JKA & Orang Pintar

Muhajir Juli, CEO aceHTrend. Foto: taufik Ar-Rifai/aceHTrend.

Oleh Muhajir Juli

Sejak Desember 2019 hingga awal Januari 2020, Aceh mengalami kejutan-kejutan. Mulai dari gagal bangun ribuan rumah dhuafa, wacana pembelian pesawat terbang hingga terancamnya pengobatan gratis untuk rakyat Aceh, karena dana yang tersedia dalam APBA 2020 Rp 478.888.800.000. Dana sebesar itu hanya mencukupi untuk melayani pengobatan gratis melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sampai bulan Mei tahun berjalan.

Wajar saja bila hanya sampai bulan Mei 2020. Besaran anggaran untuk JKA pada tahun ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk Aceh yang mencapai 5, 2 juta. Dengan jumlah yang demikian, Pemerintah Pusat hanya menanggung pembiayaan sebanyak 2,1 juta, yang ditampung di dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Sebanyak 2,1 juta ditanggung Pemerintah Aceh dan sisanya masuk skema BPJS Mandiri.

Dilansir Serambi Indonesia, merujuk tahun 2019, dengan jumlah tanggungan demikian, Pemerintah Aceh harusnya menganggarkan APBA sebanyak 600 miliar Rupiah. Tapi nyatanya tidak demikian.

Ini tentu sebuah kejutan yang membuat detak jantung masyarakat miskin semakin kencang. Di tengah problematika kemiskinan yang masih menjadi kampiun utama di Sumatera, rakyat Aceh harus dihadapkan pada kenyataan bahwa penganggaran untuk membiayai kesehatan mereka pada tahun ini hanya sampai bulan lima. Saya termasuk salah seorang rakyat Aceh yang ikut khawatir. Maklum sebagai kelas rentan, JKA merupakan andalan ketika berobat dalam jangka lebih dari dua hari.

***
Sejak kehadiran JKA di Aceh, ditambah dengan JKN atau nama lain, pilihan masyarakat untuk berobat ke instalasi kesehatan milik pemerintah semakin besar. Ketakutan tidak akan mampu membayar tagihan biaya layanan dan obat tidak lagi muncul di benak rakyat. Walau pelayanan dan fasilitas berada di klaster III, tidak menjadi soal. Terpenting, bisa berobat dan gratis.

Tidak ada yang gembira bila jatuh sakit. Tapi dengan adanya JKA di Aceh, orang Aceh semakin gemar ke rumah sakit. Dengan demikian, celotehan-celotehan tidak puas terhadap pelayanan pun semakin sering didengungkan. Dulu, keluhan-keluhan itu jarang sekali terdengar. Mengapa? Karena mereka jarang ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya yang melayani JKA dan JKN.

Saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah Mei 2020. Akankah keluhan terhadap layanan RS akan berkurang atau malah redup sama sekali? Bila disimak dengan perhitungan ekonomi sederhana, hal itu bukan mustahil. Apalagi yang mau diprotes, toh mereka tidak lagi berobat ke sana.

Dengan kondisi demikian, praktik perdukunan akan kembali tumbuh subur. Orang-orang di kelas paling bawah akan mendatangi–kembali, syaman dan dukun. Seperti biasa di zaman dulu, semua penyakit akan mendapatkan penanganan yang sama yaitu sembur. Untuk penyakit seperti tumor, kanker, dan beberapa penyakit berat lainnya, harus ditambah sesajen seperti manok itam, ie manie gajah, i’ek burong rimba, ie kubang bui, dan lainnya.

Dengan potensi akan kembali subur makmurnya praktik orang pintar, maka potensi munculnya gejolak sosial baru pun akan terjadi. Seperti biasa, dengan berobat ke orang pintar, seringkali–bukan semuanya– asal mula penyakit adalah tetangga. Nyan ata si jéh peuduk. Nyan ata si nyan tanom, dll.

Atau– ini juga sering disampaikan, meurampöt ngon jèn bak rauh.

Juga, ke depan, semakin banyak orang yang akan mencerca kualitas dan layana orang pintar. Kalimat mengumpat terhadap mereka yang memiliki kecerdasan alam gaib, akan menjadi sesuatu yang lazim.

“Tet ku jih, ka padim uroe kujak sumbô droe, batök hana meujan pulèh lom. Alahai dukôn bangai.”

“Lage apam. Saboh drom kujèp ie rajah teungku nyan, cirèt ke gohlom pulèh.”

Penyebab segala penyakit akan kembali ke tetangga, Raja Itam, Nek Rabi Tanjöng, dan Pocut Siti.

***

Tapi saya yakin, Pemerintah Aceh tidak akan berdiam diri. Harapan itu muncul setelah Juru Bicara Pemerintah Aceh Saifullah Abdulgani, memberikan harapan tersebut. Melalui pemberitaan Serambi Indonesia, SAG mengatakan: Pemerintah Aceh akan menyesuaikan anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tahun 2020 dengan regulasi terbaru untuk memberikan jaminan kesehatan bagi penduduk Aceh, sesuai amanat Qanun Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan.

Ia menjelaskan, alokasi anggaran JKA dalam APBA 2020 dihitung Rp 23.000/jiwa/bulan, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Namun, setelah APBA 2020 disahkan DPRA pada 25 September 2019, keluar Perpres Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166 tahun 2019 yang mengatur perubahan iuran jaminan kesehatan peserta JKN yang didaftar pemerintah daerah menjadi Rp 42.000/jiwa/bulan.

Akibat perubahan iuran tersebut, lanjutnya, otomatis alokasi anggaran untuk program JKA harus disesuaikan, karena jumlah pendududuk Aceh yang didaftarkan ke BPJS Kesehatan mencapai 2.090.660 jiwa.

Saya tetap percaya–semoga Anda juga demikian, bahwa Pemerintah Aceh akan bekerja keras untuk itu. Pemerintah tidak berkelit dan tidak buang badan atas fakta bahwa dana JKA 2020 hanya sampai bulan Mei.

Sebagai rakyat yang masuk dalam cluster kelompok rentan, saya bukan saja percaya, tapi juga berharap hadirnya keajaiban. Artinya sebelum bulan Mei 2020, Pemerintah Aceh sudah berhasil melakukan penyesuaian. Bila itu sukses dilakukan, maka ketakutan-ketakutan yang saya tuangkan di atas, tidak akan terjadi.

“Tenang, kita masih punya Pemerintah Aceh. Mereka tidak akan meninggalkan kita. Benar bila pemerintah belum berhasil membawa kita dari alam kemiskinan menuju alam kekayaan. Tapi pemerintah akan tetap ada untuk kita di alam JKA yang mengayomi semuanya,” kata saya pada seorang teman, ketika péh t’em di sebuah warkop.

Penulis adalah CEO aceHTrend.

KOMENTAR FACEBOOK