Aceh [Jangan] Nakal Lagi

Muhajir Juli, CEO aceHTrend. Foto: taufik Ar-Rifai/aceHTrend.

Oleh Muhajir Juli

Tahun anggaran 2020, di dalam APBN, Aceh tidak masuk lagi dalam kawasan pengembangan baru. Itu bisa dilihat dari tidak ada satupun Proyek Strategis Nasional (PSN) terbaru di Aceh.

Dilihat dari segi geopolitik dan posisi alamnya, Aceh merupakan kawasan paling seksi di sektor barat Indonesia. Menjadi jalur penting untuk memanggil warga dunia berinvestasi di Aceh. Tapi mengapa Pemerintah Pusat tidak kunjung memperlihatkan ketertarikannya? Bilapun ada, hanya sebatas pernyataan politik semata, tanpa ditindaklanjuti.

Politikus di Aceh, walau bukan seluruhnya, tapi mayoritas gemar berpolitik dengan membesarkan jargon-jargon kosong, ketimbang substansi. Pernyataan-pernyataan yang membius rakyat kecil dengan simbul-simbul yang sejak dulu telah terbukti tidak pernah–dan tidak akan pernah, menjadi jawaban atas kemiskinan dan ketertinggalan yang dialami oleh rakyat.

Ada hal yang paling menarik yang selalu dilakukan berulang-ulang. Elit politik di Aceh–walau bukan seluruhnya, selalu mencoba menipu rakyat dengan kalimat: Pemerintah Pusat takut kepada kita. Apa yang kita minta pasti akan dikasih.

Saya mendengarnya telah lebih 20 kali sepanjang hidup. Tak satupun terbukti. Sialnya, banyak yang percaya.

Maka, lihatlah pernyataan-pernyataan mereka di laman-laman media. Semua perihal eumbong politik. Hasilnya? Nol. Manuver politik mereka yang diakui sebagai upaya menggertak Pemerintah Pusat, justru seperti yang preman yang hendak meracuni orang lain, tapi racunnya diminum sendiri. Akhirnya siapa yang mati?

Dari sekian puluh tahun sejak kata free trade zone didengungkan kembali? Investor mana yang sudah berinvestasi ke Sabang dan Pulo Aceh? Padahal keberadaan FTZ merupakan sesuatu yang sangat didambakan oleh semua pengusaha di dunia.

Kita harus curiga, mengapa FTZ Sabang dan Pulo Aceh tak pernah mampu menghadirkan main bussines ke sana? Apakah karena pengelola BPKS tidak bekerja? Bisa jadi. Tapi ada persoalan lebih dari itu.

FTZ Sabang adalah urat nadi baru bagi Aceh. Bila dana otonomi khusus sampai ajalnya setelah 2027, maka Aceh –hingga saat ini, Aceh belum memiliki peluang pemasukan yang sangat besar untuk mensubsidi Pemerintah Aceh. Harapan kita hanya FTZ Sabang dan Pulo Aceh yang dikelola oleh BPKS. Hanya itu. Tidak ada lain.

Bagaimana dengan KEK? KEK tidak lebih seksi ketimbang FTZ. KEK jauh kalah pamor bila dibandingkan dengan FTZ. Di KEK, pengusaha masih harus membayar pajak. Sedangkan di FTZ, mereka tidak perlu bayar pajak. Bila ke FTZ saja mereka enggan hadir, apakah Anda percaya investor mau ke KEK?

Inti dari semua perkara tersebut, adalah Aceh yang masih terlihat sebagai badboy. Pelaku pemberi citra tentu politikus dan pembesar di Aceh. Pernyataan-pernyataan mereka yang kerap menganggap diri superior dan melihat pemerintah Pusat sebagai biang kerok, merupakan perilaku yang justru membunuh Aceh dari dalam.

Saya tidak tahu, para pelaku manuver kosong itu, bekerja untuk siapa? Tapi yang pasti apa yang mereka lakukan, telah merugikan Aceh.

Konsep paling sederhana, kalau ingin memajukan Aceh, maka berhentilah menjadi badboy. Berhentilah mencitrakan diri paling bandel, paling ditakuti dan paling dihargai. Dunia sedang menertawakan itu. Kita butuh orang lain, agar bisa maju. Jangan mencitrakan diri tidak butuh siapapun. Karena “pengakuan” yang demikian hanyalah kesombongan tanpa dasar.

Penulis adalah CEO aceHTrend.