah saatnya go nasional, cara berpikir juga harus lebih luas agar Banda Aceh lebih dikenal ke seluruh Indonesia,” kata Aminullah.
Terima Bantuan Bus Sekolah dari Kementerian Perhubungan
Pada apel gabungan awal tahun ini, Pemko menerima bantuan satu unit bus sekolah dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Bus ini diserahkan oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 1 Aceh, Yusuf, kepada Wali Kota Aminullah.
Selain bantuan bus, ada juga pengadaan dan pemasangan Area Traffic Control System (ATCS) di 2 simpang, yaitu simpang PDAM dan simpang Jambotape berikut CC Room dan aksesoris dengan anggaran mencapai Rp 2,1 miliar, serta pengadaan dan pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di Simpang Surabaya dengan anggaran mencapai Rp614 juta.[]
Editor : Ihan Nurdin
