Berpolitik Tanpa Harus Melawan Titah Ilahi

Ghazali Abbas Adan @ist

Oleh Ghazali Abbas Adan

“Dan tolong menolong (saling mendukung/bersatupadu/bersama-sama) lah kamu sekalian dalam perbuatan baik dan ketaqwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa (malanggar syariat) dan permusuhan،sesungguhnyaAllah maha dahsyat siksaan-Nya.”(QS, Al-Maidah, ayat 2).

Firman dan doktrin Allah swt ini amat sangat jelas dan tidak perlu lagi ditafsirkan dengan uraian panjang lebar. Seawam apapun seorang hamba Allah pasti memahaminya, tinggal apakah mau atau tidak mengamalkannya.

Dalam konteks Aceh sebagai daerah di Indonesia yang legal formal berlaku syariat Islam secara kaffah termasuk dalam hal praktik politik. Serta setiap muslim di Aceh terikat dan harus konsisten dan istiqamah melaksanakan syariat Islam, di mana Al-Quran dan as-sunnah sebagai pedoman hidup (way of life), maka sejatinya wabil khusus pula para pemimpin dan tokoh-tokoh pilihan Aceh seperti anggota parlemen di Aceh harus lebih utama dan pertama memberi contoh/teladan bagi pengamalan syariat Islam itu.

Firman dan doktrin Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2, yang penulis kutip di paragraf pertama, merupakan salah satu pedoman (way of life) yang sejatinya juga diimplementasikan dalam setiap perilaku dan praktik politik berparlemen. Sehingga hiruk pikuk dinamika yang tidak elok dalam dialektika parlemen Aceh beberapa hari tidak terjadi.

Kalau memang sudah terlanjur dan tersadar bahwa dinamika yang demikian memang merugikan rakyat banyak, yang mengharapkan pranata/instrumen parlemen sebagai syarat utama terlaksana program-program prok-rakyat, yang bermuara kepada kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat banyak di seluruh tanah dapat segera terbentuk.

Padahal di seluruh daerah di NKRI ini sudah ada dan sedang dilaksanakan oleh anggota parlemen di daerah-daerah di seluruh NKRI itu. Sementara di Aceh negeri syariat Islam dengan rupa-rupa kekhususan masih seperti yang terlihat saat ini.

Berkaitan dengan alat kelengkapan dewan (AKD) yang belum terbentuk. Harapan saya, dan saya yakin juga harapan seluruh rakyat Aceh, wakil-wakil pilihan yang cerdas-cerdas dan amanah sebagai pengemban amanah rakyat di parlemen Aceh, segera pastikan ada AKD dan dengan segera pula program aksi dan kiprah pro-rakyat anggota parlemen Aceh menjadi kenyataan demi kemaslahatan dan kesejahteraan hidup rakyat banyak di seluruh tanah Aceh.

Memang ada ungkapan pinggir jalan, bahwa politik itu kekuasaan, tetapi sejatinya kekuasaan itu bukan dalam wujud mutlak mutlakan/rakus-rakusan untuk diri dan kelompoknya.

Dalam masa kelam politik Orde Baru terkenal dengan praktik sistem partai politik hegemoni (the hegemonic party systems), yakni desain politik mayoritas tunggal (single majority), apakah dengan partai tunggal atau marger (koalisi) beberapa partai politik, dengan demikian si pemilik single majority dapat dengan mudah memiliki instrumen politik untuk mendapatkan apa saja yang ditarget dan diinginkannya.

Saya harus mengatakan, bahwa praktik sistem partai hegemonik adalah mimpi buruk dalam kehidupan demokrasi Indonesia di masa Orde Baru, dan menurut pemahaman saya itu berbanding terbalik dan bertentangan dengan firman dan doktrin Allah swt sebagaimana ayat yang saya diskrepsiakan diawal pernyataan saya ini. Di mana tolong menolong dan kebersamaan adalah keniscyaan dalam perbuatan baik dan ketaqwaan, dan upaya mewujudkan kemaslahatan kesejahteraan rakyat banyak yang menjadi tugas parlemen (legislatif) dalam negara demokrasi dengan sistem trias politka adalah bagian dari perbuatan baik dan ketakwaan itu.

Dengan dasar pemahaman seperti ini, betapa harapan saya dan juga rakyat Aceh niscaya dalam kehidupan berparlemen di Aceh, wabil khusus DPRA adanya kebersamaan, kolektif kolegial, baik pimpinan dan segenap anggota DPRA yang terhormat, berakhlak mulia dan amanah, apapun suku, asal partai politik dan fraksi di DPRA.

Apabila almukarramun walmuhtaramun anggota DPRA sependapat dengan saya bahwa sistem kepartaian hegemonik tidak sesuai dengan semangat kehidupan demokrasi, berbanding terbalik dan tidak sesuai dengan firman dan doktrin Allah surah al-Maidah ayat 2 tersebut, maka di DPRA tidak ada budaya mutlak- mutlakan/rakus-rakusan. Untuk itu tinggalkan praktik politik hegemoni, dengan tujuan utama niscaya ada kebersamaan dalam upaya mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat banyak di seluru tanah Aceh. Semoga.

Mantan Anggota Parlemen RI.

KOMENTAR FACEBOOK