ACEHTREND.COM, Blangpidie – Ketua Komisi D DPRK Aceh Barat Daya (Abdya), Ikhsan, meminta Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Babahrot lebih teliti lagi dalam membuang limbah medis puskesmas.
Hal itu disampaikan Ikhsan setelah dirinya menerima laporan dari warga setempat terkait banyaknya jarum suntik bekas dan limbah lainnya yang berceceran di luar pagar Puskesmas Babahrot, Selasa (14/1/2020).
Ikhsan mengatakan, jika puskesmas tidak melakukan kegiatan pengelolaan sampah sesuai norma, standar, prosedur, atau kriteria sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan, maka dapat dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda antara Rp100 juta hingga Rp5 miliar sesuai dengan PP pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan Sampah.
“Kita menyarankan permasalahan pengelolaan limbah medis baik dari rumah sakit, klinik maupun praktik dokter dan bidan harus mematuhi aturan-aturan yang ada, sehingga tidak berefek di kemudian hari,” ujarnya.
Ikhsan menyebutkan, dalam PP Nomor 18 tahun 1999 sudah disebutkan standar baku. Di mana setiap rumah sakit harus memiliki tempat pengelolaan limbah, sedangkan klinik dan praktik tidak boleh membuang limbah medis di sembarang tempat.
“Perlu diketahui juga bahwa kemasan obat-obatan dan obat-obatan kedaluwarsa termasuk sebagai limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Maka pihak puskesmas harus menyediakan tempat khusus untuk membuang limbah tersebut,” ujar Ikhsan.
Dirinya meminta, persoalan limbah medis ini harus dikelola dengan baik, tidak terkecuali di rumah sakit umum, puskesmas dan juga segala jenis praktik yang ada di Kabupaten Abdya.
“Kepada Dinas Kesehatan Abdya kita juga meminta agar melakukan pengontrolan terhadap limbah ini. Jika tidak maka dikhawatirkan akan berefek kepada masyarakat, terutama anak-anak,” pinta Ikhsan.[]
Editor : Ihan Nurdin
